Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pemahaman Mazhab Sejarah dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Ulayat di Indonesia: Studi Kasus terhadap Dinamika Sosial Legal Masyarakat Adat Pribadi, Ega; Muzqufa, Reagy; Gartiwa, Rinny Purnamasari; Puspitasari, Anggraeni
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2143

Abstract

Customary rights are an integral part of the life of indigenous peoples in Indonesia, reflecting the deep connection between people, land, and culture. This study uses the research method of Thomas Aquinas' theory of legal certainty to analyse the legal certainty of customary rights in Indonesia, viewed from the socio-legal perspective of national law and customary law. The research method involves literature review, analysis of laws and regulations, and case studies of land conflicts. The results show that the legal certainty of customary land rights still faces major challenges, including the incompatibility between customary law and national law. In conclusion, the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/BPN has an important role in championing customary rights through inclusive policy formulation, official registration of customary land, and fair and transparent resolution of land conflicts. These efforts are essential to ensure effective and sustainable customary rights protection for indigenous peoples in Indonesia.
Kebijakan Hukum Perlindungan Lahan Pertanian Pangan : Studi Kasus Alih Fungsi Sawah di Kabupaten Karawang Muzqufa, Reagy; Sadino, Sadino; Shebubakar, Arina Novizas
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5211

Abstract

Pemerintah Kabupaten Karawang telah menetapkan dalam Peraturan Daerah tentang LP2B bahwa 87.000 hektare lahan sawah akan dialokasikan dan tidak boleh dialihfungsikan. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) memiliki tujuan untuk memperkuat ketersediaan serta menjaga ketahanan pangan di wilayah Jawa Barat. Upaya ini dilakukan dengan cara mengendalikan alih fungsi lahan sawah serta memperluas areal persawahan. Dalam Pasal 3 Peraturan Daerah tersebut, ditekankan pentingnya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap perubahan fungsi lahan, disertai dengan pemberian insentif kepada petani yang mempertahankan lahan sawah dan disinsentif bagi pihak yang mengalihfungsikan lahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode studi kasus untuk mengkaji dinamika kebijakan perlindungan lahan sawah di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pemilihan lokasi didasarkan pada status Karawang sebagai kawasan persawahan strategis yang tengah menghadapi tekanan kuat akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan industri dan pemukiman. Dengan memberikan dukungan finansial dan sumber daya, petani akan lebih termotivasi untuk mempertahankan lahan sawah mereka daripada menjualnya untuk kepentingan industri. Di sisi lain, penerapan pajak progresif bagi pemilik lahan yang mengalihfungsikan sawah secara ilegal dapat menjadi disinsentif yang efektif, mendorong pemilik lahan untuk mematuhi peraturan yang ada. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan perlindungan lahan sawah. Dengan melakukan analisis secara menyeluruh, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam mendukung upaya pelestarian ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
Pemahaman Mazhab Sejarah dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Ulayat di Indonesia: Studi Kasus terhadap Dinamika Sosial Legal Masyarakat Adat Pribadi, Ega; Muzqufa, Reagy; Gartiwa, Rinny Purnamasari; Puspitasari, Anggraeni
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2143

Abstract

Customary rights are an integral part of the life of indigenous peoples in Indonesia, reflecting the deep connection between people, land, and culture. This study uses the research method of Thomas Aquinas' theory of legal certainty to analyse the legal certainty of customary rights in Indonesia, viewed from the socio-legal perspective of national law and customary law. The research method involves literature review, analysis of laws and regulations, and case studies of land conflicts. The results show that the legal certainty of customary land rights still faces major challenges, including the incompatibility between customary law and national law. In conclusion, the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/BPN has an important role in championing customary rights through inclusive policy formulation, official registration of customary land, and fair and transparent resolution of land conflicts. These efforts are essential to ensure effective and sustainable customary rights protection for indigenous peoples in Indonesia.