Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.893
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Advokasi Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Jurnal Bakti Saraswati Mimbar Keadilan PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual International Journal of Law Reconstruction Jurnal Hukum Magnum Opus Sociological Jurisprudence Journal Jurnal Analisis Hukum Jurnal Hukum Saraswati Journal Equity of Law and Governance JUMAHA YUSTHIMA Jurnal Abdi Dharma Masyarakat Paradharma: Jurnal Aplikasi IPTEK Asian Journal of Social and Humanities
I Wayan Gde Wiryawan
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PENINJOAN KECAMATAN TEMBUKU KABUPATEN BANGLI Wiryawan, I Wayan Gde; Surata, I Ketut; Wiyatna, Putu Novarisna
Jurnal Advokasi Vol 3, No 2 (2013): Jurnal Advokasi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.588 KB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa desa telah menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten. Oleh karena desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, maka desa memiliki kewenangan untuk membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan untuk lingkup desa, atau disebut dengan peraturan desa. Penetapan peraturan desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama dengan Kepala Desa. BPD dalam menjalankan fungsi legislasinya memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam proses pemerintahan di desa karena BPD secara langsung dapat mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat desa, khususnya di Desa Peninjoan, Kabupaten Bangli.Berdasarkan hasil penelitian, peranan BPD di Desa Peninjoan dalam penyusunan Peraturan Desa belum berjalan secara optimal karena pembuatan peraturan desa di Desa Peninjoan yang dilakukan melalui proses penyerapan aspirasi, pembahasan dan penetapan, BPD hanya diposisikan sebagai lembaga penunjang dalam rangka pemenuhan syarat normatif dalam pembentukan peraturan desa. BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi dalam praktiknya dipengaruhi faktor pendukung seperti pemerintah desa yang demokratis dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang mendukung pelaksanaan fungsi legislasi BPD, serta dipengaruhi faktor penghambat yang meliputi Sumber Dana, Organisasi Eksternal dan SDM dari anggota BPD di Desa Peninjoan, Kabupaten Bangli.
RELEVANSI KEBEBASAN BERSERIKAT DENGAN PERLINDUNGAN PEKERJA PADA ERA REFORMASI Wiryawan, I Wayan Gde
Jurnal Advokasi Vol 5, No 1 (2015): Jurnal Advokasi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.588 KB)

Abstract

Kebebasan berserikat sebagai akibat dari Era Reformasi yang dibangun atas dasar jaminan perlindungan hak asasi manusia untuk kebebasan berserikat merupakan dasar untuk pertumbuhan serikat buruh di Indonesia. Keberadaan serikat pekerja yang pada dasarnya berfungsi sebagai alat untuk perlindungan tenaga kerja belum berjalan secara optimal sebagai akibat dari pendekatan konflik yang dibangun dalam paradigma hubungan industrial. Oleh karena munculnya asumsi keberadaan serikat pekerja pada reformasi yang dibangun sebagai "pembalasan" posisi tawar yang lemah dari organisasi buruh di era sebelumnya belum optimal fungsi tereakan bagi serikat untuk memberikan perlindungan kepada pekerja dalam kerangka Hubungan Industrial Pancasila.
DILEMATIKA KEBIJAKAN UPAH MINIMUM DALAM PENGUPAHAN DI INDONESIA Wiryawan, I Wayan Gde
Jurnal Advokasi Vol 6 No 1 (2016): Jurnal Advokasi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.588 KB)

Abstract

The existence of Pancasila Industrial Relations in Indonesia, which consists of three parties namely, employees, businessman and the government to put the governments role as a representative of the state in its strategic position as a regulator in an effort to provide protection to workers rights in the area of wages in order to enhance the dignity of workers. The minimum wage policy as a wage policy that is built sporadically result in not achieving the minimum wage essence of which is to protect workers wages from being hit in the low wage has caused dilematika in Industrial Relations in Indonesia. The controversy in the process of establishing, implementing and enforcing minimum wages will always happen when the construction of the minimum wage policy developed in the absence of wage system in the Pancasila Industrial Relations.
PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA PELAGA TERKAIT PROGRAM PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BADUNG Sugiantari, Anak Agung Putu Wiwik; Wiasta, I Wayan; Perbawa, Ketut Sukawati Lanang Putra; Wiryawan, I Wayan Gde; Wijaya, I Made Hendra
Jurnal Advokasi Vol 6 No 1 (2016): Jurnal Advokasi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.588 KB)

