Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JIEB : Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Jurnal Ekonomi KIAT JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia)
Andika, Cahya
Unknown Affiliation
Religion Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Analisis Pertumbuhan Ekonomi Pasca Covid-19 Terhadap Nilai Inflasi yang ada Di Indonesia: Analisis Pertumbuhan Ekonomi Pasca Covid-19 Terhadap Nilai Inflasi yang ada Di Indonesia Ambarwati, Silvy; Andika, Cahya; Putri Achira, Shabrida; Andina, Aulia; Panorama, Maya
Jurnal Ekonomi KIAT Vol. 34 No. 2 (2023): Desember
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research was conducted to determine the impact of theCovid-19 pandemic virus in Indonesia on economic growth andthe rate of inflation. The Covid-19 pandemic virus is a deadlyvirus which is becoming a global issue and problem for theentire world community. This virus causes so many problems in various aspects, including the economy. The results of thisresearch conclude that the Covid-19 virus is linked to the rate ofinflation and economic growth in Indonesia. Because it causes a decline in various areas of economic activity, includingunemployment rates, supply and demand levels, and continuousprice increases which disrupt the rate of economic growth in Indonesia.
TINJAUAN YURIDIS POLIGAMI SIRI TANPA IZIN ISTERI SAH DALAM PERSPEKTIF KHI (Kompilasi Hukum Islam) Nurofik, Mohamad; Hidayati, Nuri; Andika, Cahya
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia telah memiliki undang-undang perkawinan nasional yang berlaku bagiseluruh warga Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang No 01 Tahun 1974tentang Perkawinan Jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Sebelumdiberlakukannya UU Perkawinan ini, Indonesia telah memberlakukan peraturanperaturan perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata (BW), Ordonansi PerkawinanIndonesia Kristen (Huwelijks Ordonansi voor de Christens Indonesiers) Staatsblaad1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken),Staatsblaad 1898 No. 158. Selain itu, diberlakukan juga Undang-Undang PencatatanNikah, Talak, dan Rujuk (NTR) dalam lembaran negara 1954 No.32 serta peraturanMenteri Agama mengenai pelaksanaannya. Undang-Undang Pencatatan NTR hanyamengenai teknis pencatatan nikah, talak, dan rujuk umat islam, sedangkan praktekhukum nikah, talak, dan rujuk pada umumnya menganut ketentuan-ketentuan fiqhmazhab Syafi’i (Hamid Sarong, 2010: 24-25). Undang-Undang Perkawinan sebagaiproduk unifikasi yang merupakan hukum positif haruslah menjadi pengayom danpelindung bagi adanya kepastian hukum dan keadilan bagi setiap warga negaraIndonesia. Terlebih lagi dalam hal perkawinan, karena UUD 1945 memberikanjaminan perlindungan hak konstitusional bagi setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah [Pasal 28B ayat(1) UUD 1945].
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MANIPULASI DATA KEPENDUDUKAN DIKABUPATEN MALAKA Andika, Cahya; Inacio, Marcelina; Nugroho, Wahyu Setyo
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan hukum di masyarakat sangat dibutuhkan, khusunya di KabupatenMalaka dalam memberi perlindungan hukum terhadap masyarakat, pemalsuanmerupakan salah satu bentuk perbuatan yang di sebut sebagai kejahatan yaitusebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum.Sebab dan akibat dari kejahatan itu menjadi perhatian utama dari berbagai pihak,dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode-metode ilmiah agardiperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatantersebut. Di simpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap pemalsuan datakependudukan sesuai dengan undang-undang Kewarganegaraan RepublikIndonesia, bagi disetiap orang dipidana dengan pidana penjara paling singkta 1 (satu)tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit dua ratus lima puluhjuta rupiah) dan paling banyak satu miliar rupiah.Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan datakependudukan di akibatkan sistem pembuatan kartu keluarga, ktp secara konvensional diindonesia dapat memungkinkan seseorang dapat memilih lebih darisatu atau mungkin memberikan data yang tidak sesuai kenyataan saat pembuatandata kependudukan . pertimbangan hukum hakim atas Tindakan pemalsuan datakependudukan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2888K/Pid.Sus/2018, permohonan kasasi penuntut umum beralasan huku m dikabulkan,menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana “menggunakan data palsu atau yang dipalsukan”menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecualijika dikemudian hari ada putusan hakim dan menentukan lain, disebabkan karenaterpidana melakukan suatu Tindakan pidana sebelum berakhirnya masa pencobaanselama tahun ( satu) tahun.Karena sering terjadi hal tersebut, penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MANIPULASI DATA KEPENDUDUKAN DIKABUPATEN MALAKA”. Seperti yang dibahas dalam skripsi ini mengenai penegakanhukum bagi pelaku tindak pidana pemalsuan data kependudukan dimana yangmelakukan hal tersebut adalah orang-orang mempunyai kuasa atau jabatan dalamsuatu instansi. Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah untuk mengetahuitentang apakah pemalsuan data kependudukan dapat dikualifikasikan sebagaitindak pidana serta bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi seorang pelakumelakukan pemalsuan data kependudukan.
