Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

IMPLEMENTASI ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI Wiryawan, I Wayan Gde; Subawa, Ida Bagus Gede; Sastrani, I Dewa Ayu Nyoman Utari
Jurnal Yusthima Vol. 3 No. 1 (2023): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v3i1.6579

Abstract

Munculnya Corona Virus Disease 2019 membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan social distancing maupun physical distancing di tengah-tengah masyarakat termasuk di dalam Lapas maupun di dalam Rutan yang ada di seluruh Indonesia. Dikarenakan keadaan rutan maupun lapas kita yang over kapasitas tentunya tidak bisa menerapkan social distancing maupun physical distancing maka muncullah Kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 10 tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui proses asimilasi dan integrasi dalam menanggulangi pandemic Covid-19. Ternyata kebijakan ini menuai beberapa kontroversi, dari meningkatnya jumlah kriminalitas dan terjadinya residivis. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, dengan jenis pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan fakta, pendekatan sosiologis hukum, dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif lalu penyajian data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif. Hasil penelitian tentang Implementasi Asimilasi Terhadap Narapidana Untuk Pencegahan Dan Penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli Kebijakan ini secara cepat telah berhasil mengeluarkan 142 orang dari Lapas Narkotika Bangli, sehingga sedikit memberikan kontribusi untuk melonggarkan tingkat overcrowded meskipun masih jauh saat ini masih terjadi overcrowded, dari 1.200 napi sebelum kebijakan diterapkan menjadi 1.068 Napi setelah kebijakan di implementasikan.
EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN KETENTUAN PENGGUNAAN HELM STANDAR NASIONAL INDONESIA DI WILAYAH HUKUM POLRES BANGLI Sastrani, I Dewa Ayu Nyoman Utari; Stefanie, Juana Amanda
J-mace : Jurnal Penelitian Vol 4, No 2 (2024): JULI
Publisher : Universitas Victory Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34124/jmace.v4i2.67

Abstract

Jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor yang semakin meningkat diperlukan alat penunjang untuk menjamin keselamatan dalam berkendara yaitu pengendara sepeda motor diwajibkan untuk menggunakan Helm SNI sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan  Jalan (UU LLAJ).  Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi literatur dan mengkaji Undang-undang. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif lalu teknik penyajian data pada penelitian ini menggunakan  metode deskriptif analisis kualitatif. Hasil Penelitian tentang Efektivitas Pemberlakukan ketentuan penggunaan Helm SNI Indonesia di wilayah hukum Polres Bangli tidak efektif, karena masih banyak pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan Helm SNI,  dan hasil  penelitian juga dikaitkan dengan teori dari Soerjono Soekanto dimana kelima faktor pendukung efektivitas undang-undang tersebut tidak berjalan dengan baik
PANCASILA DITENGAH PRAGMATISME POLITIK DI INDONESIA PADA ERA DEMOKRASI Sastrani, I Dewa Ayu Nyoman Utari; Silalahi, Rombang Sahata
J-mace : Jurnal Penelitian Vol 5, No 1 (2025): JANUARI
Publisher : Universitas Victory Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34124/jmace.v5i1.69

Abstract

Di era demokrasi langsung menuntut pembaharuan hukum nasional. Salah satu bagian pembaharuan hukum nasional, yaitu pembentukan undang-undang yang mengatur kehidupan seluruh bidang kehidupan. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sudah seharusnya menjadi landasan bagi para elit pemerintahan maupun politik di Indonesia untuk bertindak dan berprilaku terutama dalam menentukan arah kebijakan maupun produk hukum perundang-undangan di era demokrasi ini. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan di bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk sosial politik maupun pemerintahan tentunya harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan hukum nasional. Pancasila harus disebutkan sebagai bintang pemandu arah kebijakan pembaharuan hukum di Indonesia. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, politik hukum sangatlah penting keberadaan peraturan perundang-undangan, sikap dari politisi juga turut menjadi faktor utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan