Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Innovative: Journal Of Social Science Research Binamulia Hukum
Istiani, Nisa
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Penerapan Yurisdiksi Ekstrateritorial Dalam Pemberitahuan Akuisisi Lintas Negara: Analisis Putusan Nomor 09/KPPU-M/2023 Nugroho, Ade; Safik, Akhmad; Istiani, Nisa
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i1.1008

Abstract

Globalisasi ekonomi yang berkembang pesat telah mendorong meningkatnya transaksi bisnis lintas negara, termasuk dalam bentuk merger dan akuisisi perusahaan. Hal ini menimbulkan tantangan bagi otoritas persaingan usaha dalam menerapkan yurisdiksi terhadap transaksi yang melibatkan pihak di luar wilayah teritorial mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan yurisdiksi ekstrateritorial oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menilai pengambilalihan saham yang terjadi di luar wilayah Indonesia, dengan mengambil studi kasus pada Putusan KPPU No. 09/KPPU-M/2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU menerapkan doktrin “effects doctrine” dan doktrin satu kesatuan ekonomi dalam penegakan kewenangannya. Namun, penerapan yurisdiksi ekstrateritorial ini masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya dasar hukum eksplisit dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan potensi konflik yurisdiksi dengan negara lain. Oleh karena itu, diperlukan amandemen terhadap UU No. 5 Tahun 1999, pengembangan doktrin hukum yang lebih jelas, serta peningkatan kerja sama internasional dalam penegakan hukum persaingan usaha. Langkah-langkah tersebut sangat penting untuk memperkuat posisi KPPU dalam menerapkan yurisdiksi ekstrateritorial di masa depan.
Kecenderungan Putusan KPPU Mengenai Keterlambatan Notifikasi Akuisisi Perusahaan Kurun Waktu 2022-2024 Andini, Dwi; Rifai, Anis; Istiani, Nisa
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 11 No. 3 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v11i3.7251

Abstract

Perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya dapat melalui akuisisi. Namun, tindakan ini dapat berpotensi mengurangi persaingan pasar dan memicu monopoli karena pelaku usaha dapat mendominasi pasar sehingga menciptakan kondisi persaingan tidak sehat. Pada Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan pelaku usaha yang melakukan akuisisi dengan nilai melebihi ketentuan yang ditetapkan maka diharuskan melapor kepada KPPU paling lambat 30 hari sejak resmi secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecenderungan penanganan perkara keterlambatan notifikasi akuisisi pada periode 2022-2024 melalui analisis 14 putusan KPPU. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis berbagai aturan hukum yang berkaitan dan studi komparasi dengan berbagai putusan KPPU. Hasil penelitian menunjukan bahwa Majelis Komisi secara konsisten dalam memutus putusan mengenai sanksi administratif yang diberikan kepada pelaku usaha mempertimbangkan hal yang memberatkan seperti memberikan dampak berat bagi pasar persaingan dan hal yang meringankan seperti tidak memiliki niat dalam melakukan pelanggaran dan nihil dalam daftar putusan bersalah perkara UU 5/1999 yang pengaruhnya pada putusan tersebut. Meski mengenai batasan minimum dan maksimum pengenaan sanksi administratif menjadi hal yang perlu dianalisis lebih lanjut karena sebagaimana tujuan adanya sanksi administratif itu sendiri untuk mendorong kepatuhan terhadap undang-undang terkait dalam hal ini UU No 5/1999.
Analisis Arbitrase di Prancis dan di Indonesia Berdasarkan Indikator Dispute Resolution Pada Business-Ready Auriga, Nila; Khutub, Muhammad; Istiani, Nisa
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.12004

Abstract

Business Ready atau B-Ready adalah suatu bentuk tolok ukur internasional yang bertujuan untuk mengadvokasikan reformasi kebijakan dalam pembangunan ekonomi di setiap negara di seluruh dunia. Indikator B-Ready  dalam dispute resolution atau penyelesaian sengketa adalah mengukur efisiensi dan kualitas yang baik dalam penyelesaian permasalahan bisnis perdagangan. Dalam penelitian ini, bertujuan untuk mengukur apakah penyelesaian sengketa dalam bisnis perdagangan di luar pengadilan dalam hal ini arbitrase, sudah sesuai dengan kategory B-Ready  atau tidak. Untuk itu, metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan perbandingan hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase antara negara Prancis dan Indonesia. Hal ini dikarenakan antara kedua negara tersebut memiliki hubungan kerja sama perdagangan yang cukup erat, sehingga potensi terjadinya sengketa sangat rentan. Berdasarkan perbandingan antara hukum arbitrase dari kedua negara tersebut, di dapat bahwasannya hukum arbitrase prancis lebih fleksibel dan efektif dalam proses penyelesaian sengketa bisnis perdagangannya begitu pun pada kualitas proses penyelesaiannya, hukum arbitrase prancis menekankan ketidak adanya penundaan dalam pelaksanaan putusan arbitrase dan independensi yang tinggi. Untuk itu diharapkan Indonesia dapat mengambil contoh dari hukum arbitrase prancis dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
Perlindungan Hukum Atas Klausula Baku yang Merugikan Debitur Pada Pinjaman Online Kredit Pintar Putri, Yuminuna Bilghaiby; Hidayati, Maslihati Nur; Istiani, Nisa
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.12548

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong peningkatan penggunaan platform pinjaman online di Indonesia, seperti Kredit Pintar. Meskipun menawarkan kemudahan, penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit sering kali merugikan debitur karena disusun sepihak oleh kreditur. Klausula baku ini dapat menciptakan ketidakseimbangan hak dan kewajiban, juga memiliki klausula yang membatasi kewajiban kreditur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana undang-undang dapat melindungi debitur dari klausula baku yang tidak menguntungkan dalam perjanjian pinjaman yang digunakan oleh aplikasi Kredit Pintar. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada larangan terhadap penggunaan klausula baku yang merugikan, penerapan dan keberhasilan perlindungan hukum masih sulit. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan edukasi hukum bagi masyarakat untuk memastikan hak-hak debitur terlindungi.
Co-Authors Andini, Dwi Anis Rifai Auriga, Nila Khutub, Muhammad Maslihati Nur Hidayati Nugroho, Ade Putri, Yuminuna Bilghaiby Safik, Akhmad