Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Sasana Jurnal Hukum Lex Generalis Mahadi : Indonesia Journal of Law Jurnal Media Akademik (JMA) ULJLS
Runtung
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMISARIS YANG TIDAK MELAKSANAKAN RUPS TAHUNAN Lili Wulandari; Runtung; Utary Maharany Barus; Mahmul Siregar
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 3 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i3.219

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisa tanggung jawab serta akibat hukum bagi Direksi dan Komisaris Perseroan yang tidak melaksanakan RUPS tahunan dan melakukan perbuatan melawan hukum, keduanya sama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam tugasnya sebagai direksi dan komisaris yang mengurus perseroan. Permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab direksi dan komisaris perseroan terbatas yang tidak melaksanakan RUPS tahunan serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi dan komisaris di Indonesia, dan bagaimana upaya hukum atas kerugian perseroan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi dan komisaris dalam mengurus perseroan terbatas. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian normatif dengan mendasarkan data kepustakaan sebagai data utamanya. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan sekunder seperti literatur, dan bahan tersier seperti kamus. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa tanggung jawab direksi dan komisaris yang tidak melaksanakan RUPS tahunan, dan perbuatan melawan hukum menjadi permasalahan bagi direksi dan komisaris dalam melakukan pengurusan perseroan, akibatnya perseroan mengalami kerugian, kelalaian direksi dan komisaris dalam pengurusan perseroan mewajibkan secara hukum direksi dan komisaris mengambil tanggung jawab penuh secara pribadi sebagaimana ketentuan UUPT 40 Tahun 2007. PT. Damai Jaya Lestari mengangkat Direktur Utama tanpa melalui RUPS, Mantan Direktur Utama PT. Modular Alkesindo selama lima tahun sejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 1 Februari 2016 tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan, dan Presiden Direktur pada PT. Sport Glove Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan menyalahgunakan wewenang memanipulasi jumlah pencairan uang dengan melakukan transfer ke rekening pribadinya uang perusahaan yang seharusnya diperuntukkan pembayaran gaji pimpinan dan karyawan.
KEABSAHAN SURAT HIBAH TANAH ULAYAT OLEH PEMANGKU ADAT: Studi Pada Masyarakat Adat Kec. Langgam, Kab. Pelalawan, Riau Maharani; Runtung; Rosnidar Sembiring; Zaidar
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 7 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juli
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i7.684

Abstract

Keberadaan tanah ulayat tidak lepas dari kegiatan peralihan tanah ulayat seperti jual-beli, hibah, wasiat, dan lain sebagainya. Hibah ialah dimana penghibah dengan cuma-cuma menyerahkan sesuatu kepada si penerima hibah semasa hidupnya, dan tanpa dapat ditarik kembali. Hibah tanah ulayat pada masyarakat adat di Kecamatan Langgam diberikan secara tertulis dengan bukti surat hibah oleh Pemangku Adat, sehingga timbul pertanyaan mengenai keabsahan dari surat hibah pemangku adat tersebut. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis keberadaan tanah ulayat masyarakat adat yang terdapat di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan; mekanisme hibah atas tanah ulayat; dan keabsahan surat hibah atas tanah ulayat untuk kepastian hukum bagi penerima hibah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yang bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengambilan sampel dilakukan seicara purposiivei (purposiivei sampliing). Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan berupa wawancara dan studi kepustakaan, dengan analisis data dilakukan secara kualitatif, dan metode penarikan kesimpulan deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan telah banyak tanah ulayat milik Pebatinan yang beralih kepada masyarakat diluar masyarakat adat atau perusahaan yang menunjukkan keberadaan tanah ulayat di Kecamatan Langgam masih ada, namun telah menipis dan hak perseorangan atau hak milik menjadi kuat. Hibah tanah ulayat pada masyarakat adat di Kecamatan Langgam diberikan oleh Batin yang dilakukan secara tertulis dengan Surat Hibah Pemangku Adat. Surat hibah oleh Pemangku Adat seperti pada masyarakat adat di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, tetap sah dan diakui keabsahannya menurut hukum adat, namun belum dapat dijadikan alas hak untuk pendaftaran hak sehingga belum memberikan kepastian hukum bagi penerima hibah. Surat Hibah oleh Pemangku Adat merupakan sebagai permulaan bukti tertulis untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kepala Desa/Lurah berdasarkan Pasal 24 PP Nomor 24 Tahun 1997. Saran yang disampaikan dalam penelitian ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan perlu segera untuk membentuk Peraturan Daerah sebagai dasar hukum dan penentu kriteria masih adanya tanah ulayat. Pemangku Adat dan masyarakat adat diharapkan untuk tetap menjaga keberadaan dan kelestarian tanah ulayatnya serta perlu sosialisasi dari stakeholder terkait kepada pelaku hibah tanah ulayat mengenai tertib administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum atas surat hibah oleh pemangku adat.
An Overview of Intellectual Property Rights as Waqf in Indonesia and Malaysia Yuswar, Cheryl Patriana; Runtung; Maulana, Insan Budi; Azwar, T. Keizerina Devi
Ultimate Journal of Legal Studies Vol. 1 No. 2 (2023): Contemporary Legal Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/uljls.v1i2.13781

