Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Gartiwa, Rinny Purnamasari
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pemahaman Mazhab Sejarah dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Ulayat di Indonesia: Studi Kasus terhadap Dinamika Sosial Legal Masyarakat Adat Pribadi, Ega; Muzqufa, Reagy; Gartiwa, Rinny Purnamasari; Puspitasari, Anggraeni
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2143

Abstract

Customary rights are an integral part of the life of indigenous peoples in Indonesia, reflecting the deep connection between people, land, and culture. This study uses the research method of Thomas Aquinas' theory of legal certainty to analyse the legal certainty of customary rights in Indonesia, viewed from the socio-legal perspective of national law and customary law. The research method involves literature review, analysis of laws and regulations, and case studies of land conflicts. The results show that the legal certainty of customary land rights still faces major challenges, including the incompatibility between customary law and national law. In conclusion, the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/BPN has an important role in championing customary rights through inclusive policy formulation, official registration of customary land, and fair and transparent resolution of land conflicts. These efforts are essential to ensure effective and sustainable customary rights protection for indigenous peoples in Indonesia.
Perlunya Peradilan Agraria di Indonesia: Mekanisme Sertifikasi Khusus Hakim di Sengketa Lahan Strategis Gartiwa, Rinny Purnamasari; Sadino, Sadino; Shebubakar, Arina
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5082

Abstract

Pengadilan khusus di Indonesia diakui dalam hukum melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 27, yang menyatakan bahwa pengadilan khusus dapat dibentuk dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dengan regulasi lebih lanjut yang diatur dalam undang-undang. Sertifikasi khusus bagi hakim dalam bidang pertanahan tidak hanya akan meningkatkan pengetahuan hukum mereka, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dengan hakim yang lebih kompeten, diharapkan proses penyelesaian sengketa dapat berlangsung lebih cepat dan adil. Selain itu, sertifikasi ini juga dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan praktik terbaik dalam penyelesaian sengketa pertanahan, baik melalui litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa. "Quo Vadis Independensi Hakim Pertanahan?" mengkritik mekanisme sertifikasi khusus. Untuk memenuhi asas integritas UU Kekuasaan Kehakiman, diperlukan reformasi struktural yang mengintegrasikan sertifikasi dengan pengawasan eksternal, partisipasi publik, dan penegakan sanksi tegas. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal yang menggabungkan analisis normatif dan empiris untuk menguji independensi peradilan agraria dalam konteks mekanisme sertifikasi khusus hakim pertanahan. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait sengketa lahan, kebijakan sertifikasi hakim, serta instrumen antikorupsi seperti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kode Etik Hakim. Sementara itu, pendekatan empiris difokuskan pada studi kasus sengketa lahan strategis yang melibatkan indikasi korupsi, serta wawancara mendalam dengan hakim, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan di sektor agraria. Kasus-kasus krusial, seperti penggusuran tanah adat atau sengketa proyek strategis nasional, sering menguji integritas hakim dalam menjaga prinsip keadilan substantif, sebagaimana tercermin dalam Putusan MA No. 99 PK/Pdt/2016 yang membatalkan sertifikat tanah korporasi atas nama masyarakat adat. Di sisi lain, lemahnya pemahaman sosiologis hakim, tekanan pemilik modal, dan inkonsistensi kebijakan pro-investasi berpotensi menggerus kemandirian peradilan.
Pemahaman Mazhab Sejarah dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Ulayat di Indonesia: Studi Kasus terhadap Dinamika Sosial Legal Masyarakat Adat Pribadi, Ega; Muzqufa, Reagy; Gartiwa, Rinny Purnamasari; Puspitasari, Anggraeni
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2143

Abstract

Customary rights are an integral part of the life of indigenous peoples in Indonesia, reflecting the deep connection between people, land, and culture. This study uses the research method of Thomas Aquinas' theory of legal certainty to analyse the legal certainty of customary rights in Indonesia, viewed from the socio-legal perspective of national law and customary law. The research method involves literature review, analysis of laws and regulations, and case studies of land conflicts. The results show that the legal certainty of customary land rights still faces major challenges, including the incompatibility between customary law and national law. In conclusion, the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/BPN has an important role in championing customary rights through inclusive policy formulation, official registration of customary land, and fair and transparent resolution of land conflicts. These efforts are essential to ensure effective and sustainable customary rights protection for indigenous peoples in Indonesia.
Co-Authors Muzqufa, Reagy Pribadi, Ega Puspitasari, Anggraeni Sadino, Sadino Shebubakar, Arina