Abstract

With the enactment of Act Number 6 of 2014 concerning the Village, then granting of Village Fund by Local Government of Badung to Pelaga Village, requires a of acccountability for the use of aid allocations Village Fund. In this research discusses the Badung regency government policy in managing the allocation of village funds and the accountability Village Revenues and Expenditures Budget in Pelaga Village, Petang District, Badung Regency.
THE PROTECTION OF PECALANG AS A SECURITY AT CONFERENCES (BETWEEN FUNCTIONS IN THE CUSTOMARY VILLAGE AND AS AN EMPLOYEE) Wiryawan, I Wayan Gde
Brawijaya Law Journal Vol 1, No 1 (2014): Legal and Development
Publisher : Faculty of Law, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.blj.2014.001.01.05

Abstract

Pecalang is a unit of traditional security officers in Bali, who have the authority to maintain the order and security in the region of customary village. This research is normative legal research. Legal materials derived from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Pecalang as an instrument for securing the customary village is the unity of the traditional safeguards of every customary village in Bali in charge of maintaining the order in their village. The existence of the pecalang in securing the conference is a requirement of the event organizer. Pecalang as a non-permanent employee in securing the conference employed only in a specified period that is prior to and during the conference. As non-permanent employees then pecalang are entitled to protection.
PEMBERDAYAAN PEDAGANG PASAR SENI GUWANG YANG BERWAWASAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN RAMAH LINGKUNGAN Wiryawan, I Wayan Gde; Putra, I Gede Cahyadi; Dewi, Ni Putu Shinta
Jurnal Bakti Saraswati (JBS): Media Publikasi Penelitian dan Penerapan Ipteks Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Bakti Saraswati (JBS): Media Publikasi Penelitian dan Penerapan IPTEKS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan (Institute for Research and Community Empowerment) Universitas Mahasaraswati Denpasar Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.354 KB)

Abstract

Salah satu pasar seni yang terdapat di kabupaten Gianyar adalah pasar seni Guwang. Pasar seni Guwang berlokasi di Desa Guwang, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar.  Berdasarkan  data perkembangan Pasar Seni tersebut, sangatlah mungkin apabila perguruan tinggi khususnya Universitas Mahasaraswati Denpasar selaku institusi pendidikan ikut berperan serta dalam pengembangan dan mempertahankan eksistensi Pasar Seni Guwang melalui Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM). Perberdayaan dan pendampingan dari pengelolaan manajemen keuangan pengelola pasar, manajemen pemasaran, manajemen informasi dan manajemen lingkungan pasar serta layout kios tempat pedagang berjualan. Pasar seni Guwang berlokasi di Desa Guwang, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. Lokasi pasar sangat strategis, karena satu jalur kearah objek wisata lainnya seperti ubud dan kintamani. Pasar seni Guwang memiliki fasilitas parkir yang luas, sehingga bisa menampung puluhan bus pariwisata. Bentuk bangunan dibuat seperti letter U, dibagi menjadi tiga blok yaitu blok A pada sisi kiri, blok B di sisi kanan dan C diujung sebagai penghubung antara blok A dengan B. Kontribusi mendasar program ini adalah pengelolaan manajemen keuangan dan pelaporan yang sesuai dengan standar, peningkatan pemasaran melalui website, peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas kebersihan lingkungan Pasar Seni Guwang. Kegiatan yang telah dicapai adalah pembersihan lingkungan di areal Pasar Seni Guwang, peremajaan dan penataan kebun di halaman Pasar Seni Guwang, pembuatan garis-garis (marka) parkir sepeda motor di halaman parkir depan Pasar Seni Guwang, pengecatan ruang informasi, workshop manajemen pemasaran dan keuangan bagi para pedagang dan pengelola Pasar Seni Guwang, pelatihan ketrampilan berbahasa asing yaitu bahasa inggris dan mandarin serta melaksanakan pelatihan komputer yaitu program word dan excel bagi pengelola Pasar Seni Guwang.
PENGUNDURAN DIRI SUKARELA SEBAGAI PENYELUNDUPAN HUKUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SELAMA PANDEMI COVID-19 Gde Wiryawan, I Wayan
Mimbar Keadilan Vol 14 No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v14i1.4415