REKONSTRUKSI PENGATURAN PASAL 29 UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN TERKAIT PENGAWASAN AUDITOR Jatmiko, Krisno; Yani, Ahmad; Andika, Cahya
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam sebuah institusi atau perusahaan telah Diatur terkait pengawasan jaminankeamanan nya dalam hal Sumber daya manusianya juga dalam menjaga citra dannama baik suatu perusahaan melalui Undang Undang Republik Indonesia No 7tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undangtahun 1998 diatur dalam bentuk Pembinaan dan Pengawasan Pada Pasal 29kemudian diatur juga dalam Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang UndangNomor 21 Tahun 2011 Yang Berfungsi menyelenggarakan Sistem Pengaturan Danpengawasan nya agar tidak terjadi pelanggaran pelanggaran yang tidak diinginkanMelalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya peraturan tersebutdikarenakan terdapat potensi pelanggaran yang diakibatkan dari pihak luarataupun pihak internal itu sendiri, maka dibutuhkan sebuah pengaturan Konsepbaru untuk menekan adanya pelanggaran pelanggaran yang terjadi melaluipenegasan didalam konsep kepatuhan dan Kehati hatian . Sebuah Rekonstruksipengaturan pasal adalah merubah Konsep penerapan yang diatur dalam sebuahperusahaan tanpa merubah unsur yang mengaturnya artinya perapan konsep yang dilakukan selama ini terdapat sebuah kelemahan didalam nya sehingga memicutindakan kecurangan atau melanggar norma hukum yang sudah diatur didalamnya.
PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP WARGA BINAAN LAPAS KELAS II A BANYUWANGI Maryuliyanto, Maryuliyanto; Nurfransiska, Ferika; Andika, Cahya; Hartopo, Arie Mukti
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022tentang Pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah berhakmendapatkan remisi. Adapun rumusan masalah yang dibahas di dalam skripsi iniyaitu bagaimana pelaksanaan pemberian remisi terhadap warga binaan di LapasKelas II A Banyuwangi dan apa saja kendala dan Solusi atas pelaksanaan pemberianremisi terhadap warga binaan di Lapas Kelas II A Banyuwangi. Penelitian inimenggunakan metode hukum empiris dengan cara mengumpulkan fakta-faktasosial di lapangan melaui wawancara, dan dokumendokumen yang berkaitan denganmasalah dalam penelitian ini, setelah itudilakukan penarikan kesimpulan secarainduktif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberianremisi terhadap warga binaan di Lapas Kelas II A Banyuwangi merupakan pelaksanaan salah satu hak narapidana, setelah narapidana memenuhi syaratsubstantif, dan syarat admisnistratif maka narapidana bisa mendapatkan remisi.Adapun kendala dan solusi dalam pelaksanaan pemberian remisi terhadap wargabinaan di Lapas Kelas II A Banyuwangi yaitu eksekusi dari pihak kejaksaan yanglambat sehingga narapidanatidak dapat diusulkan remisi, dengan demikian perluadanya kerjasama dan koordinasi yang lebih intensif antara pihak kejaksaan danlapas. Kemudian yang menjadi kendala lain adalah pindahan dari Unit PelaksanaTeknis (UPT) yang sebelumnya belum diusulkan remisi sehingga harus melengkapiberkasnya terlebih dahulu, dan diusulkan untuk pemberian remisi susulan.Selanjutnya kendala lain yaitu dari perilaku narapidana itu sendiri dimananarapidana melakukan tindakan pelanggaran sehingga hak untuk memperolehremisi dicabut, maka diperlukan usaha olch petugas permasyarakatan dengandidasari jiwa pengabdian yang tinggi dan tekun serta mempunyai kemampuan yangmemadai, baik itu dari segi perilaku atau moral sebagai petugas yang memilikikualitas kualifikasi tertentu untuk melaksanakan tugas pembinaan agar narapidanabisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak melakukan pelanggaran lagi.
