Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Likuid: Jurnal Ekonomi Industri Halal Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah MILRev: Metro Islamic Law Review Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara
Bahari, Raha
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Misperceptions of the Halal Certification Policy: Challenges of Micro, Small and Medium Enterprises Development Bahari, Raha; Ardliansyah, Moelki Fahmi; Murdiana, Elfa
Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Vol 19, No. 2, November 2024
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/ai.v0i0.9875

Abstract

This research discusses the understanding of business actors toward halal certification policies and halal production processes, which are often considered less important. This is a major challenge in developing micro, small, and medium enterprises (MSMEs). The research focus includes three aspects: (1) how MSME actors perceive the halal certification policy; (2) how they view the halal concept in the production process; and (3) strategic steps to overcome these misperceptions. This research uses a qualitative approach with purposive sampling to select informants based on certain criteria. Data were collected through a narrative approach, which aims to explore individual experiences related to halal certification policies. The results show that in-depth education on the importance of halal certification, both as a legal obligation and a strategy to increase competitiveness, is needed. A more inclusive and participatory approach in policy formulation can increase the involvement and understanding of MSMEs. Thus, education, technical support, and simplification of certification procedures are expected to help MSMEs undergo the halal certification process more confidently. To improve product quality, expand market access, and strengthen competitiveness sustainably.
Halal Certification from The Perspective of Maqashid Shariah: A Strategy to Enhance The Added Value of Msmes in Pekalongan District, East Lampung Rizqi, Retanisa; Nabila, Cindy Firantika; Bahari, Raha; Widyastuti, Mila
Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal Vol 5, No 1 (2025): LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal
Publisher : Sharia Economics Study Program Faculty of Islamic Economics and Business UIN Sunan Gunun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/likuid.v5i1.43568

Abstract

This study aims to examine the application of halal certification in Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) food products in Pekalongan District, East Lampung Regency, from the perspective of Maqosid Sharia. Halal certification is an important effort to ensure the halalness of products consumed by the Muslim community. This aligns with the government's policy to strengthen the guarantee of halal products in Indonesia. This study uses a descriptive qualitative approach with interview and documentation methods from 11 MSME actors. The study results show that several MSMEs in Pekalongan have obtained halal certification. Still, many have not met the requirements due to a lack of knowledge, administrative costs, and the complexity of the bureaucratic process. From the perspective of Maqosid Syariah, halal certification provides benefits in protecting the religion, soul, and property of consumers, as well as increasing the competitiveness of products in the market. It is hoped that there will be wider socialization and simplification of the administrative process to support MSME actors in obtaining halal certification.
Misperceptions of the Halal Certification Policy: Challenges of Micro, Small and Medium Enterprises Development Bahari, Raha; Ardliansyah, Moelki Fahmi; Murdiana, Elfa
Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Vol 19, No. 2, November 2024
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/ai.v0i0.9875

Abstract

This research discusses the understanding of business actors toward halal certification policies and halal production processes, which are often considered less important. This is a major challenge in developing micro, small, and medium enterprises (MSMEs). The research focus includes three aspects: (1) how MSME actors perceive the halal certification policy; (2) how they view the halal concept in the production process; and (3) strategic steps to overcome these misperceptions. This research uses a qualitative approach with purposive sampling to select informants based on certain criteria. Data were collected through a narrative approach, which aims to explore individual experiences related to halal certification policies. The results show that in-depth education on the importance of halal certification, both as a legal obligation and a strategy to increase competitiveness, is needed. A more inclusive and participatory approach in policy formulation can increase the involvement and understanding of MSMEs. Thus, education, technical support, and simplification of certification procedures are expected to help MSMEs undergo the halal certification process more confidently. To improve product quality, expand market access, and strengthen competitiveness sustainably.
STUDI KOMPARATIF ANTARA GADAI KONVENSIONAL DAN GADAI SYARIAH (RAHN) ., Sainul; Bahari, Raha
Mu’amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 2 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/muamalah.v1i2.5102