Abstract

Abstract The Covid-19 pandemic has implications for the weakening of the global economy. Many companies cannot operate or cannot operate optimally. In making efficiency with company expenses, the company reduces the number of employees, and some even close the business permanently. To reduce costs incurred by companies in the mechanism of termination of employment, the company uses a voluntary resignation statement. This condition is certainly detrimental to workers. This research will discuss firstly the protection of workers during the Covid-19 pandemic and second, the comparison of legal consequences of termination of employment with voluntary resignation. Protection of workers during the Covid-19 pandemic is based on a philosophical basis where the state has a legal obligation to create welfare for its people through the concept of a welfare state. Therefore, the state issued a series of policies to protect workers from termination of employment. One form of employment termination created by the company is by asking workers to sign a letter of voluntary resignation. In the event of termination of employment, the employer is obliged to pay severance pay and/or compensation for years of service and compensation for entitlements that should be received, whereas if the worker resigns voluntarily, the employer does not pay all the components of the right.Keywords: company; resignation; work terminationAbstrakPandemi Covid-19 berimplikasi pada pelemahan ekonomi global. Banyak perusahaan yang tidak dapat beroperasi atau tidak dapat beroperasi secara optimal. Dalam melakukan efesien terhadap pengeluaran perusahaan, maka perusahaan mengurangi jumlah karyawan, bahkan ada yang menutup usaha secara permanen. Untuk mengurangi biaya yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan dalam mekanisme pemutusan hubungan kerja, maka perusahaan menggunakan surat pernyataan pengunduran diri secara sukarela. Kondisi ini tentu merugikan pekerja. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pertama perlindungan tenaga kerja pada masa pandemi Covid-19 dan kedua, perbandingan akibat hukum pemutusan hubungan kerja dengan pengunduran diri sukarela. Perlindungan tenaga kerja pada masa pandemi Covid-19 didasarkan pada dasar filosofi dimana negara memiliki kewajiban hukum untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya melalui konsep welfare state. Oleh sebab itu, negara mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk melindungi tenaga kerja dari pemutusan hubungan kerja. Salah satu bentuk pemutusan tenaga kerja yang diciptakan oleh perusahaan adalah dengan meminta pekerja untuk menandatangangi surat pernyataan pengunduran diri secara sukarela. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, sedangkan apabila pekerja mengundurkan diri secara sukarela maka pengusaha tidak membayarkan seluruh komponen hak tersebut.
ASPEK PIDANA DARI MENAHAN IJAZAH PEKERJA SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KERJA Wayan Gde Wiryawan, I
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 4 No 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v4i2.5315

