Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Medan Makna Konsep Aktivitas Inderawi (Penglihatan, Pendengaran, Penciuman, Peraba, Perasa) Bahasa Lamboya, Pulau Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur Suwignyo, Hanum Lintang Siwi; Proklawati, Desy; Ledi, Andreas Wuraka; Ngura, Serlin Peda
Jurnal Iswara : Jurnal Kajian Bahasa, Budaya, dan Sastra Indonesia Vol 3 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Program Studi Sastra Indonesia Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.iswara.2023.3.1.8922

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian semantik yang bertujuan untuk merevitalisasi bahasa Lamboya dengan mendeskripsikan leksem-leksem yang mengacu pada aktivitas inderawi yang dilakukan oleh indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan perasa dalam bahasa Lamboya. Data dalam tulisan ini diinventaris dengan metode cakap sejajar dengan wawancara kepada penutur jati bahasa Lamboya yang dianalisis dengan metode analisis komponensial dengan; 1) mengidentifikasi dimensi pembeda dan dimensi yang sama pada leksem-leksem yang ada, 2) membuat matriks analisis, 3) menjabarkan stuatus fitur-fitur semantik di dalam matriks (-, 0, +), 4) menguraikan komponen makna yang dimiliki setiap leksem, dan 5) menyimpulkan definisi dari setiap leksem. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam merujuk suatu aktivitas yang sama dalam bahasa Lamboya, jumlah leksem yang sama, lebih sedikit daripada jumlah leksem yang berbeda. Ditemukan beberapa memiliki leksem yang berbeda dengan kondisi leksem yang mengalami penambahan fonem serta korespondensi fonemis. 25 definisi leksem yang mengacu pada aktivitas inderawi dalam bahasa Lamboya, yakni definisi dari leksem dengan 1) indera penglihatan; torowe-etawe, kejele-gilaka, toro, tambrage-tamra, toro kabunyi, haangu-angudi, kabula-hawula, kamatarage-tamratorodage, toro-hamatara-kapida-hapid dakanan matana, kaworoi-kabat deka, kapidi-kapit daka, hakeleng, 2) indera pendengaran; harange, tabararange-hato, hangada-hatonage, 3) indera penciuman; hangahana-hangaha, ngahayi-hangaha, kanutra, kabaina-kadananage, 4) indera perasa; jalnani-hajali, huge lamana-pohuge lamana, tangrayanage-kabadi, mamanani-kajaka, dan 5) indera perasa; karigta-kalika. Perbedaan leksem yang merujuk pada aktivitas yang sama tersebut, menunjukkan bahwa bahasa Lamboya yang digunakan oleh suku-suku yang berbeda di desa-desa yang berbeda pada wilayah yang sama, tidak memunculkan leksem yang sama. Kemunculan leksem yang sama, ada dengan hubungan kontra; leksem yang bermakna paling umum atau justru leksem yang bermakna paling khusus. Kata kunci: medan makna, aktivitas inderawi, bahasa Lamboya, analisis komponensia, revitalisasi bahasa
Legal Liability for Doctors' Malpractice Through Liability Insurance Lavenia, Mela; Khoironi, Moh.Luay; Widiastuti, Widiastuti; Ngura, Serlin Peda
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 3 No. 4 (2024): November 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v3i4.12389

Abstract

This study discusses the problems faced by doctors in Indonesia regarding their responsibility towards patients as third parties for their negligence resulting in medical malpractice against patients that is believed to have caused harm to the patient. Through a regulatory approach, this study analyzes the legal framework that regulates the urgency of doctors to obtain professional liability insurance, the requirements that must be met by doctors to file liability insurance claims, and the obstacles that doctors often face when applying for liability insurance. By considering different legal perspectives, this study aims to provide a deeper understanding of the legal solutions faced by doctors when committing medical malpractice or medical disputes.
PENYELESAIAN SENGKETA PELAYANAN KESEHATAN PENERIMA LAYANAN KESEHATAN PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA Ngura, Serlin Peda
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 10 No. 02 (2024): Desember
Publisher : Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/adhaper.v10i02.60

Abstract

Abstract The uneven distribution of health facilities to fulfill the rights of patients in the Social Security Administration Agency for Health (BPJS Kesehatan) in several regions has led to potential disputes between patients and health service providers, causing discomfort and anxiety triggered by a lack of transparency and communication between hospitals and BPJS Kesehatan patients. This study aims to analyze hospital health system regulations for BPJS Kesehatan patients and evaluate whether these regulations are in line with the principle of fairness. This study uses a qualitative descriptive method, with data collection conducted through case studies. Data analysis involves identifying and evaluating the regulatory framework of the healthcare system and the principles of fairness that have not been fully implemented in hospital services for BPJS Kesehatan patients. This creates a high risk of disputes, where alternative dispute resolution is needed in these transactions. Keywords: Health Services, Hospitals, Dispute Resolution.   Abstrak Ketidakmerataan distribusi fasilitas kesehatan untuk memenuhi hak pasien di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) di beberapa wilayah menyebabkan potensi sengketa antara pasien dengan penyedia pelayanan kesehatan yang menimbulkan ketidaknyamanan dan kecemasan yang dipicu kurangnya transparansi dan komunikasi antara rumah sakit dan pasien BPJS Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi sistem kesehatan rumah sakit bagi pasien BPJS Kesehatan dan mengevaluasi apakah regulasi tersebut sejalan dengan prinsip keadilan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui studi kasus. Analisis data melibatkan identifikasi dan evaluasi kerangka regulasi sistem layanan kesehatan serta prinsip keadilan yang belum diterapkan secara maksimal dalam layanan rumah sakit bagi pasien BPJS Kesehatan. Sehingga rawan adanya sengketa dimana peran alternatif penyelasaian sengketa dibutuhkan dalam transaksi tersebut. Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan, Rumah Sakit, Penyelesaian Sengketa.