Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Terhadap UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) Shapira, Kania; Anggraeni, Siti Wulan; Rossa, Reva Della; Chairunnisa, Chairunnisa; Fauziah, Alfiah Farhah; Febrianty, Yenny
Jurnal Pahlawan Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jp.v6i2.24363

Abstract

The passing of Law No. 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence on May 9, 2022, became an umbrella of positive legal protection against sexual violence experienced by women and children as the majority of victims of sexual violence. The Ministry of Women's Protection and Child Protection noted that as many as 25,050 women were victims of sexual violence in 2022. The birth of Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence is a perfection of previous laws and regulations with the same substance so as to protect and guarantee the rights of victims of sexual violence. This study aims to determine the effectiveness of the implementation of Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence in tackling cases of sexual violence crimes, especially against women and children. The method used in this research is normative-empirical law by including secondary data from literature studies and primary data obtained directly from the general public through questionnaires. The conclusion obtained is that Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence has not been implemented effectively because there are still many cases that experience obstacles to justice. Keywords: Children, Crime, Sexual Violence, Women
PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS EKSPOR IMPOR TERHADAP WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI KOPI ANTARA KOPERASI PEDAGANG KOPI (KOPEPI) KETIARA DENGAN ROYAL COFFEE Shapira, Kania; Anggraeni, Siti Wulan; Rossa, Reva Della; Chairunnisa, Chairunnisa; Fauziah, Alfiah Farhah; Wijaya, Mustika Mega
Jurnal Pahlawan Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jp.v6i2.24364

Abstract

The buying and selling process can be established by parties (sellers and buyers) from various countries, this can be referred to as international business. In the implementation of this international business process, an international agreement can be made, which is also known as an export-import agreement. So that it will cause legal consequences that bind the parties involved in the agreement. Legal consequences arise in the form of rights and obligations that must be fulfilled by the parties. As in the import-export agreement between the Ketiara Coffee Traders Cooperative (KOPEPI Ketiara) from Takengon, Central Aceh Regency with Royal Coffee from the United States. However, in its implementation there is a civil dispute in the form of default on the export-import agreement that has been made. The method used in this research report is normative law, with library approach techniques. The theories used in this research are agreement theory and effectiveness theory. The conclusion obtained in this research is that the exporter and importer continue to perform their obligations but not on time and the parties agree to resolve the dispute through non-litigation by negotiation. Keywords: Agreement, Default, Dispute Resolution, Sale and Purchase
Legalitas Digital Signature Sebagai Beban Pembuktian Dalam Ketentuan Hukum Acara Perdata (Ditinjau Dari Kedudukan Cyber Notary Sebagai Keabsahan Akta Otentik) Farhah, Alfiah; Komaladewi, Kania Shapira; Anggraeni, Siti Wulan; Rossa, Reva Della; Permana, Hadi Jaya; Siswajanthy, Farahdinny
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemajuan teknologi yang serba digital dapat mempengaruhi pada suatu profesi dalam bidang hukum yaitu Notaris. menjadikan tuntutan bagi seorang notaris dalam menjalankan profesinya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi agar dalam pelayanan publiknya dapat lebih cepat dan efisien, sehingga dapat mendorong lajunya perekonomian Indonesia. Partisipasinya Notaris dalam perkembangan teknologi ini dapat dilihat dengan lahirnya suatu konsep cyber notary dalam bidang kenotariatan. Cyber notary merupakan konsep pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Konsep cyber notary memberikan kemudahan daya kerja bagi Notaris dengan penggunaan sistem elektronik, salah satunya bagi tugas seorang notaris dalam membuat suatu akta notaris yang hanya melalui sistem elektronik, tentunya sangat berbeda dengan ketentuan dalam pembuatan akta notaris secara konvensional dengan pembubuhan diginal signature dalam akta notaris elektronik tersebut. Perbedaan ketentuan tersebut timbulah pertanyaan mengenai keabsahan suatu akta notaris elektronik serta legalitasnya digital signature dalam hukum positif di Indonesia karena hukum positif Indonesia menetapkan bahwa satu cara untuk memberikan kepastian hukum dan akibat hukum bagi suatu akta, yaitu dengan adanya tanda tangan manuskrip. Atas persoalan ini melatarbelakangi penulis untuk mengkaji lebih lanjut dengan tujuan untuk mengetahui terkait keabsahan akta notaris elektronik (cyber notary) sebagai akta yang autentik serta legalitasnya digital signature dimuka hukum yang memiliki kekuatan hukum dalam hukum positif di Indonesia khususnya sebagai alat bukti dalam ketentuan hukum acara perdata di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan secara yuridis normatif meneliti studi kepustakaan dengan mencangkup perundang undangan, bahan hukum sekunder: artikel jurnal, buku, serta dokumen penunjang lainnya termasuk analisis penulis. Kata kunci: cyber notary, legalitas digital signature, akta autentik