Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

Online Counterfeit Drugs in Point View of National Laws and Maqashid Sharia Sudiro, Amoury Adi; Farhani, Siti; Machmud, Aris
International Journal of Emerging Issues in Islamic Studies Vol. 4 No. 1 (2024): July 2024
Publisher : Research Synergy Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31098/ijeiis.v4i1.2192

Abstract

The development of information technology gives two sides of the coin in the dynamic of human life, whether positive or negative. This condition is also pertinent to transactions involving cosmetics and psychotropic substances; without close supervision, it may result in consumer harm. In light of this concern, the present study aims to examine how law reviewing the online spreading of medicines gives law protection. This research uses the normative juridical method with the legislative approach. This research uses a qualitative research method in the form of normative juridical research with a statutory approach regarding Online Counterfeit Drugs and examines the synchronization and consistency of its implementation. The legal sources used are primary and secondary sources relating to Online Counterfeit Drugs guarantees. The data collection technique uses library research by examining references to primary and secondary legal sources. Furthermore, the author investigated and evaluated the efficacy of legal sources. This study was carried out from the perspective of Maqashid al-Sharia. The findings of this study indicate a pressing need for regulations that protect consumers engaging in online transactions, particularly those involving pharmaceuticals, cosmetics, and psychotropic substances. Such regulations are essential to prevent consumer losses by ensuring strict liability for manufacturers if their products cause harm. Additionally, the study highlights the crucial role of pharmacists and the National Agency of Drug and Food Control (BPOM) in overseeing the distribution of drugs and cosmetics prior to their market release.
Penguatan Pemahaman HAM Terhadap Anak Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Anak Farhani, Siti; Sudiro, Amoury Adi; Khutub, Muhammad; Zidni, Muhammad Fakhar
Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat (SENDAMAS) Vol 3, No 1 (2023): Desember 2023
Publisher : UniversitasAl Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/psn.v3i1.2570

Abstract

Kejahatan yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini sungguh meresahkan masyarakat, fenomena ini harus segera ditanggulangi sehingga tujuan dari penelitian ini adalah agar anak-anak yang berkonflik dengan hukum dapat segera ditangani dengan penanganan yang serius untuk mencegah keberlanjutan anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu mengumpulkan data-data yang ada kemudian dikaitkan dengan peraturan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat, salah satunya mengenai kurangnya sosialisasi dan penerapan nilai-nilai hak asasi manusia terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan penerapan nilai-nilai hak asasi manusia terhadap anak merupakan hal yang penting dikarenakan anak akan memahami apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban, anak juga akan didorong mengenai pengetahuan dalam bersosialisasi di dalam lingkungan bermasyarakat, anak juga dapat melindungi dirinya dari hal-hal negatif yang terdapat dalam pergaulan bermasyarakat. Penelitian selanjutnya akan dilakukan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya penerapan pemahaman hak asasi manusia oleh anak, sehingga anak paham dan diharapkan dapat menurunkan angka anak yang berkonflik dengan hukum.Kata Kunci - Hak Anak, Hukum dan HAM, Tindak Pidana, Kenakalan Anak, Tindak Pidana Anak
Improving Consumer Legal Protection in E-Commerce: Analysis of Shopee's Policies and Mechanisms in Combating Counterfeit Products Permatasari, Hanny Indah; Sudiro, Amoury Adi
Al-Bayyinah Vol. 8 No. 2 (2024): Al-Bayyinah
Publisher : Faculty of Sharia and Islamic Law Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/al-bayyinah.v8i2.7676