Abstract

This paper aims to get an overview of Intellectual Property Rights as waqf in Indonesia and Malaysia. To achieve these goals, the research uses a normative legal writing method with descriptive-analytical specifications. The findings reveal, both Indonesia and Malaysia permit IPR being waqf. Unfortunately, there are no implementing regulation or specific guidelines regarding how and what to waqf from IPR in both states. The absence of implementing regulation or guideline will have implication not only for confusion in the community, but also for the lack of applicability of IPR being waqf in the community.
The Validity of Marriage Registration in the Customary Viewpoint Indonesia Puspa Melati; Runtung; Siregar, Mahmul; Zulfi Chairi; Windha; Faradila Yulistari; Lesly Saviera; Saddam Shauqi; Hilbertus Sumplisius M. Wau
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 4 No. 02 (2025): Vol. 04 No. 02 (2025): Vol. 04 NO. 02 (2025): August Edition 2025
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study explores the validity of marriage registration according to customary law in Indonesia and its relationship with national legislation. Marriage registration is a crucial element of the Indonesian legal system, as stipulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which aims to provide legal certainty, ensure the legal status of children, and protect the civil rights of couples. However, many indigenous communities still hold fast to the tradition that traditional marriage ceremonies are sufficient to legitimize a marriage without requiring official registration. This study found that although customary law recognizes the validity of marriages through traditional rituals, the neglect of official registration with state institutions has legal consequences, such as unclear legal status for spouses and children in inheritance and population administration matters. This research underscores the need for policy integration between customary law and national law to ensure that the rights of indigenous communities remain protected without neglecting formal legal requirements. Potential solutions include public education and simplifying registration procedures to make them more user-friendly for Indigenous peoples.
Analisis Hukum Waris Adat Terhadap Pernikahan Berimpal di Suku Adat Karo (Studi di Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo Sumatera Utara) Theresia; Sembiring, Rosnidar; Runtung; Maria
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 6 (2025): Tema Hukum Keluarga
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i6.1498

Abstract

The marriage ceremony of the Karo tribe is a sacred ritual that must be performed before couples can participate in other traditional ceremonies, with an exogamy system that requires marriage outside the clan (berimpal marriage) but creates complexity in terms of inheritance distribution and property arrangements. This empirical juridical research in Padang Mas Village, Kabanjahe District, Karo Regency analyzes the inheritance distribution mechanism in berimpal marriages and legal protection for heirs through literature study and interviews with descriptive analysis. The research findings show that the Karo inheritance system is patriarchal in nature, granting exclusive rights to male children according to traditional customs, however its legal protection depends on local government recognition and the Karo customary system does not have positive legal force as evidenced by the Supreme Court decision that recognizes the inheritance rights of female children, while inheritance dispute resolution can be conducted through two approaches namely civil law that guarantees legal certainty and kinship system that prioritizes social harmony and maintenance of kinship relationships.
Wanprestasi dalam Perjanjian Bagi Hasil KMPI Ata Droe: Analisis Putusan MA Alvia Rinaldi; Runtung; Aflah; Utari Maharany Barus
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Sasana: June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i1.4651

Abstract

Penelitian ini mengkaji keabsahan hukum dan aspek keadilan dari perjanjian kerja sama bagi hasil Kapal Motor Penangkap Ikan Ata Droe yang disepakati secara lisan pada tahun 2016 antara Yusri Usman bin Usman (pihak pertama) dan Mahdi Bin H. Syukri (pihak kedua) di Idi, Aceh. Sengketa muncul akibat pihak kedua tidak membagikan hasil keuntungan sebagaimana telah disepakati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, menilai keadilan hukum bagi pemilik kapal, serta menelaah pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara wanprestasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan hakim dan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian tersebut sah menurut hukum, namun pihak pertama tidak memperoleh keadilan karena tidak menerima keuntungan yang menjadi haknya. Seharusnya majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata 
Co-Authors Aflah Alvia Rinaldi Cheryl Patriana Yuswar Faradila Yulistari Hilbertus Sumplisius M. Wau Insan Budi Maulana Lesly Saviera Lili Wulandari Maharani MAHMUL SIREGAR Mahmul Siregar Maria Puspa Melati Rosnidar Sembiring Saddam Shauqi T. Keizerina Devi Azwar Theresia Utari Maharany Barus Utary Maharany Barus Windha Zaidar