Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PELATIHAN DAN PRAKTIK PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING ALTERNATIF DI DESA KARYA TUNGGAL KECAMATAN KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Nurasari; Ayu Astiti; Yulia Sastika; Reza Aprilia; Ilma Prastika; Muhammad Arma Rivaldi; Khairunnisa Ulhaq; Cindy Puspita Sari; Falakh Izat Asya; Nurul Qoiriyah
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 9 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi September
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i9.761

Abstract

Pemberdayaan masyarakat Desa Karya Tunggal melalui pelatihan dan praktik pembuatan sabun cuci piring ramah lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya produk ramah lingkungan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Pelatihan ini memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat dalam membuat sabun cuci piring dari bahan-bahan yang aman dan tidak mencemari lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sabun cuci piring, serta peningkatan keterampilan dalam proses pembuatannya. Selain itu, kegiatan ini juga mampu meningkatkan minat masyarakat untuk memproduksi sabun cuci piring secara mandiri dan memasarkannya.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH MENGUPAH PEKERJA PEMBERSIH IKAN TERI: (Studi di Desa Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung) Aprilia, Vita; Edi, Relit Nur; Nurasari
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1210

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi praktik upah mengupah pekerja pembersih ikan teri di masyarakat Desa Pulau Pasaran, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, serta mengevaluasi praktik tersebut dari sudut pandang hukum Islam fiqh muamalat. Studi ini menerapkan metodologi kualitatif, dengan mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara mendalam dengan pekerja dan pengusaha, serta pengumpulan dokumen terkait akad lisan. Studi menunjukkan bahwa pengupahan berlangsung berdasarkan borongan yang telah lama diterapkan oleh masyarakat, diorganisir melalui kesepakatan lisan antara juragan dan pekerja setempat. Selain sistem upah standar Rp3.000 per kg untuk 5 kg ikan teri Jengki, terdapat tambahan ketentuan pengurangan upah jika berat bersih kurang akibat sisa kotoran atau ikan hancur karena kondisi bahan baku buruk (basi/tercemar), sebagai bentuk penyesuaian operasional. Pengurangan ini tidak mengevaluasi tanggung jawab majikan atas kualitas pasokan secara tertentu. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini dianalisis dengan mempertimbangkan landasan Al-Quran, hadis (seperti "Berikan upah sebelum keringat kering"), serta prinsip fiqh terkait rukun ijarah (ujrah ma'lum) yang tidak boleh menimbulkan gharar atau ketidakadilan, di mana majikan seharusnya bertanggung jawab atas bahan baku cacat. Temuan studi ini diharapkan memberikan pengetahuan lebih baik pada pengelolaan upah mengupah yang menghargai tradisi lokal, tanpa mengabaikan prinsip syariah, sehingga berkontribusi pada keadilan ekonomi pekerja secara adil dan sesuai ajaran Islam.
Analisis Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah: Studi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 10 Bandar Lampung Bangsaratu, Alamsyah Raden; Edi, Relit Nur; Nurasari
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 6 No. 1 (2025): Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (November 2025 - April 2026)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diatur melalui Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025 merupakan kebijakan strategis pemerintah guna mengentaskan masalah malnutrisi dan meningkatkan kognisi anak usia sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas implementasi tata kelola kebijakan tersebut di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 10 Bandar Lampung melalui perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan kasus (case approach). Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan secara komprehensif melalui teknik observasi lapangan, wawancara mendalam (in-depth interview), serta studi dokumentasi. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif, dan divalidasi keabsahannya menggunakan teknik triangulasi guna memastikan kredibilitas temuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola MBG di MIN 10 Bandar Lampung berjalan secara tertib melalui sistem distribusi dua sesi. Ditinjau dari kerangka Fiqh Siyasah Tanfidziyah, implementasi ini telah merepresentasikan tiga pilar utama, yakni Mabda' al-Amãnah (tata kelola distribusi yang tepat sasaran), Mabda' al-'Adalah (pemerataan hak gizi dan perlindungan bagi siswa beralergi), serta Maslahah ‘Ammah (terciptanya efisiensi finansial dan pemenuhan nutrisi praktis). Meskipun secara substansial telah selaras dengan tata kelola ketatanegaraan Islam, evaluasi sisa makanan mengungkap adanya kendala minor terkait kurang presisinya standar proporsi lauk dan buah dari pihak penyedia. Sebagai rekomendasi, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dituntut memperketat kendali mutu komposisi harian, sementara pihak madrasah didorong untuk menjadikan program ini sebagai ruang edukasi adab makan Islami guna mereduksi kemubaziran pangan.
Implementasi Kebijakan Pengendalian Muatan Lebih Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2007 Perspektif Siyasah Tanfidziyah Lisnawati; Mu’in, Fathul; Nurasari
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 6 No. 1 (2025): Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (November 2025 - April 2026)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2007 tentang pengendalian muatan lebih kendaraan angkutan barang serta meninjaunya dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya praktik overloading di Desa Rukti Basuki kecamatn rumbia kabupaten lampung tengah yang menyebabkan kerusakan jalan dan mengganggu aktivitas Masyarakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan belum optimal akibat keterbatasan sarana, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya kesadaran pelaku usaha. Dampaknya adalah kerusakan jalan dan meningkatnya risiko kecelakaan. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, kondisi ini menunjukkan belum optimalnya peran pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar kebijakan dapat berjalan efektif.