Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pemahaman Mazhab Sejarah dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Ulayat di Indonesia: Studi Kasus terhadap Dinamika Sosial Legal Masyarakat Adat Pribadi, Ega; Muzqufa, Reagy; Gartiwa, Rinny Purnamasari; Puspitasari, Anggraeni
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2143

Abstract

Customary rights are an integral part of the life of indigenous peoples in Indonesia, reflecting the deep connection between people, land, and culture. This study uses the research method of Thomas Aquinas' theory of legal certainty to analyse the legal certainty of customary rights in Indonesia, viewed from the socio-legal perspective of national law and customary law. The research method involves literature review, analysis of laws and regulations, and case studies of land conflicts. The results show that the legal certainty of customary land rights still faces major challenges, including the incompatibility between customary law and national law. In conclusion, the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/BPN has an important role in championing customary rights through inclusive policy formulation, official registration of customary land, and fair and transparent resolution of land conflicts. These efforts are essential to ensure effective and sustainable customary rights protection for indigenous peoples in Indonesia.
Eksistensi Hukum Adat dalam Harmonisasi Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pribadi, Ega; Fuad, Fokky; Machmud, Aris
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.5060

Abstract

Keberadaan Hukum adat, yang bersifat komunal dan hierarkis, mencerminkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan nilai-nilai spiritual. Namun, kolonialisme Belanda memperkenalkan sistem hukum Barat yang individualistik, menciptakan dualisme hukum tanah: hukum adat yang bersifat lokal dan hukum positif yang bersifat nasional. Dualisme ini terus berlanjut pasca-kemerdekaan, meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 hadir sebagai upaya unifikasi hukum agraria dengan mengakui eksistensi hukum adat. Penelitian ini penting untuk mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip hukum adat diintegrasikan dalam sistem pendaftaran tanah modern, yang menjadi basis kepastian hukum di era kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan data penelitian sebelumnya, untuk memahami harmonisasi hukum adat dalam pendaftaran tanah berdasarkan UUPA. Hal ini seringkali menyebabkan ketegangan antara masyarakat adat yang berpegang pada tradisi dan hukum formal yang diatur oleh negara. Pengakuan hukum adat dalam pendaftaran tanah di Indonesia menghadapi tantangan kompleks antara kerangka normatif UUPA dan realitas praktik masyarakat adat. UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) secara teoretis mengakui hukum adat sebagai dasar sistem agraria nasional, termasuk hak ulayat sebagai hak kolektif masyarakat adat. Sehingga dapat disimpulka ketidakjelasan definisi "masyarakat adat" dalam peraturan turunan, serta dominasi kepemilikan individual melalui sertifikat Hak Milik, menciptakan dualisme yang menghambat harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara. Hal ini menyebabkan konflik antara masyarakat adat yang berpegang pada tradisi dan sistem hukum formal yang diatur oleh negara.
Pemahaman Mazhab Sejarah dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Ulayat di Indonesia: Studi Kasus terhadap Dinamika Sosial Legal Masyarakat Adat Pribadi, Ega; Muzqufa, Reagy; Gartiwa, Rinny Purnamasari; Puspitasari, Anggraeni
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2143

Abstract

Customary rights are an integral part of the life of indigenous peoples in Indonesia, reflecting the deep connection between people, land, and culture. This study uses the research method of Thomas Aquinas' theory of legal certainty to analyse the legal certainty of customary rights in Indonesia, viewed from the socio-legal perspective of national law and customary law. The research method involves literature review, analysis of laws and regulations, and case studies of land conflicts. The results show that the legal certainty of customary land rights still faces major challenges, including the incompatibility between customary law and national law. In conclusion, the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/BPN has an important role in championing customary rights through inclusive policy formulation, official registration of customary land, and fair and transparent resolution of land conflicts. These efforts are essential to ensure effective and sustainable customary rights protection for indigenous peoples in Indonesia.