Abstract

ABSTRAK: Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahhulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelematkannya. Gadai syariah (Rahn) yaitu menahan salah satu harta dari si peminjam yang diperlukan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komparatif antara gadai konvensional dan gadai syari’ah (rahn). Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat dijadikan masukan bagi semua pihak yang berkaitan untuk mengetahui dan memahami tentang komparatif antara gadai konvensional dan gadai syari’ah (rahn). Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library reseach) dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal, dan karya-karya sebelumnya yang berkaitan dengan gadai konvensional dan gadai syari’ah (rahn). Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan gadai konvensional dan gadai syariah adalah tidak boleh mengambil manfaat barang gadai, hak penerima gadai yaitu memiliki hak untuk menjual atau melelang barang gadai apabila masa peminjaman uang telah habis. Perbedaan gadai konvensional dan gadai syariah adalah dasar hukum yang digunakan oleh gadai konvensional yaitu KUHP sedangkan dasar hukum yang digunakan oleh gadai syariah yaitu Fatwa DSN MUI tentang rahn. Akad yang digunakan oleh gadai konvensional yaitu hanya melakukan satu akad perjanjian hutang piutang dengan jaminan barang yang bergerak jika dilihat dari aspek hukum konvensional. Sedangkan akad yang digunakan oleh gadai syariah yaitu menggunakan dua akad (akad rahn dan ijarah). Bukti perjanjian kredit gadai pada gadai konvensional yaitu Kredit Bukti Surat (SBK) sedangkan bukti perjanjian kredit gadai pada gadai syariah yaitu Surat Bukti Rahn (SBR). Badan Pengawas pada gadai konvensional yaitu Kementerian BUMN sedangkan Badan Pengawas pada gadai syariah yaitu Badan Pengawas Syariah (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Beban pada gadai konvensional adalah bunga sedangkan beban pada gadai syariah adalah biaya pemeliharaan. Barang gadai pada gadai konvensional dapat dilelang sedangkan pada gadai syariah barang gadai dapat dijual.
AKAD JUAL BELI AKUN GAME ONLINE MOBILE LEGENDS DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH: (STUDI DI KAMPUNG KOTAGAJAH LAMPUNG TENGAH) Nazar, Taufiq Hidayat; Bahari, Raha
Mu’amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 2 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/muamalah.v1i2.5172

Abstract

Akad jual beli akun game online mobile legends merupakan model perdagangan baru yang aspek-aspek hukumnya perlu dikaji secara mendalam. Praktik jual beli akun game online mobile legends berada di dunia maya sama seperti jual beli online lainnya. Secara umum mekanismenya sama dengan jual beli bang yang nyata namun berbentuk asbtrak berupa Id dan Password untuk login atau masuk ke permainanya. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana akad jual beli akun game online mobile legends? Kemudian, dalam penelitian ini akan dilakukan analisis secara mendalam mengenai akad jual beli akun game online mobile legends tersebut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, terutama jenis akad yang digunakan, para subjek hukum, objek hukum, dan akad perjanjiannya (ijab dan qabul). Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Dalam penelitian ini dideskripsikan dan menganalisa untuk menarik kesimpulan dan status hukum tentang akad jual beli akun game online mobile legends. Setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa akad jual beli akun game online mobile legends dapat dikategorikan sebagai jual beli salam, karena dalam mekanismenya barang diserahkan dikemudian hari, sementara pembayaran dilakukan diawal. Kemudian implikasi hukum atas akad jual beli akun game online mobile legends ini adalah sah dan merupakan jual beli yang hukumnya boleh (Mubah), karena memenuhi syarat dalam jual beli. Begitu juga bila dilihat dari segi prinsip muamalah jual beli ini tetap ada manfaatnya namun bersifat fiktif, bahkan bisa mendatangkan mudharat yang dapat merugikan pembeli dan masyarakat umum.
Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Tinjau Dari Hierarki Perundang-Undangan Indonesia Hanum, Roro Hanum; Murdiana, Elfa; Bahari, Raha
Siyasah Vol. 3 No. 2 (2023): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/siyasah.v3i2.8090

