Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Opinion
Itam Abu, Harun Nyak
Faculty of Law Tadulako University
Education

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN SENJATA API ILEGAL OLEH WARGA SIPIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 Muhrim, Muh.; Allang, Achmad; Itam Abu, Harun Nyak
Legal Opinion Vol 6, No 2 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pertanggungjawaban Pidana atas penyalahgunaan senjata api. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, literatur-literatur serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas dalam skripsi ini.Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa tindak penyalahgunaan senjata api yang terjadi yaitu telah menjadi gaya hidup selain itu untuk menimbulkan rasa aman bagi diri sendiri karena makin maraknya peredaran senjata api ilegal di Indonesia. namun masyarakat kita justru bisa tergganggu keamanannya jika mereka tidak mampu menahan emosinya dan kurang bertanggung jawab.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK CIPTA VIDEO COMPACT DISC (VCD) BAJAKAN (Studi Kasus Perkara Pidana Khusus Nomor : 34/ Pid.Sus/2014/ PN. PL) Satmanadika, Gede; Yusman, Benny D.; Itam, Harun Nyak
Legal Opinion Vol 6, No 5 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 28  Tahun 2014, memberikan perlindungan hukum hak  cipta yang lebih ditingkatkan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya. Maraknva pelanggaran Hak Cipta tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum tetapi telah merambat didalam industri pembuatan game anak. Sanksi terhadap pelanggaran Hak Cipta dapat terlaksana apabila adanya kesadaran hukum baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat yang harus mengetahui, memahami dan melaksanakan Undang-Undang Hak Cipta dengan penuh rasa tanggung jawab.Adapun yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah bentuk pelanggaran hak cipta VCD bajakan dalam kasus pidana khusus nomor : 34/Pid.Sus/2014/PN.PL dan bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban pidana dalam kasus pidana khusus nomor : 34/Pid.Sus/2014/PN.PL.  Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, data yang diperoleh kemudian diolah ke dalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat deskriptif.
PENERAPAN KODE ETIK PROFESI POLRI TERHADAP ANGGOTA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah) Hendrawan, Deni; Tahir, Ridwan; Itam Abu, Harun Nyak
Legal Opinion Vol 6, No 6 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini menjelaskan tentang bagaimana bentuk dan jenis pelanggaran kode etik profesi polri serta bagaimanakah penerapan sanksi kode etik profesi polri terhadap anggota yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum kepolisian daerah sulawesi tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan jenis pelanggaran kode etik profesi polri dan untuk memahami penerapan sanksi kode etik profesi polri terhadap anggota yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum kepolisian daerah sulawesi tengah.Untuk memperoleh data, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan anggotanya serta penelusuran baik terhadap undang-undang maupun peraturan lainnya yang berhubungan dengan Kode Etik profesi Polri sebagai bahan hukum primer, dan menelusuri buku atau literatur serta pendapat para ahli dibidang etika profesi khususnya terkait Kode Etik Profesi Polri sebagai bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diperoleh beberapa simpulan seperti: penerapan kode etik profesi polri yang diatur dalam peraturan kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi polri masih perlu ditingkatkan dalam hal penegakkan hukumnya oleh bidpropam kepolisian daerah sulawesi tengah terutama bagi anggota polri yang melakukan tindak pidana, peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas bidpropam polda sulawesi tengah serta menghilangkan kesan masyarakat terhadap penegakan hukum internal polri, sehingga masyarakat memperoleh informasi secara komprehensif atas penyelesaian kasus-kasus yang dilakukan oleh anggota polri.
