Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

The Dialectics of Child Marriage and the Age of Maturity for Marriage: A Qur'anic Exegesis Abd. Holik; Moch. Nurcholis
Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies Vol 9 No 2 (2023): Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies, December 2023
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/hikmatuna.v9i2.1338

Abstract

This article aims to analyze the gaps in the study of child marriage from a specific Qur'anic perspective. The primary focus of this study centers on the issue of the concept of marriage maturity in the Qur'an. The central problems addressed involve the practice of child marriage as portrayed in the Qur'anic context and the positioning of marriage maturity during the stage of maturity as per the Qur'an's perspective. To conduct this research, descriptive research methods were employed. This paper aims to delineate child marriage within the Qur'anic context and explore the stages of maturity by examining key phrases related to the concept of maturity found in various Qur'anic verses. The key phrases under consideration include "balāghatul aṭfāl minkum al-hulūm," "balāghun al-nikāh," and "balāgh ashuddah." The research findings reveal that, first, the practice of child marriage, as depicted in the Qur'an, serves as a reflection of the prevailing social conditions and is not to be construed as an endorsement of such practices; second, the maturity required for marriage is defined as the second stage of maturity, where both the physical and psychological aspects are fulfilled, even though individuals may not have reached a state of perfection. This research provides a foundation for arguments advocating the discontinuation of child marriage practices. Such practices are detrimental to developmental progress and infringe upon the rights of children.
PERSPEKTIF TOKOH ANTAR AGAMA TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI WILAYAH KABUPATEN JOMBANG Lukman, Lukman Afifudin; Abd. Holik
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 16 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/alihkam.v16i2.11255

Abstract

Penelitian ini berfokus pada keabsahan perkawinan beda agama menurut perspektif tokoh agama di Kabupaten Jombang, wilayah yang dikenal dengan keragaman agamanya. Indonesia merupakan negara multikultural dengan enam agama yang diakui secara resmi: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kompleksitas keberagaman agama ini sering kali menyebabkan terjadinya perkawinan beda agama yang menghadapi tantangan sosial maupun hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif para tokoh agama dari berbagai keyakinan mengenai keabsahan perkawinan tersebut. Menggunakan metode kualitatif, wawancara mendalam dilakukan terhadap sepuluh tokoh agama dari berbagai keyakinan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pandangan tokoh agama sangat beragam, terutama terkait bagaimana perkawinan beda agama disesuaikan dengan hukum agama. Beberapa tokoh agama secara tegas melarang perkawinan beda agama berdasarkan larangan kitab suci, sementara tokoh lainnya memperbolehkannya dengan syarat-syarat tertentu, seperti upacara pernikahan atau peraturan hukum tertentu. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana tokoh-tokoh agama tersebut menafsirkan hukum nasional dan teks-teks keagamaan untuk mendukung atau menolak keabsahan perkawinan beda agama. Studi ini memberikan wawasan baru dengan menekankan perspektif praktis yang diperoleh langsung dari wawancara, bukan sekadar analisis teoretis. Penelitian ini berkontribusi pada diskusi yang terus berlangsung tentang perkawinan beda agama di Indonesia dengan memberikan pandangan yang lebih luas dan inklusif dari para tokoh agama. Temuan ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam menciptakan kerangka hukum yang lebih inklusif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pasangan beda agama
Pelimpahan Hutang terhadap Ahli Waris: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Abd. Holik
Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 7 No. 2 (2025): July-December, Al Fuadiy : Journal of Islamic Family Law
Publisher : Nurul Qarnain College of Sharia Studies, Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/af.v7i2.1653

Abstract

This study analyzes the transfer of a deceased person's debt to heirs from the perspectives of positive law (Indonesian Civil Code) and Islamic law. Under the Indonesian Civil Code, heirs automatically receive the rights and obligations of the deceased, including debts, but have the option to renounce the inheritance, thereby freeing themselves from debt liability. In contrast, under Islamic law, the transfer of debt (hiwalah) is obligatory for those capable of assuming it, and delaying payment by a financially capable individual is considered an act of injustice (zalim). This study aims to compare these two legal perspectives on the responsibility of heirs for the deceased's debts and their implications. Employing a qualitative normative legal research method with a literature review approach, secondary data from the Al-Qur'an, Hadith, Indonesian Civil Code, and relevant legal literature are analyzed. The findings reveal significant differences in approaches between positive law and Islamic law regarding the option of inheritance renunciation and the implications of debt. Islamic law places a stronger emphasis on the absolute obligation to settle debts for the welfare of the deceased, heirs, and creditors, while positive law offers more flexibility to heirs.
Perkembangan Hukum Keluarga Islam Pada Masa Kerajaan di Indonesia Ilman Huda, M. Al Amin; Holik, Abd.
Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman Vol. 11 No. 2 (2023): Desember
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM BANI FATTAH (IAIBAFA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/tafaqquh.v11i2.2151