Abstract

Abstrak : In the context of law and regulations in Indonesia, the concept of hierarchy is vital for ensuring control over regulations that could potentially harm society both materially and non-materially. This concept is rooted in Hans Kelsen's theory of legal norms, which posits that legal norms have hierarchical levels, with grundnorms at the top. These norms are interrelated and form a coherent legal order. However, the application of this hierarchy is influenced by political factors that shape the constitutional system.One significant legal instrument reflecting this hierarchy in Indonesia is the Government Regulation in Lieu of Law (Perppu), which holds an equivalent position to regular laws in the Indonesian presidential system. It is essential to clearly define the term "compelling urgency" as the basis for issuing a Perppu to ensure that the President's actions remain within objective limits. Understanding and reviewing this legal hierarchy is crucial for maintaining the quality and enforcement of regulations in Indonesia. In this framework, legal comprehension revolves around official laws, and all aspects of law, norms, rules, and legal actions must align with the applicable laws. The evolution of legislation impacts various aspects of society, and a precise understanding of hierarchy and the concept of judicial review is indispensable for upholding the quality of law and justice in Indonesia.
The Meaning of Socio Cultural Values From the Islamic Law Perspective Bahari, Raha; Sivana, Ezmi
MILRev: Metro Islamic Law Review Vol. 1 No. 1 (2022): MILRev : Metro Islamic Law Review
Publisher : Faculty of Sharia, IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/milrev.v1i1.6192

Abstract

This study aims to discuss the meaning of social and cultural values ​​from the perspective of Islamic legal philosophy or Islamic law itself. In our country, Indonesia has very high socio-cultural values, where the culture found in Indonesia is very diverse. And apart from that, social factors arising from various cultures must be related or in harmony with Islamic law for Muslims. And also has the factor of mutual respect for religious communities. This research is a literature study with the data collection technique being documentation. An important finding in this research is that Islamic law will be able to change social society, if Islamic law is obeyed and implemented and becomes a guide, and even becomes a custom for society. Apart from that, Islamic law can change social society if Islamic law is absorbed into positive law for a country.
Halal Certification from The Perspective of Maqashid Shariah: A Strategy to Enhance The Added Value of Msmes in Pekalongan District, East Lampung Rizqi, Retanisa; Nabila, Cindy Firantika; Bahari, Raha; Widyastuti, Mila
Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal Vol. 5 No. 1 (2025): LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal
Publisher : Sharia Economics Study Program Faculty of Islamic Economics and Business UIN Sunan Gunun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/likuid.v5i1.43568

Abstract

This study aims to examine the application of halal certification in Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) food products in Pekalongan District, East Lampung Regency, from the perspective of Maqosid Sharia. Halal certification is an important effort to ensure the halalness of products consumed by the Muslim community. This aligns with the government's policy to strengthen the guarantee of halal products in Indonesia. This study uses a descriptive qualitative approach with interview and documentation methods from 11 MSME actors. The study results show that several MSMEs in Pekalongan have obtained halal certification. Still, many have not met the requirements due to a lack of knowledge, administrative costs, and the complexity of the bureaucratic process. From the perspective of Maqosid Syariah, halal certification provides benefits in protecting the religion, soul, and property of consumers, as well as increasing the competitiveness of products in the market. It is hoped that there will be wider socialization and simplification of the administrative process to support MSME actors in obtaining halal certification.
Co-Authors ., Sainul Ardliansyah, Moelki Fahmi Elfa Murdiana Hanum, Roro Hanum Nabila, Cindy Firantika Nazar, Taufiq Hidayat Rizqi, Retanisa Sivana, Ezmi Widyastuti, Mila