Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Unes Law Review Sultan Agung Notary Law Review
Hertanto, Sandrarina
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Hertanto, Sandrarina; Gunawan Djajaputra
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1905

Abstract

Perjanjian, seperti jual beli, menciptakan hubungan hukum dan konsekuensi yang diinginkan dalam bisnis. Namun, wanprestasi menjadi masalah utama. Penyelesaiannya krusial untuk menjaga kepastian hukum, membutuhkan pemahaman dalam prosesnya, yang dapat memperkuat fondasi hukum dan kepercayaan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam penelitian ini, diputuskan untuk mengadopsi metode pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan ini mengarah pada penelitian yang menelusuri norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini Wanprestasi adalah ketidakmampuan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban perjanjian antara kreditur dan debitur, baik disengaja maupun tidak. Pasal 1243 KUH Perdata mengatur tentang penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat ketidakpenuhian perikatan, menekankan pentingnya mematuhi komitmen yang disepakati. Dalam konteks yang lebih luas, wanprestasi dapat berupa tidak memenuhi, melaksanakan secara tidak sempurna, atau terlambat dalam memenuhi prestasi, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dampak hukumnya dalam perjanjian jual beli signifikan, memicu penyelesaian sengketa melalui litigasi yang meski menghasilkan keputusan yang mengikat, juga dapat panjang, mahal, dan berisiko publisitas negatif, mendorong pencarian alternatif penyelesaian yang lebih efisien.
Legal Validity of Land Sale and Purchase Agreements Signed Prior to Payment of Land and Building Acquisition Tax (BPHTB) Hertanto, Sandrarina; Djaja, Benny; Sudirman, M.
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah sebagai kebutuhan dasar manusia memiliki nilai strategis tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai objek investasi dan kegiatan ekonomi. Dalam praktik pengalihan hak atas tanah melalui jual beli, peran akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) penting untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Namun, permasalahan muncul ketika akta jual beli ditandatangani sebelum kewajiban pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terpenuhi. Kondisi ini menimbulkan konflik antara praktik di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pembayaran pajak terlebih dahulu sebagai syarat formal penandatanganan akta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum akta jual beli tanah yang ditandatangani sebelum pembayaran BPHTB, implikasinya terhadap nilai pembuktian akta, dan tanggung jawab PPAT jika terjadi sengketa. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan praktik kenotariatan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang akibat hukum akta jual beli yang tidak memenuhi syarat formal, serta rekomendasi untuk mewujudkan ketertiban administrasi dan perlindungan hukum bagi para pihak.
Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Hertanto, Sandrarina; Gunawan Djajaputra
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1905

Abstract

Perjanjian, seperti jual beli, menciptakan hubungan hukum dan konsekuensi yang diinginkan dalam bisnis. Namun, wanprestasi menjadi masalah utama. Penyelesaiannya krusial untuk menjaga kepastian hukum, membutuhkan pemahaman dalam prosesnya, yang dapat memperkuat fondasi hukum dan kepercayaan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam penelitian ini, diputuskan untuk mengadopsi metode pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan ini mengarah pada penelitian yang menelusuri norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini Wanprestasi adalah ketidakmampuan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban perjanjian antara kreditur dan debitur, baik disengaja maupun tidak. Pasal 1243 KUH Perdata mengatur tentang penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat ketidakpenuhian perikatan, menekankan pentingnya mematuhi komitmen yang disepakati. Dalam konteks yang lebih luas, wanprestasi dapat berupa tidak memenuhi, melaksanakan secara tidak sempurna, atau terlambat dalam memenuhi prestasi, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dampak hukumnya dalam perjanjian jual beli signifikan, memicu penyelesaian sengketa melalui litigasi yang meski menghasilkan keputusan yang mengikat, juga dapat panjang, mahal, dan berisiko publisitas negatif, mendorong pencarian alternatif penyelesaian yang lebih efisien.
Problems in the Creation of Authentic Deeds by Notaries: Formal Truth and Material Truth Hertanto, Sandrarina; Tjempaka, Tjempaka
Sultan Agung Notary Law Review Vol 8, No 1 (2026): March 2026
Publisher : Program Studi Master of Notary Law (S2), Faculty of Law, Universitas Islam SUltan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/sanlar.8.1.12-23

Abstract

Authentic deeds have full evidentiary force, making notaries public officials who provide legal certainty to the parties. However, the establishment of truth in authentic deeds creates uncertainty between formal truth and material truth, which in reality often leads to a broader understanding of the role of notaries. The purpose of this study is to critically evaluate the conceptualization of formal truth and material truth through the lens of evidence theory, as well as to investigate the normative limits of notary authority based on Law No. 2 of 2014. This is a normative legal study with a legislative and intellectual focus. The results of the study show that the evidentiary value of authentic deeds is inherently based on formal truth, namely the conformity between the parties' statements and their recording in the deed by the notary in accordance with the applicable legal process. Meanwhile, material truth regarding the substance of legal facts is limited to the evidence submitted by the parties and the judicial system. Thus, the appointment of notaries as guarantors of material truth violates both evidence theory and professional standards. This essay emphasizes the need for a clear conceptual separation between formal truth and material truth in order to avoid distortion of notarial authority and maintain the consistency of the evidence system in civil law.
Co-Authors Djaja, Benny Gunawan Djajaputra Sudirman, M. Tjempaka, Tjempaka