Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Karimah Tauhid Indonesian Journal of Law and Justice Jurnal Media Akademik (JMA) Mores: Jurnal Pendidikan, Moral dan Kewarganegaraan
Ferdiyansyah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
SOSIALISASI LITERASI KEUANGAN DIGITAL DI MADRASAH ALIYAH AL-FALAH DESA MUNCA, TELUK PANDAN, PESAWARAN Dinda Fali Rifan; Firly Stevana; Ferdiyansyah; Intan Pramudyah Saputri
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 8 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Agustus
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i8.742

Abstract

Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran penggunaan uang bagi siswa dan siswi Madrasah Aliyah (MA) Al-Falah Desa Munca, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dengan target sasaran menjadikan siswa dan siswi sebagai masyarakat pembelajar dan berliterasi di tengah derasnya arus informasi. Kegiatan ini dilakukan melalui penggalian pengetahuan awal siswa mengenai perolehan uang dari sumber utama yaitu orang tua serta cara pembelanjaan uang yang dimiliki serta adanya potensi uang yang disisihkan untuk investasi. Siswa dan siswi MA Al-Falah telah memperoleh mata pelajaran awal di sekolah mengenai dasar ekonomi. Semakin banyaknya produk digital yang menawarkan berbagai metode dan skema investasi disertai dengan minimnya tingkat literasi keuangan menyebabkan semakin tinginya kasus investasi bodong. Korban investasi bodong bisa saja adalah keluarga dekat siswa tersebut dengan kerugian yang tidak sedikit. Untuk itu siswa dan siswi harus memiliki pengetahuan dan kesadaran yang cukup dalam membendung arus informasi yang tidak dapat diyakini kebenarannya. Hal ini membutuhkan bantuan dan peran pihak ketiga misalnya Perguruan Tinggi yang memiliki tenaga ahli dan teori yang siap dipraktikkan di lapangan. Oleh sebab itu dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi literasi keuangan digital untuk siswa dan siswi MA Al-Falah. Dengan adanya sosialisasi literasi keuangan digital dapat meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan uang dan pemanfaatannya dalam meningkatkan kesejahteraan sehingga dapat membuat keputusan secara tepat. Dengan demikian siswa sebagai generasi penerus bangsa akan lebih kuat memimpin negara Indonesia seiring perkembangan lingkungan di masa yang akan datang dengan memiliki pengetahuan yang kompeten.
Analisis Keterkaitan Hukum Pertambangan dan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Salsabila , Yuna; Ferdiyansyah; Syalsabila, Adelia Nor; Rahma, Rilliana Aisyah; Fahriansyah, Muhammad
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 2 (2024): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i2.3461

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara hukum pertambangan dan hukum lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Indonesia. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana pengaturan dan standar kedua bidang hukum ini dapat mendukung keberlanjutan dalam eksploitasi sumber daya alam, serta mengatasi dampak negatif terhadap lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur kualitatif, dengan mengkaji berbagai sumber hukum, peraturan-undangan, serta literatur terkait. Data yang digunakan terdiri dari Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta literatur yang membahas tentang implementasi kebijakan lingkungan dalam industri pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum pertambangan dan hukum lingkungan saling terkait, implementasinya sering kali terhambat oleh konflik kepentingan antara ekonomi dan kelestarian lingkungan. Penegakan hukum yang lemah dan kurangnya komitmen dari pihak-pihak terkait menjadi tantangan utama. Kesimpulannya, untuk mencapai pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, diperlukan sinergi yang lebih baik antara hukum pertambangan dan hukum lingkunganHak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Faktor Penyebab Terjadinya Perilaku Menyimpang Meminum-Minuman Keras di Kalangan Remaja Ferdiyansyah; Karsadi; Hamuni
Mores: Jurnal Pendidikan, Moral dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 1 (2023): Edisi April 2023
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36709/mores.v1i1.1

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui jenis minuman keras yang dikonsumsi  kalangan remaja di Desa Mekar Jaya Kabupaten Muna Barat; 2) Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang meminum-minuman keras di Kalangan remaja di Desa Mekar Jaya Kabupaten Muna Barat; dan 3) Mengetahui upaya menanggulangi perilaku menyimpang meminum-minuman keras di kalangan remaja di Desa Mekar Jaya Kabupaten Muna Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Responden penelitian ini berjumlah 5 orang, dan informan penelitian berjumlah 5 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Milles & Huberman, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis-jenis minuman keras di kalangan remaja di Desa Mekar Jaya seperti Bir, Anggur, Kameko dan Arak. Adapun yang menjadi Faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang meminum-mimunan keras di kalangan remaja di Desa Mekar Jaya  Kabupaten Muna Barat adalah:  1) faktor teman sebaya; 2) faktor lingkungan masyarakat; dan 3) faktor individu. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi perilaku menyimpang meminum-minman keras di kalangan remaja di Desa Mekar Jaya adalah dengan memberikan nasihat atau himbauan,  memberikan sarana olah raga membimbing melalui karang taruna desa serta membibing remaja Desa Mekar Jaya dengan kegiatan keagamaan.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus Kawin Kontrak di Cisarua Kabupaten Bogor Dikaji Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Ferdiyansyah; Nurwati; Djuniarsono, R.
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 11 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i11.16196

Abstract

Praktik kawin kontrak secara substantif bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Hal ini tidak sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan pencatatan setiap perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2). Oleh karena itu, kawin kontrak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum perkawinan yang ada.Penelitian ini bersifat Kualitatif, spesifikasi dalam penilitian ini adalah deskriptif analisis.Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Penelitian normatif diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini dikarenakan yang menjadi pehatian utama merupakan ketentuan perundang-undangan yang mengatur terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus kawin kontrak di Cisarua Kabupaten Bogor.Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus kawin kontrak telah menjadi isu yang semakin serius di Indonesia, terutama di daerah-daerah wisata seperti Cisarua, Kabupaten Bogor. Praktik ini tidak hanya merugikan perempuan yang terlibat, tetapi juga melanggar hak asasi manusia secara mendasar. Penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk menangani masalah ini, mengingat banyaknya perempuan yang terjebak dalam situasi eksploitasi di balik janji pernikahan yang tidak bermakna.Perlindungan korban dalam hukum sangat penting dan sesuai dengan UU No. 21/2007, yang mengharuskan penyediaan rehabilitasi dan reintegrasi bagi korban TPPO. Proses ini membantu korban kembali ke masyarakat dengan dukungan yang diperlukan, termasuk pendidikan dan pelatihan keterampilan.
Co-Authors Dinda Fali Rifan Fahriansyah, Muhammad Firly Stevana Hamuni Intan Pramudyah Saputri Karsadi Nurwati Raden Djuniarsono Rahma, Rilliana Aisyah Salsabila , Yuna Syalsabila, Adelia Nor