Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUDGE: Jurnal Hukum JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia)
Maryuliyanto
Unknown Affiliation
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PDF TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN (Studi Pada Putusan Nomor 556/PID.B/2022/PN.SBY) Jampung, Higinus Teodosius; Nurfransiska, Ferika; Maryuliyanto; Zham-zham, Lelly Muridi
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat para ahli mengenai pertanggungjawaban pidana tentang tindak pidana penadahan dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara dengan nomor putusan 556/Pid.B/2022/PN.Sby. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Surabaya, khususnya pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan mengumpulkan data yang relevan serta melakukan wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Di samping itu, penulis juga melakukan studi pustaka dengan menggunakan berbagai literatur dan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah : (1) Penerapan hukum pidana pada perkara ini sudah tepat. Dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta pemeriksaan barang bukti yang kemudian saling berkaitan dan mengungkapkan fakta-fakta yang membenarkan dan membuktikan bahwa secara sah dan meyakinkan telah terjadi tindak pidana penadahan dimana perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. (2) Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN.Sby. yakni dengan mempertimbangkan beberapa fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan yang merupakan kesimpulan komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan tersebut dan faktor-faktor yang relevan dengan hal tersebut. Hakim yang memutus perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Penjatuhan hukuman pidana penjara ini semata-mata untuk memberikan arahan dan efek jera atas kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa.
Pengaturan Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia Andika, Cahya; Maryuliyanto; Esa Ramadani, James Nur; Purwanto , Firmansyah
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian perkawinan adalah suatu kesepakatan antara calon suami dan calon istri yang dibuat sebelum atau setelah perkawinan dilangsungkan, yang mengatur hak dan kewajiban mereka selama dalam perkawinan maupun jika terjadi perceraian. Di Indonesia, perjanjian perkawinan diatur oleh hukum perdata, yang mencakup berbagai aspek perlindungan hukum bagi para pihak yang akan atau sudah menikah.Artikel ini menelusuri pengaturan perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Hal ini mencakup analisis terhadap landasan hukum yang mengatur perjanjian perkawinan, jenis-jenis perjanjian perkawinan yang diakui, serta dampak hukum dari perjanjian tersebut terhadap hak dan kewajiban suami istri.Pengaturan perjanjian perkawinan dalam hukum perdata Indonesia melibatkan prinsip-prinsip kesetaraan, kebebasan berkontrak, serta kepentingan umum. Namun demikian, ada juga batasan-batasan yang diberlakukan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar, seperti kepentingan anak-anak dan kesejahteraan keluarga.
Politik Hukum Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sebagai Pedoman Dalam Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Ferika Nurfransiska; Redyana Lutfianidha; Maryuliyanto; Wahyu Mustariyanto
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1449

Abstract

This article aims to find out the Implementation of National Development Planning and Regional Development Planning. And to find out the Hierarchy of Legislation in Indonesia that regulates the Establishment of the National Development Planning System. This article uses a normative legal research method, namely by conducting a literature study of primary legal materials, namely the Law approach. In addition to primary legal materials, this study also uses secondary legal materials consisting of literature, scientific journals, and expert opinions related to the legal politics of the national development planning system in the implementation of regional development planning and the Hierarchy of Legislation in Indonesia that regulates the Establishment of the National Development Planning System. The results of the study indicate that national development is carried out continuously with the hope of improving the standard of living and welfare of the Indonesian people. National development planning and regional development planning are a process of compiling stages of activities that involve various stakeholder elements in it, in order to utilize and allocate existing resources in order to improve social welfare in a regional/regional environment within a certain period of time. The existence of various types of laws and regulations in the Republic of Indonesia in a hierarchical structure also results in differences in terms of the function and content of the various types of laws and regulations. Based on this, the function of each type of law and regulation must be in accordance with its hierarchy. It must be applied consistently in each existing law and regulation, which is then described in the Law in the Government Regulation as an implementing regulation, including higher regulations with content that delegates the formation of lower implementing regulations, or regulations that are formed as guidelines in compiling regulations at the same level or below.
Co-Authors Andika, Cahya Esa Ramadani, James Nur Ferika Nurfransiska Ferika Nurfransiska Jampung, Higinus Teodosius Purwanto , Firmansyah Redyana Lutfianidha Wahyu Mustariyanto Zham-Zham, Lelly Muridi