Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK KEWAJIBAN PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH MELALUI ONLINE Zulfa Rusyda Fadiyah; Salma Amalia Amanda; Nurul Hidayah; Intan Nailul Muna; Nur Rofiq
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 3 No. 3 (2024): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v3i3.2998

Abstract

Salah satu rukun islam yang wajib kita jalankan adalah zakat, yang terdiri dari dua macam yakni zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat muslim tanpa terkecuali.Di Indonesia sendiri tata cara pengelolaan zakat diatur dalam Undang Undang No 23 tahun 2011 yang berisi mengenai kegiatan perencanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan,pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sesuai perkembangan zaman yang semakin bertambahnya inovasi dan teknologi, dalam melakukan aktivitas pembayaran dan pengelolaan zakat khususnya zakat fitrah yang mana memiliki hukum untuk wajib dilaksanakan oleh semua muslim. Untuk memudahkan dalam melakukan aktivitasnya, zaman sekarang bisa dilakukan secara online, akan tetapi dalam penggunaanya harus memerlukan preferensi yang sesuai dengan hukum islam. Dalam kajian ini menggunakan metode Istinbath al-Ahkam al-Ijtima’iyah (Penelitian Sosiologis) dan metode Ushul Fiqh (Penelitian Teks). Metode penelitian sosiologis digunakan untuk menganalisis hukum Islam dari segi sosial dan budaya masa kini seperti adanya pembayaran zakat fitrah secara onlinedengan menggunakan aplikasi tertentu. Sedangkan metode penelitian teks digunakan untuk menganalisis teks atau bahan kajian mengenai zakat fitrah dalam hukum Islam dengan melibatkan mazhab atau aliran tertentu. Sehingga dengan menggunakan kedua metode penelitian tersebut diharapkan dapat menghasilkan tulisan yang relevan dan edukatif bagi masyarakat.
Membangun Kesetaraan Gender dalam Perekrutan Kerja: Perlindungan Hukum bagi Pekerja Wanita terkait Cuti Melahirkan Intan Nailul Muna; Alvieta Alice Reyhanif; Aulia Zaki; Neni Susilowati; Arum Nurul Layalia Mufaidah; Kuswan Hadji
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2025): Juli : Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v2i3.2154

Abstract

Gender equality in the workforce is a fundamental issue closely linked to human rights and sustainable economic development. This study examines the paradox in the implementation of maternity leave rights as part of the legal protection for female workers—where a right intended to provide protection instead becomes a barrier during recruitment processes. The aim of this research is to analyze the relationship between the provisions on maternity leave rights and the principle of legal equality in the workplace, as well as to identify efforts that companies can undertake to protect female workers from discrimination and to promote gender equality. This study employs normative legal research methods with a qualitative approach by analyzing various national and international regulations related to the protection of female workers. Primary data were obtained through an in-depth review of Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, and their implementing regulations, as well as international conventions such as CEDAW and ILO standards. The analysis was carried out using a deductive approach to identify the gap between legal norms and the reality of their implementation in practice.