Abstract

AbstractThe research conducted by this author is a research that uses normative juridical research methods. Although manpower does not specifically regulate whether or not companies can withhold a worker's diploma, in reality the world of work requires a company to withhold a diploma from a worker as a guarantee from the worker in the employment agreement. With no regulation that provides for or prohibits this, it creates a norm vacuum in labor law, which has implications for allowing the actions of employers to withhold workers' certificates. For this reason, based on human rights, this action is said to be an act that is against the law, because there are human rights of workers that are violated by the company. As a result, it can be canceled from the work agreement because there is an element of coercion even though it is not directly due to the trading position owned by the company. The impact of criminal law from withholding a worker's diploma is that a company can be suspected of embezzlement in office, as a result of its actions that withholding a diploma fulfill the elements in Article 374 of the Criminal Code. It is important to make a special rule that provides provisions on whether or not a company can withhold a worker's diploma which should be regulated in a law that has direct contact with workers and employers/employers, namely the labor law.Keywords: diploma; employment agreement; criminalAbstrakPenelitian yang dilakukan penulis ini adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Meskipun ketenagakerjaan tidak mengatur secara khusus tentang memperbolehkan atau tidak memperbolehkan perusahaan menahan ijazah pekerja, tetapi dalam realita dunia kerja perusahaan akan mensyaratkan untuk menahan ijazah dari pekerja sebagai jaminan dari pekerja dalam perjanjian kerja. Dengan tidak ada pengaturan yang memberikan atau melarang hal tersebut menimbulkan kekosongan norma dalam hukum  ketenagakerjaan, yang berimplikasi pada pembiaran terhadap tindakan dari pengusaha yang menahan ijazah pekerja. Untuk itu dengan berlandaskan pada hak asasi manusia, tindakan tersebut dikatakan sebagai sebuah tindakan yang melawan hukum, karena ada hak asasi manusia dari pekerja yang dilanggar oleh perusahaan. Akibatnya dapat dilakukan pembatalan dari perjanjian kerja karena ada unsur paksaan meskipun tidak langsung akibat barganinng position  yang dimiliki oleh perusahaan. Dampak hukum pidana dari menahan ijazah pekerja adalah perusahaan dapat diduga melakukan penggelapan dalam jabatan, akibat perbuatannya yang menahan ijazah memenuhi unsur dalam Pasal 374 KUHP. Pentingnya untuk dibuat sebuah aturan khusus yang memberikan ketentuan tentang dapat atau tidak dapat perusahaan menahan ijazah pekarja yang sebaiknya diatur dalam undang-undang yang bersentuhan langsung dengan pekerja dan pengusaha/pemberi kerja yaitu undang-undang ketenagakerjaan.
PEMBERDAYAAN PEDAGANG PASAR SENI GUWANG YANG BERWAWASAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN RAMAH LINGKUNGAN I Wayan Gde Wiryawan; I Gede Cahyadi Putra; Ni Putu Shinta Dewi
Jurnal Bakti Saraswati (JBS): Media Publikasi Penelitian dan Penerapan Ipteks Vol. 8 No. 1 (2019): Jurnal Bakti Saraswati (JBS): Media Publikasi Penelitian dan Penerapan IPTEKS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan (Institute for Research and Community Empowerment) Universitas Mahasaraswati Denpasar Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu pasar seni yang terdapat di kabupaten Gianyar adalah pasar seni Guwang. Pasar seni Guwang berlokasi di Desa Guwang, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. Berdasarkan data perkembangan Pasar Seni tersebut, sangatlah mungkin apabila perguruan tinggi khususnya Universitas Mahasaraswati Denpasar selaku institusi pendidikan ikut berperan serta dalam pengembangan dan mempertahankan eksistensi Pasar Seni Guwang melalui Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM). Perberdayaan dan pendampingan dari pengelolaan manajemen keuangan pengelola pasar, manajemen pemasaran, manajemen informasi dan manajemen lingkungan pasar serta layout kios tempat pedagang berjualan. Pasar seni Guwang berlokasi di Desa Guwang, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. Lokasi pasar sangat strategis, karena satu jalur kearah objek wisata lainnya seperti ubud dan kintamani. Pasar seni Guwang memiliki fasilitas parkir yang luas, sehingga bisa menampung puluhan bus pariwisata. Bentuk bangunan dibuat seperti letter U, dibagi menjadi tiga blok yaitu blok A pada sisi kiri, blok B di sisi kanan dan C diujung sebagai penghubung antara blok A dengan B. Kontribusi mendasar program ini adalah pengelolaan manajemen keuangan dan pelaporan yang sesuai dengan standar, peningkatan pemasaran melalui website, peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas kebersihan lingkungan Pasar Seni Guwang. Kegiatan yang telah dicapai adalah pembersihan lingkungan di areal Pasar Seni Guwang, peremajaan dan penataan kebun di halaman Pasar Seni Guwang, pembuatan garis-garis (marka) parkir sepeda motor di halaman parkir depan Pasar Seni Guwang, pengecatan ruang informasi, workshop manajemen pemasaran dan keuangan bagi para pedagang dan pengelola Pasar Seni Guwang, pelatihan ketrampilan berbahasa asing yaitu bahasa inggris dan mandarin serta melaksanakan pelatihan komputer yaitu program word dan excel bagi pengelola Pasar Seni Guwang.
Vaccines for Tourism Business Actors: Fulfilment or Violation of Human Rights? I Wayan Gde Wiryawan
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 8, No 3 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tourism sector is the largest source of income for Bali province of Indonesia. Unfortunately, the Covid-19 pandemic forced the closure of tourism. Therefore, Bali’s economic growth is experiencing decrease to -10.98%. To accelerate the reopening of tourism, the government has launched the national vaccine movement that also covers tourism business actors. Unfortunately, some parties resist the vaccination because the vaccine is not believed yet to be safe. By using doctrinal legal research, this study examined two problems: the right to health in the context of tourism and the construction of government policies against vaccine resistance by tourism business actors. It examined legal principles and synchronization of laws on human rights related to vaccination. The state is responsible to provide vaccination for the citizens in fulfilling the right to life and health. Each local government produces policy to deal with vaccine refusal. Jakarta and West Java are two provinces that impose fines for residents who refuse vaccines. On the other hand, Bali province does not impose sanctions on such residents. To ensure safety after the reopening of tourism, any local government can propose the record of vaccination as a requirement for every person who will return to work in the tourism sector.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v8n3.a5 
Co-Authors A.A. Putu Wiwik Sugiantari Adrian Ming Arinanda Kusuma, Anak Agung Ngurah Dewi, Bunga Dwi Dharmayanthi, Ni Nengah I Gede Cahyadi Putra I Gusti Agung Ayu Istri Lestari I Gusti Bagus Hengki I Gusti Ngurah Bagus Gunadi I Kadek Agus Aditya Putra I Ketut Hari Hendra Setiawan I Ketut Surata I Komang Andi Wahyu Di Putra I Made Surya Hermawan I Nyoman Putu Budiartha I Putu Dida Renata I Wayan Eka Artajaya I Wayan Wiasta Ida Bagus Brahma Kusuma Johannes Ibrahim Kosasih Kadek Apriliani Kadek Apriliani Komang Vina Listiani Kt. Sukawati Lanang P. P. Lis Julianti Made Hendra Wijaya Made Wisnu A. S. Maha Nugraha, Ida Bagus Gede Praditya Ni Nyoman Manik Gita Asrita Ni Putu Shinta Dewi NI WAYAN SUASTINI Purnami, A.A. Ayu Nanda Wira Putu Novarisna Wiyatna Residharmini, Gusti Ayu Putu Salsabila, Unik Hanifah Sastrani, I Dewa Ayu Nyoman Utari Subawa, Ida Bagus Gede Thalib, Emmy Febriani Wayan Maba