<![CDATA[Birth registration is a basic right of every child guaranteed by national and international law. A birth certificate is required to access basic services and basic human rights. The sooner a child's identity is recorded, the sooner their existence is protected and their protection by the state is guaranteed. However, in practice, there are many children in Indonesia whose births have not been registered, even after the time limit specified by laws and regulations is a maximum of 60 days. This article aims to analyze the form of legal protection for children who experience delays in birth registration and the obstacles faced in the process. The research method used is normative juridical with a legislative approach and case studies. The results of the study indicate that delays in birth registration can have an impact on obstructing children's access to basic civil rights, such as education, health services, and legal protection. The state has an obligation to provide legal protection through a birth registration mechanism outside the administrative time limit or through a court decision. To obtain birth registration beyond the time limit by obtaining a decision from the head of the local implementing agency by fulfilling the requirements and procedures as well as the procedures stipulated in Presidential Regulation Number 96 of 2018 concerning Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration. In addition, there needs to be a simplification of procedures and increased socialization to the community regarding the importance of timely birth registration as a form of fulfilling children's rights. Abstrak Pencatatan kelahiran merupakan hak dasar setiap anak yang dijamin oleh hukum nasional dan internasional. Akta Kelahiran diperlukan untuk mengakses layanan dasar dan hak asasi manusia yang mendasar. Semakin cepat identitas anak dicatat, semakin cepat pula keberadaannya dilindungi dan perlindungannya oleh negara terjamin. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit anak di Indonesia yang belum tercatat kelahirannya, bahkan setelah melewati batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yaitu maksimal 60 hari. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anak-anak yang mengalami keterlambatan pencatatan kelahiran serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pencatatan kelahiran dapat berdampak pada terhambatnya akses anak terhadap hak-hak sipil dasar, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum melalui mekanisme pencatatan kelahiran di luar batas waktu secara administratif maupun melalui penetapan pengadilan. Untuk memperoleh pecatatan kelahiran yang melampaui batas waktu dengan cara mendapatkan keputusan dari Kepala Instansi Pelaksana setempat dengan memenuhi persyaratan dan prosedur serta tata cara yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Selain itu, perlu adanya penyederhanaan prosedur dan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan kelahiran tepat waktu sebagai bentuk pemenuhan hak anak.]]>