Abstract

Online marketplaces like Shopee offer unrivaled access to global products in the digital era. Online marketplaces have become the primary means of buying and selling, making it easy for consumers to obtain various products. However, this convenience also brings challenges, especially regarding legal protection for consumers. One of the problems that often arises is the sale of products that do not match the description. This study evaluates Shopee's policies and mechanisms in ensuring product authenticity and handling consumer complaints related to counterfeit goods. Using a qualitative approach with document analysis, this study explores Shopee's merchant agreements and consumer experiences. The research findings show that despite its strict policies, there are still gaps in the enforcement and complaint resolution mechanisms, which contribute to consumer distrust. There are still many cases of goods purchased by consumers that do not match the description, which is detrimental to consumers. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Legal Protection explicitly regulates consumer rights, such as obtaining open information from sellers. This gap requires an evaluation of the effectiveness of consumer protection policies against counterfeit product fraud cases. Recommendations provided include improving the verification process, proactive monitoring, and transparency in sanctions to strengthen consumer legal protection. This research contributes to the importance of consumer legal protection in e-commerce, offering insights for policy improvement and empowering consumers to navigate online transactions safely.
Tanggung Jawab Pengembang Apartemen Dalam Terjadinya Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr Adriarga, Nadiva Aggi Betha; Sudiro, Amoury Adi; Safik, Akhmad
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i1.973

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pengembang apartemen dalam kasus wanprestasi berdasarkan Putusan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal di tengah urbanisasi yang mengakibatkan kompleksitas hubungan hukum dalam transaksi jual beli rumah susun. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dengan menitikberatkan kajian pada peraturan perundang-undangan serta analisis konseptual yuridis yang relevan dengan konsep wanprestasi dan tanggung jawab hukum. Metode penelitian melibatkan pengumpulan data melalui studi pustaka dan dokumen hukum, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan jawaban yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang diangkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembang, dalam hal ini PT. Duta Pertiwi, Tbk, terbukti melakukan wanprestasi karena gagal memenuhi kewajibannya, yaitu pembayaran biaya pengelolaan, iuran dana cadangan, dan tagihan utilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun serta peraturan lainnya yang relevan. Wanprestasi tersebut memiliki implikasi hukum, termasuk kewajiban pengembang untuk memberikan ganti rugi atas kerugian material dan immaterial yang dialami oleh pemilik dan penghuni apartemen. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1243 dan 1249 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang memadai bagi pemilik dan penghuni apartemen merupakan elemen penting dalam upaya mewujudkan keadilan dalam sistem negara hukum di Indonesia.
Peran Pemerintah Dalam Mendukung Perekonomian Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Layanan Pinjaman Online Oemardi, Adrian Conrad; Sudiro, Amoury Adi
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i2.951

Abstract

Berdasarkan perkembangan terkini, terdapat peningkatan jumlah kasus dan laporan terkait layanan pinjaman online yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pinjaman online di Indonesia serta menilai apakah penerapan peraturannya telah sesuai dengan tujuan utamanya. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum untuk menyoroti peran pemerintah dalam mengatur layanan pinjaman online. Teori ini menekankan pentingnya hukum yang konsisten dan dapat diprediksi, sehingga semua pihak dapat memahami hak dan kewajiban mereka dengan jelas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia telah mencakup pengaturan perizinan operasional dan pengawasan layanan pinjaman online melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, meskipun pengaturan tersebut telah dibuat, banyak masyarakat yang masih belum mengetahuinya. Selain itu, terdapat banyak aplikasi layanan pinjaman online yang tidak terdaftar dan lolos dari pengawasan OJK. Akibatnya, masyarakat sering menjadi korban layanan pinjaman online yang tidak mematuhi peraturan. Dengan demikian, kebijakan ini dinilai belum sepenuhnya mencapai tujuan utama pemberlakuannya.  
Analisis Peraturan Perlindungan Konsumen dalam Jasa Ekspedisi terhadap Kasus Kerugian Barang Ramadhan, Muhammad Hatta Fitra; Sudiro, Amoury Adi
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i1.1027

