Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Legalitas Digital Signature Sebagai Beban Pembuktian Dalam Ketentuan Hukum Acara Perdata (Ditinjau Dari Kedudukan Cyber Notary Sebagai Keabsahan Akta Otentik) Farhah, Alfiah; Komaladewi, Kania Shapira; Anggraeni, Siti Wulan; Rossa, Reva Della; Permana, Hadi Jaya; Siswajanthy, Farahdinny
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemajuan teknologi yang serba digital dapat mempengaruhi pada suatu profesi dalam bidang hukum yaitu Notaris. menjadikan tuntutan bagi seorang notaris dalam menjalankan profesinya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi agar dalam pelayanan publiknya dapat lebih cepat dan efisien, sehingga dapat mendorong lajunya perekonomian Indonesia. Partisipasinya Notaris dalam perkembangan teknologi ini dapat dilihat dengan lahirnya suatu konsep cyber notary dalam bidang kenotariatan. Cyber notary merupakan konsep pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Konsep cyber notary memberikan kemudahan daya kerja bagi Notaris dengan penggunaan sistem elektronik, salah satunya bagi tugas seorang notaris dalam membuat suatu akta notaris yang hanya melalui sistem elektronik, tentunya sangat berbeda dengan ketentuan dalam pembuatan akta notaris secara konvensional dengan pembubuhan diginal signature dalam akta notaris elektronik tersebut. Perbedaan ketentuan tersebut timbulah pertanyaan mengenai keabsahan suatu akta notaris elektronik serta legalitasnya digital signature dalam hukum positif di Indonesia karena hukum positif Indonesia menetapkan bahwa satu cara untuk memberikan kepastian hukum dan akibat hukum bagi suatu akta, yaitu dengan adanya tanda tangan manuskrip. Atas persoalan ini melatarbelakangi penulis untuk mengkaji lebih lanjut dengan tujuan untuk mengetahui terkait keabsahan akta notaris elektronik (cyber notary) sebagai akta yang autentik serta legalitasnya digital signature dimuka hukum yang memiliki kekuatan hukum dalam hukum positif di Indonesia khususnya sebagai alat bukti dalam ketentuan hukum acara perdata di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan secara yuridis normatif meneliti studi kepustakaan dengan mencangkup perundang undangan, bahan hukum sekunder: artikel jurnal, buku, serta dokumen penunjang lainnya termasuk analisis penulis. Kata kunci: cyber notary, legalitas digital signature, akta autentik
Analisis Dampak Impor Sampah Plastik dari Amerika terhadap Masyarakat dan Lingkungan Hidup di Indonesia Ditinjau dalam Pasal 29 Ayat 1 Huruf A dan B UU 18 Feriansyah, Willy; Permana, Hadi Jaya; Salim Faqih, Raden Achmad; Ridwan, Muhammad; Lomo, Putra Wildy
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2114

Abstract

Impor sampah plastik dari Amerika Serikat dan negara-negara lain ke Indonesia telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak tersebut dengan menggunakan kerangka hukum Pasal 29 Ayat 1 Huruf A dan B UU 18/2008 tentang Lingkungan Hidup. Metode yang digunakan adalah analisis data sekunder dari sumber-sumber resmi seperti laporan KLHK, undang-undang lingkungan hidup, undang-undang perlindungan lingkungan hidup, dan berita terkait. Data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi tren dan dampak impor sampah plastik di Indonesia, serta untuk memahami regulasi yang mengaturnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah sampah yang melebihi kapasitas pengelolaan berdampak pada pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa regulasi yang ada kurang efektif dalam mencegah masuknya sampah plastik yang merugikan ke Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan regulasi dan pengawasan impor sampah plastik, seperti penguatan regulasi dan pengawasan, kolaborasi dengan negara asal, pengembangan industri daur ulang lokal, hukuman yang deterrent, dan penguatan keterlibatan pihak terkait. Penelitian ini didasarkan pada data hingga tahun 2022 dan menggunakan pendekatan ketersediaan praktik melalui pengamatan dan aktivitas bekerja lapangan.
Analisis Pernikahan Beda Agama tentang Pandangan Hukum Positif Agama dan Sosiologi Arief, M. Rahmad; Yohanes; Setiawan, Andre; Mustapid, Hidayatul; Permana, Hadi Jaya; Febrianty, Yenny; Kholik, Acep Abdul
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 1 (2023): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i1.2014

Abstract

Marriage is a bond of agreement between human individuals to build a household ship with a happy and eternal goal until the end of their life. In a marriage, there are many factors supporting similarities, differences, economics, religion, social status and so on. Our aim is to research to find out whether it is permissible to marry religious differences are in accordance with the results of the methodology that we are looking for, namely in accordance with the perfective Indonesian positive law, religious law and sociological views on interfaith marriages. Indonesia has its own regulations which are regulated in its law book in the Civil Code, while according to the perspective of religious law in Indonesia, marriages from people of different religions are not allowed, they are considered invalid or forbidden, the sociological view of marriages between different religions is considered valid. Just because in social science a marriage occurs because of mutual love and does not prioritize religion because love occurs because there are similarities and differences that complement each other and there is an attitude of tolerance between partners so that the marriage is eternal and happy.