EFETIVITAS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP KELOMPOK WARGA MISKIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM (Studi Kasus Kanwil Hukum Dan Ham Provinsi Sulawesi Tengah) Hidayat, Muhammad Arya; Wahid, Abdul; Itam Abu, Harun Nyak
Legal Opinion Vol 6, No 6 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bantuan Hukum merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana karena merupakan bagian dari Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang terpenting yang di miliki oleh setiap warga negara, karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang di tetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Adapun permasalahan penelitian yang penulis angkat mengenai Bagaimanakah Efektivitas Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Kelompok Warga Miskin oleh Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah ? dan Hambatan Dalam Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Kelompok Warga Miskin oleh Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah ?. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitan yuridis empiris. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap warga miskin oleh kantor wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia provinsi Sulawesi Tengah Sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2004 tentang Pedoman pemberian bantuan hukum, namun belum berjalan efektif. Saran yang diberikan adalah guna lebih mengefektifkan pemberian bantuan hukum terhadap kelompok warga miskin perlu dilakukan sosialisasi secara masif dan berkesinambungan agar seluruh masyarakat di Sulawesi Tengah mengetahui adanya program tersebut, sehingga maksimal dan efektif dalam pelaksanaannya
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANIAYAAN WASIT SAAT PERTANDINGAN SEPAK BOLA Firgiawan, Andry; Tahir, Ridwan; Itam Abu, Harun Nyak
Legal Opinion Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penganiayaan adalah istilah yang digunakan KUHP untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah: “perlakuan yang sewenang-wenang”. Pengertian yang dimuat dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang menyangkut termasuk “perasaan” atau “bathiniah”. Sedangkan yang dimaksud penganiayaan dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh manusia. Penganiayaan terbagi atas dua pengertian yaitu penganiayaan menurut doktrin ialah setiap perbuatan yang mengakibatkan perubahan fisik dan rasa sakit pada seseorang disebut penganiayaan dan penganiayaan menurut yurisprudensi ialah setiap perbuatan yang didasari terpaksa menimbulkan rasa sakit dan perubahan fisik pada seseorang tapi tunjuannya untuk mendidik atau untuk alasan medis itu tidak dapat dikatakan penganiayaan, contohnya guru memukul anak muridnya dan dokter menyuntik pasienya. Penganiayaan diatur dalam KUHP Bab XX tentang penganiayaan. Dalam sepak bola, tindak Pidana penganiayaan yang sering terjadi adalah penganiayaan terhadap wasit sepak bola. Metode yang digunakan untuk menulis adalah metode penelitian normatif.Penganiayaan terhadap wasit merupakan suatu tindakan sebagian/sekelompok oknum yang sengaja ingin mencelakai wasit selaku pemimpin/pengadil dalam pertandingan, dikarenakan tidak setuju dengan keputusan wasit yang merugikan tim yang mereka dukung. karena terlalu sering terjadi kasus seperti ini, hingga menjadi hal yang lumrah dalam dunia persepakbolaan di Indonesia. 
PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA WATERFALL SYSTEM DALAM UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 1982 DENGAN STAIR SYSTEM DALAM UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS A. Azis, Fadli; Tahir, Ridwan; Itam Abu, Harun Nyak
Legal Opinion Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertanggungjawaban pidana penting menjadi pembahasan, ada dua sistem pertanggung jawaban pidana yang terdapat didalam Undang-undang Pers, yakni Waterfall system dan Stair system. Pertanggungjawaban pidana Waterfall system yang ada dalam UU No. 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pers ini maksudnya adalah, bahwa ketika seorang pimpinan pers yang dimintai pertanggungjawaban pidana dapat melimpahkan atau menurunkan tanggung jawab itu kepada bawahannya, begitu seterusnya sampai pada bagian yang paling bawah.Sedangkan Pertanggungjawaban pidana Stair system didalam UU No. 40 Tahun 1999 jika dalam suatu tindak pidana terlibat beberapa orang sekaligus, maka untuk menentukan hukuman masing-masing orang itu, harus dilihat lebih dahulu bagaimana dan sejauh mana keterlibatan mereka dalam tindakan itu.
Co-Authors A. Azis, Fadli A.A. Ketut Agung Cahyawan W Allang, Achmad Deni Hendrawan Firgiawan, Andry Hidayat, Muhammad Arya Muhrim, Muh. Ridwan Tahir Satmanadika, Gede YUSMAN, BENNY D.