Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pendekatan Sosial untuk Mengendalikan Kenakalan Anak di TK Rinaldi, Kasmanto; Wahyudi, Muhammad; Indriani, Nazhara; Bar'i, Ragil Naufal Amjad; Madani, Raudho; Shabila, Rezi Aznan; Arrahman, Sandi Noval; Amaya, Sari Nabita; Rohimah, Siti Rodiyatul; Putri, Syahrani Rahma; Tasya, Syifa; Putri, Widya Eka
Masyarakat Berdaya dan Inovasi Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Research and Social Study Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33292/mayadani.v5i1.169

Abstract

Sampah merupakan sumber dari permasalahan yang tidak terpisahkan dari kondisi alam yang semakin menurun. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik. Sampah dari tempat umum yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan serta mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Kompos merupakan pupuk organik yang terbuat dari limbah padat, seperti daun kering, daun hijau, sisa sayuran, limbah rumah tangga dan kotoran hewan yang telah melalui proses pengomposan dengan cara penguraian atau pembusukan dengan memanfaatkan mikroorganisme hidup seperti bakteri, fungi, dan sejenisnya. Ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari kegiatan mengompos, diantaranya mengurangi jejak karbon dari kendaraan pengangkut sampah, menutrisi tanah dan makhluk didalamnya, mengurangi resiko bencana alam, menjaga kualitas air dan tanah, hingga menghasilkan tanaman yang lebih subur. Terdapat berbagai jenis komposter, tumpuk, drum, gerabah, worm bin, biopori. Jenis-jenis komposter dibedakan dari tempat pembuatannya, jenis pengurainya, dan jenis sampah organik yang akan diuraikan. Dalam pemanfaatan sampah organik, pelatihan komposter telah berjalan sesuai rencana dan mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Sehingga, masyarakat mau mencoba untuk melakukan di setiap rumah masing-masing untuk mengurangi sampah rumah tangga dan juga dapat menjaga lingkungan sekitar.
Handling of Truant School Children by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) (Case Study of Satpol PP Pekanbaru) Shabila, Rezi Aznan; Zulherawan, Muhammad
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 3, No 9 (2026): April 2026
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.19674364

Abstract

The handling procedures carried out by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Pekanbaru City toward school students who skip classes outside school during study hours are reflected in data from a raid in October 2025, which netted 31 students from various secondary schools in Pekanbaru City. This study uses a qualitative approach with a case study method, where data were collected through in-depth interviews with 11 informants consisting of Satpol PP officers, guidance and counseling teachers, vice principals, students caught in the raid, and community figures. Data analysis applies the crime prevention strategy theory of Tonry and Farrington (1995), which divides prevention into three levels: primary, secondary, and tertiary. The results show that Satpol PP has implemented handling procedures based on Regional Regulation Number 13 of 2021, including intelligence monitoring, field security operations, data collection, in-office counseling, summoning parents, and handing students back to schools using a persuasive and humane approach. However, several weaknesses were identified, including a weak field verification mechanism that led to some innocent students being caught in the raid, minimal effective coordination between Satpol PP and schools, suboptimal primary and secondary prevention due to a predominantly reactive approach, and deterrent effects that are not yet fully sustainable. Schools, in contrast, have proven more effective in prevention through digital attendance systems, routine counseling, and daily communication with parents. This study recommends strengthening inter-agency coordination, improving field verification procedures, and developing more structured and sustainable primary prevention programs.