PDF TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi Pada Putusan Nomor 1037/Pid.B/2021/PN.Sby) Megawati, Ryantha; Nurfransiska, Ferika; Zham-zham, Lelly Muridi; Andika, Cahya
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ryantha Megawati. 2274201000922. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan (Studi Pada Putusan Nomor 1037/Pid.B/2021/PN.Sby)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Putusan Nomor 1037/Pid.B/2021/PN.Sby dan untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 1037/Pid.B/2021/PN.Sby. Penelitian ini dilakukan di Surabaya dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini, penelitian ini mengambil objek di Pengadilan Negeri Surabaya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dan internet, literatur melalui media elektronik secara online, melalui website dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Adapun hasil penelitian ini yaitu penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penggelapan dalam putusan nomor 1037/Pid.B/2021/PN.Sby oleh Penuntut Umum pada dasarnya cukup tepat. Pengunaan dakwaan tunggal dan Pasal 372 ayat 1 KUHP dinilai sudah tepat karena perbuatan terdakwa hanya merujuk kepada satu perbuatan saja yaitu penggelapan dan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan rumusan Pasal 372 ayat 1 KUHP. Namun, Penuntut Umum dalam perkara ini hanya memberikan tuntutan selama 1 (satu) tahun penjara yang kurang memberikan efek jera bagi pelaku. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 1037/Pid.B/2021/PN.Sby sudah tepat, karena berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan sesuai dengan semua unsur dalam Pasal 372 ayat 1 KUHP. Hanya saja, pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim relatif lebih ringan dari pada tuntutan penuntut umum yang mana tuntutan penuntut umum juga dinilai ringan untuk bias memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penggelapan.
Pengaturan Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia Andika, Cahya; Maryuliyanto; Esa Ramadani, James Nur; Purwanto , Firmansyah
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian perkawinan adalah suatu kesepakatan antara calon suami dan calon istri yang dibuat sebelum atau setelah perkawinan dilangsungkan, yang mengatur hak dan kewajiban mereka selama dalam perkawinan maupun jika terjadi perceraian. Di Indonesia, perjanjian perkawinan diatur oleh hukum perdata, yang mencakup berbagai aspek perlindungan hukum bagi para pihak yang akan atau sudah menikah.Artikel ini menelusuri pengaturan perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Hal ini mencakup analisis terhadap landasan hukum yang mengatur perjanjian perkawinan, jenis-jenis perjanjian perkawinan yang diakui, serta dampak hukum dari perjanjian tersebut terhadap hak dan kewajiban suami istri.Pengaturan perjanjian perkawinan dalam hukum perdata Indonesia melibatkan prinsip-prinsip kesetaraan, kebebasan berkontrak, serta kepentingan umum. Namun demikian, ada juga batasan-batasan yang diberlakukan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar, seperti kepentingan anak-anak dan kesejahteraan keluarga.
ANALISIS DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENGEMBANGAN UMKM DI KOTA PALEMBANG Andika, Cahya; Perkasa, Muhammad Sulasya; Azwari, Peny Cahaya
Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Vol 10 No 1 (2024): JURNAL ILMIAH EKONOMI BISNIS
Publisher : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35972/jieb.v10i1.1289

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh virus corona terhadap pengembangan bisnis UMKM yang berada di provinsi Sumatera selatan terkhusus di Kota Palembang. Metode yang digunakan pada analisis penelitian ini adalah metode Kuantitatif dengan pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode slovin yaitu metode pengambilan sampel dengan menghitung jumlah populasi yang ada menggunakan rumus slovin. Selain itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam mengembangkan UMKM di kota Palembang akibat dari covid19. Teknik pengumpulan data ini menggunakan teknik quisioner yang di dalam nya berisi pernyataan-pernyataan tentang UMKM akibat covid19 yang kemudian di olah dengan menggunakan aplikasi PLS agar bisa mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan dapat dipercaya. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh bank indonesia bahwa umkm menjadi salah satu sumber penghasilan negara yang terbesar dan juga menjadi aspek yang dapat menyerap tenag kerja dengan baik, sehingga perlu analisis lebih dalam mengenai umkm.Terlebih lagi dengan munculnya permasalahan global yaitu covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap umkm di seluruh indonesia maka peneliti megmabil keputusan untuk mengetahui lebih dalam dampak yang ditimbulkan oleh pandemi tersebut dan ingin mengetahui bagaiamana peran pemerintah dalam upaya pengembanga umkm di indonesia khususnya kota palembang.
Co-Authors ahmad yani Ambarwati, Silvy Andina, Aulia Esa Ramadani, James Nur Ferika Nurfransiska Hartopo, Arie Mukti Inacio, Marcelina Krisno Jatmiko Maryuliyanto Maryuliyanto, Maryuliyanto Maya Panorama, Maya Megawati, Ryantha Nugroho, Wahyu Setyo Nuri Hidayati Nurofik, Mohamad Perkasa, Muhammad Sulasya Purwanto , Firmansyah Putri Achira, Shabrida Zham-Zham, Lelly Muridi