Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL USM LAW REVIEW Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Jurnal Ilmu Hukum: Alethea
Ismara, Yudhistira Buana Cipta
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Rekonstruksi Hukum Acara Penyidikan di Bawah Kejaksaan berdasarkan Prinsip Dominus Litis Frans, Mardian Putra; Ismara, Yudhistira Buana Cipta
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v23i.1555

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi eksisting kewenangan penyidikan oleh jaksa penuntut umum, urgensi adanya pembaharuan hukum acara penyidikan, dan bentuk kewenangan penyidikan oleh jaksa penuntut umum sebagai pengendali perkara (dominus litis) di masa yang akan datang. Untuk itu, dalam tulisan ini mengambil rumusan masalah,1) bagaimana konstruksi penyidikan di bawah jaksa penuntut umum berdasarkan prinsip dominus litis saat ini di Indonesia? 2) Sejauh mana urgensi kewenangan pengendali penyidikan pada Jaksa berdasarkan prinsip dominus litis?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Adapun hasil penelitian menunjukan sebagai berikut:1) penyidikan di Indonesia tidak secara tegas menerapkan prinsip dominus litis 2) kondisi kewenangan penyidikan saat ini menimbulkan disharmoni antara penyidik dan jaksa penuntut umum.3) perlu dilakukan rekonstruksi substansial untuk menerapkan prinsip dominus litis. Bentuk kewenangan penyidikan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan prinsip dominus litis di masa yang akan datang dengan menambahkan fungsi kewenangan penyidikan yang mana jaksa penuntut umum sebagai koordinator dan pengendali penyidikan yang penataannya dilakukan dalam KUHAP.
Pertanggungjawaban Pidana Bank Sebagai Pengguna Artificial Intelligence Frans, Mardian Putra; Sari, Agustina Indah Intan; Panji, Krismelia Y; Ismara, Yudhistira Buana Cipta
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.9026

Abstract

 The purpose of the research is to study and analyze the issue of the use of artificial intelligence (AI) by banks that results in losses to customers. To respond to the issue, this paper argues that banks as AI users should be held criminally liable despite the lack of mens rea in banks as corporations which are legal entities. For this reason, this paper uses the identification theory as an analytical tool for bank criminal liability. The issue is compiled on the results of normative legal research with a statute approach and conceptual approach. The results of the study show that based on the identification theory, the bank as an AI user can be held criminally liable with the public prosecutor must identify the person who committed the criminal act (actus reus) is the management as the controlling personnel (directing mind or controlling mind). The location of the AI mens rea is in the approval of the corporate controller to use AI, meaning that the approval is interpreted as the inner attitude of the controller to accept the risks arising from the use of AI. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis isu penggunaan artificial intelligence (AI) oleh bank yang berakibat pada kerugian bagi nasabah. Untuk menanggapi isu tersebut, tulisan ini berpendapat bahwa bank sebagai pengguna AI patut dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun tidak mempunyai mens rea pada bank sebagai korporasi yang merupakan badan hukum. Untuk itu, tulisan ini menggunakan teori identifikasi sebagai pisau analisis terhadap pertanggungjawaban pidana bank. Isu tersebut disusun atas hasil penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukan, berdasarkan teori identifikasi, bank sebagai pengguna AI dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan penuntut umum harus mengidentifikasi yang melakuan perbuatan pidana (actus reus) adalah pengurus sebagai personil pengendali (directing mind atau controlling mind). Letak mens rea AI ada pada persetujuan pengendali korporasi menggunakan AI, artinya sikao persetujuan tersebit dimaknai sebagai sikap batin pengali untuk menerima resiko yang timbul akibat penggunaai AI.  
PERLINDUNGAN KONSUMEN: URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG FINTECH DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI Satura, Gaizka Ayu; Gulo, Elshaddai Beryl Fanotona; Ismara, Yudhistira Buana Cipta
Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/alethea.vol6.no2.p153-171

Abstract

Di Indonesia, pengaturan mengenai financial technology salah satunya termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Namun, ketentuan yang berisi mengenai fintech lending secara khusus dan meliputi larangan fintech lending ilegal belum ada di peraturan perundang-undangan, sehingga terjadi kekosongan hukum. Penulisan ini bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi berkaitan dengan peraturan fintech lending ilegal. Oleh karena itu, tulisan ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan dalam analisisnya. Sehingga, ditawarkan solusi yaitu pembentukan Undang-undang Financial Technology (Fintech) yang meliputi pengaturan mengenai klasifikasi fintech lending ilegal, pertanggungjawaban pidana korporasi fintech lending ilegal berdasarkan ajaran gabungan, serta menambahkan pidana tambahan berupa restitusi disamping pidana pokok dalam UU Fintech yang berorientasi ke perlindungan konsumen dengan pemulihan hak sebagai dasar peraturan yang menjadi justifikasi bagi korporasi fintech lending sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian konsumen.
Co-Authors Gulo, Elshaddai Beryl Fanotona Mardian Putra Frans Panji, Krismelia Y Sari, Agustina Indah Intan Satura, Gaizka Ayu