Abstract

Artikel ini mengkaji perlindungan konsumen dalam layanan ekspedisi JNE, dengan fokus pada kasus kerugian barang yang dialami konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi perlindungan konsumen, khususnya yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU PK) No. 8 Tahun 1999, serta peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dalam menangani keluhan konsumen. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui survei kepada 135 konsumen JNE dan wawancara dengan BPKN dan pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, implementasinya masih kurang efektif, sehingga banyak konsumen yang tidak mendapatkan hak mereka sesuai dengan ketentuan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan pengawasan terhadap perusahaan ekspedisi dan penyuluhan hak-hak konsumen agar lebih efektif.
Konsistensi Putusan Hakim dalam Penghapusan Merek oleh Pihak Ketiga: Tinjauan UU No. 20 Tahun 2016 dan Prinsip Hizf al-mal Hukum Islam Oetami, Rizky Amaliah; Sudiro, Amoury Adi
Tasyri' : Journal of Islamic Law Vol. 4 No. 2 (2025): Tasyri'
Publisher : STAINI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/tsyr.v4i2.384

Abstract

This study discusses the consistency of judges' decisions in trademark removal cases filed by interested third parties based on Article 74 paragraph (1) of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. This study uses a juridical-normative approach with a comparative method of six commercial court decisions that have similar legal substance, but produce different rulings. These inconsistencies are problematic in the context of legal certainty and protection of intellectual property rights. In the perspective of Islamic law, the abolition of a trademark that has not been used for three years without stopping can also be analyzed through the principle of maqāṣid al-sharī'ah, specifically the principle  of ḥifẓ al-māl (protection of property). Trademarks as intangible assets are part of assets that must be protected from attempts to impersonate them, forgery, or fictitious registrations. By adding the dimension of Islamic law, this study finds that trademark protection is not only relevant within a positive legal framework, but also in line with the purpose of sharia to preserve property rights and prevent tyranny in commercial transactions. These findings recommend harmonization between positive law and Islamic legal values in the settlement of trademark rights disputes.
Perlindungan Konsumen Transaksi Digital pada Platform E-Commerce Boembeng, A. Amaliah Nur Abadiah; Sudiro, Amoury Adi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5103

Abstract

Seiring berjalannya waktu, penggunaan internet telah berdampak pada perubahan dunia, terutama dalam kegiatan perdagangan di bidang transaksi digital online atau E-Commerce. E-Commerce menjadikan internet sebagai media untuk transaksi jual beli yang mengikat kedua belah pihak tanpa adanya interaksi langsung antara merchant dan konsumen dari berbagai negara. Akibatnya, transaksi E-Commerce menghasilkan peningkatan jasa pengiriman akan tetapi pelaksanaan dalam pengiriman barang menimbulkan banyak risiko dan hasil yang tidak diinginkan selama ini diantaranya hilang dan/atau rusak barang, penipuan, dan sebagainya yang dilakukan oleh pelaku jasa sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen atas layanan pengiriman barang yang dipesan. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana alur hubungan dan upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum saat melakukan transaksi digital konsumen. Data penelitian ini diperoleh melalui analisis dokumen dan wawancara dengan menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian ini menekankan implementasi pertanggungjawaban pada peristiwa yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangann yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa perlindungan konsumen sudah ditegakkan dan setiap kerugian atau kerusakan yang dialami konsumen mendapatkan ganti kerugian produk liability dan apabila tidak ada ganti kerugian dari pihak yang bertanggungjawab dapat melaporkan laporan melalui BPSK atau BPKN dan alur hubungan masing-masing pihak yang terlibat atas transaksi jual beli dalam kasus cidera janji yang disepakati kedua belah pihak secara tidak langsung.
Perlindungan Informasi Data Diri Anak Yang Terpublikasi Karena Ketidakpatuhan Pedoman Penulisan Putusan MA Di PN Tenggarong Natalia, Diana; Sudiro, Amoury Adi
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-imperatif.v5i1.349

