Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Yuridis Kepemilikan Hak Atas Tanah Melalui Perjanjian Nominee Oleh Warga Negara Asing di Indonesia (Studi Putusan Perkara Nomor: 2959 K/Pdt/2022) Ada, Rosyani; Safik, Akhmad
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1642

The focus of this research is Decision No. 2959 K/Pdt/2022 relating to the practice of legal smuggling through the use of a nominee agreement between a foreigner (Louise Marie France) and an Indonesian citizen (Desak Nyoman Kartini) in the acquisition of a plot of land as stated in Certificate of Title No. 5030 located in the Jimbaran area, Bali. Afterwards, Desak Nyoman Kartini transferred the land to a third party through a sale and purchase transaction without the knowledge of the foreign party (Louise Marie France). The main purpose of writing this article is to examine the regulations regarding the ownership of land rights and nominee agreements in the ownership of land rights by foreigners in Indonesia. In addition, this research aims to assess the suitability of Supreme Court Decision No.2959 K/Pdt/2022 with Law No.5/1960 and its implementing regulations in Indonesia. This research uses the normative legal method (yuridis normatif), which examines and analyzes norms in the form of laws and court decisions. The research findings show that Decision Number 2959 K/Pdt/2022 has not fully complied with the provisions stipulated in Law No.5/1960 and its implementing regulations, thus not providing legal certainty for justice seekers.

Tanggung Jawab Pengembang Apartemen Dalam Terjadinya Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr Adriarga, Nadiva Aggi Betha; Sudiro, Amoury Adi; Safik, Akhmad
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i1.973

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pengembang apartemen dalam kasus wanprestasi berdasarkan Putusan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal di tengah urbanisasi yang mengakibatkan kompleksitas hubungan hukum dalam transaksi jual beli rumah susun. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dengan menitikberatkan kajian pada peraturan perundang-undangan serta analisis konseptual yuridis yang relevan dengan konsep wanprestasi dan tanggung jawab hukum. Metode penelitian melibatkan pengumpulan data melalui studi pustaka dan dokumen hukum, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan jawaban yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang diangkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembang, dalam hal ini PT. Duta Pertiwi, Tbk, terbukti melakukan wanprestasi karena gagal memenuhi kewajibannya, yaitu pembayaran biaya pengelolaan, iuran dana cadangan, dan tagihan utilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun serta peraturan lainnya yang relevan. Wanprestasi tersebut memiliki implikasi hukum, termasuk kewajiban pengembang untuk memberikan ganti rugi atas kerugian material dan immaterial yang dialami oleh pemilik dan penghuni apartemen. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1243 dan 1249 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang memadai bagi pemilik dan penghuni apartemen merupakan elemen penting dalam upaya mewujudkan keadilan dalam sistem negara hukum di Indonesia.

Penerapan Yurisdiksi Ekstrateritorial Dalam Pemberitahuan Akuisisi Lintas Negara: Analisis Putusan Nomor 09/KPPU-M/2023 Nugroho, Ade; Safik, Akhmad; Istiani, Nisa
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i1.1008

Globalisasi ekonomi yang berkembang pesat telah mendorong meningkatnya transaksi bisnis lintas negara, termasuk dalam bentuk merger dan akuisisi perusahaan. Hal ini menimbulkan tantangan bagi otoritas persaingan usaha dalam menerapkan yurisdiksi terhadap transaksi yang melibatkan pihak di luar wilayah teritorial mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan yurisdiksi ekstrateritorial oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menilai pengambilalihan saham yang terjadi di luar wilayah Indonesia, dengan mengambil studi kasus pada Putusan KPPU No. 09/KPPU-M/2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU menerapkan doktrin “effects doctrine” dan doktrin satu kesatuan ekonomi dalam penegakan kewenangannya. Namun, penerapan yurisdiksi ekstrateritorial ini masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya dasar hukum eksplisit dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan potensi konflik yurisdiksi dengan negara lain. Oleh karena itu, diperlukan amandemen terhadap UU No. 5 Tahun 1999, pengembangan doktrin hukum yang lebih jelas, serta peningkatan kerja sama internasional dalam penegakan hukum persaingan usaha. Langkah-langkah tersebut sangat penting untuk memperkuat posisi KPPU dalam menerapkan yurisdiksi ekstrateritorial di masa depan.

Tanggung Jawab Kemenkominfo Terhadap Keamanan Pusat Data Nasional (Studi Putusan Nomor: 269/G/TF/2024/PTUN.JKT) Ariansyah, Dicky; Safik, Akhmad
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 11 No. 2 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v11i2.7268

Perkembangan digitalisasi menempatkan keamanan data sebagai prioritas utama untuk melindungi informasi sensitif dari ancaman peretasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan data, khususnya melalui studi kasus Putusan PTUN Nomor 269/G/TF/2024/PTUN.JKT terkait insiden peretasan Pusat Data Nasional (PDN). Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus, mengkaji regulasi seperti UU PDP, PP 71/2019, dan Perpres tentang SPBE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PDN dirancang untuk mendukung tata kelola data terpadu, tantangan seperti fragmentasi data, kurangnya tenaga ahli, serta ancaman siber masih signifikan. Insiden peretasan PDN pada Juni 2024 mengakibatkan kerugian ekonomi hingga Rp6,3 triliun, gangguan layanan publik di berbagai sektor, dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Analisis terhadap putusan PTUN mengungkap pendekatan formalistik hakim dalam menolak legal standing Komunitas Konsumen Indonesia (KKI), yang dinilai mengabaikan keadilan substantif dan prinsip Public Interest Litigation. Kesimpulannya, perlindungan data memerlukan penguatan regulasi, peningkatan infrastruktur keamanan, serta fleksibilitas hukum untuk mendukung akses keadilan. Penelitian ini menekankan pentingnya peran negara dalam melindungi hak privasi dan keamanan data guna membangun kepercayaan publik serta mendukung transformasi digital yang berkelanjutan.

Analisis Yuridis Kepemilikan Hak Atas Tanah Melalui Perjanjian Nominee Oleh Warga Negara Asing di Indonesia (Studi Putusan Perkara Nomor: 2959 K/Pdt/2022) Ada, Rosyani; Safik, Akhmad
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1642

The focus of this research is Decision No. 2959 K/Pdt/2022 relating to the practice of legal smuggling through the use of a nominee agreement between a foreigner (Louise Marie France) and an Indonesian citizen (Desak Nyoman Kartini) in the acquisition of a plot of land as stated in Certificate of Title No. 5030 located in the Jimbaran area, Bali. Afterwards, Desak Nyoman Kartini transferred the land to a third party through a sale and purchase transaction without the knowledge of the foreign party (Louise Marie France). The main purpose of writing this article is to examine the regulations regarding the ownership of land rights and nominee agreements in the ownership of land rights by foreigners in Indonesia. In addition, this research aims to assess the suitability of Supreme Court Decision No.2959 K/Pdt/2022 with Law No.5/1960 and its implementing regulations in Indonesia. This research uses the normative legal method (yuridis normatif), which examines and analyzes norms in the form of laws and court decisions. The research findings show that Decision Number 2959 K/Pdt/2022 has not fully complied with the provisions stipulated in Law No.5/1960 and its implementing regulations, thus not providing legal certainty for justice seekers.

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search