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pelanggaran hukum terkait pelindungan data diri anak sebagai korban/pelaku/saksi yang terlibat masalah hukum di Indonesia, terutama anak sebagai korban/pelaku/saksi anak pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (DPMARI) di Pengadilan Negeri Tenggarong. Salah satu hak anak yang sangat wajib kita jaga adalah kerahasiaan informasi data diri anak apabila terlibat masalah hukum, terutama untuk anak yang menjadi korban/pelaku/saksi yang masih dibawah umur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa meski sudah ada peraturan hukum yang melarang publikasi informasi data diri anak sebagai korban/pelaku/saksi, namun pada kenyataannya masih ditemukan ketidaksesuaian peraturan berupa pencantuman informasi data diri anak sebagai korban/pelaku/saksi pada salinan putusan di laman website DPMARI Pengadilan Negeri Tenggarong. Hal ini tentunya melanggar hak kerahasiaan informasi data diri anak dan perlu mendapat perhatian serta langkah perbaikan ke depannya
Program Peningkatan Kompetensi Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa di Universitas Al-Azhar dan Universitas Esa Unggul Machmud, Aris; Fuad, Fokky; Arianto, Henry; Sudiro, Amoury Adi
Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Vol 7, No 4 (2024): Volume 7 No 4 2024
Publisher : Universitas Malahayati Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jkpm.v7i4.14043

Abstract

ABSTRAK Publikasi ilmiah akhir-akhir ini menjadi fenomena dalam dunia akademik terutama sejak keluarnya Permendikbud Nomor 53 tahun 2023 tentang Mutu Perguruan Tinggi, dimana adanya pergeseran paradigma bahwa bukti lulus adalah skripasi untuk S1, Tesis untuk S2 dan Disertasi untuk S3. Bukti lulusan sekarang dapat diperoleh melalui publikasi ilmiah terutama untuk lulusan S1 dan S2 tergantung dari kebijakan prodi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perkembangan kemampuan siswa S1 dan S2 dalam publikasi ilmiah di jurnal bereputasi. Metode kegiatan pengabdian masyarakat ini melalui seminar dan diskusi yang dilakukan secara hybrid di dua lokasi yakni universitas Esa Unggul dan Universitas Al-Azhar Indonesia melalui seminar pelatihan dan pengembangan kemampuan dalam menulis. Pelatihan ini dilaksanakan di Universitas Esa Unggul dan Universitas Al-Azhar Indoensia dengan melibatkan siswa S1 dan S2 dari kedua universitas tersebut yang dilaksanakan secara hybrid. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih banyak mahasiswa yang belum memahami proses publikasi di jurnal bereputasi, setelah dilakukan pelatihan terdapat peningkatan jumlah publikasi di kalangan mahasiswa berkat pendampingan dan kolaborasi penelitan bersama antar dosen dan mahasiswa. Kesimpulannya bahwa perlu dilakukan pelatihan secara berkelanjutan meningkatkan budaya menulis di kalangan sivitas akademika. Kata Kunci: Budaya Menulis, Jurnal, Kolaborasi, Pelatihan, Publikasi  ABSTRACT Scientific publications have recently become a phenomenon in the academic world, especially since the issuance of Minister of Education and Culture Regulation Number 53 of 2023 concerning the Quality of Higher Education, where there has been a paradigm shift that proof of passing is a thesis for S1, a thesis for S2 and a dissertation for S3. Evidence of graduates can by scientific publications, especially for undergraduate and postgraduate graduates. This research aims to determine the development of undergraduate and graduate students' abilities in scientific publications in reputable journals. The method of community service activities is through seminars and discussions held in a hybrid manner at two locations, namely Esa Unggul University and Al-Azhar University Indonesia through training seminars and developing skills in writing. The research results show that publication training increases writing culture. After the training, there was an increase in the number of publications among students by mentoring and joint research collaboration between lecturers and students. The conclusion is that ongoing training needs to improve the writing culture in the academics. Keywords: Collaboration, Journals, Publications, Training, Writing Culture