Abstract

This article discusses three Islamic kingdoms in Indonesia, namely the Aceh Darussalam Kingdom (1496 AD – 1903), the Islamic Mataram Kingdom (1588-1681), and the Gowa-Tallo Kingdom (1591-1669). The main focus is on the government system, judiciary, and legal sources used by the three kingdoms. The Kingdom of Aceh Darussalam, located in Aceh, Sumatra, has an organized and efficient government system. They developed a military education system, fought European imperialism, and had a strong commitment to Islam. Sources of law include custom, law, qanun, reusam, and the book of fiqh, with the Sultan as the supreme law maker. The Islamic Mataram Kingdom, established in Java, combined Hindu-Islam through Islamization. The government system integrates Islamic law and Javanese customs. Sultan Agung implemented Islamic law in the judiciary, incorporating civil and criminal law, and appointed individuals with an understanding of Islam in the judiciary. The Kingdom of Gowa-Tallo in Sulawesi adopted Islam as its official religion in 1605 AD. The King of Gowa-Tallo appointed sharia officials equivalent to adek officials, established a level III court, and managed zakat and alms funds to support Islamic religious justice. These three kingdoms demonstrate the importance of Islam in the government, justice and legal systems of Indonesia's past, combining religious teachings with local traditions to create a system that functioned effectively.
MENYULAM KEAHLIAN BAHASA ARAB : Pendampingan Pembelajaran Shorof bagi Siswa Kelas Tiga MI di Desa Sambong Dukuh Jombang Hidayah, Bashirotul; Holik, Abd.; Ashar, Salim; Ma’sum, Muhammad Asrori
ABDIMASY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2023): Juni 2023
Publisher : LPPM Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/abdimasy.v2i1.2043

Abstract

Pendampingan belajar terhadap masyarakat kelas 3 MI di desa Sambong Dukuh dalam menghadapi masalah minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pelajaran ilmu shorof dirasa sangat penting, karena banyaknya siswa kurang memahami dasar ilmu shorof serta kurangnya waktu pembelajaran. Solusi yang diberikan berupa pendampingan pembelajaran masyarakat khususnya siswa kelas tiga MI di Desa Sambong Dukuh Jombang, Jadi siswa tidak hanya mendapat pembelajaran ilmu shorof disekolah, melainkan siswa dapat belajar diluar jam pembelajaran sekolah, pendampingan belajar ini bertujuan untuk menguatkan pengetahuan ilmu shorof dan mengatasi permasalahan siswa yang kurang memahiminya. Metode yang digunakan adalah metode participan action research, dimana pendamping turut berpartisipasi atau terlibat diantara warga masyarakat yang dijadikan sebagai sumber data baik secara suka maupun duka, sedangkan metode yang digunakan saat pengajaran berlangsung menggunakan metode ceramah, pratik dan tanya jawab. Materi yang diajarkan pada pendampingan beajar ini adalah materi dasar ilmu shorof seperti mengenal pengertian, pembangian secara global melalui bentuk tulisan dan pendampingan secara intensif sehingga siswa dapat memahamminya, Adanya kegiatan in diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh guru pengajar shorof kelas tiga MI di desa sambong Dukuh. Terlaksananya pendampingan belajar ini dapat memberi dampak positif terbukti dari siswa di dalam kelas sangat antusias dan aktif berinteraksi dengan pendidik saat pembelajaran, seperti membaca lafadz arab (Tashrifan) dengan lagu atau syairan Selain itu juga, pembelajaran tersebut dapat meningkatkan pemahaman siswa.
Pelatihan dan Pendampingan Muhadatsah Yaumiyah Pembelajaran Bahasa Arab Kelas 8 MTs Fatah Hasyim di Pesantren Al Mardliyah Hidayah, Bashirotul; Holik, Abd.; Masykur, Muhammad Zakki; Unsi, Baiq Tuhfatul; Ma’sum, Muhammad Asrori; Mutmainah, Lailatul; Sari, Putri Nilam
ABDIMASY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2024): Juni
Publisher : LPPM Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/abdimasy.v3i1.2635

Abstract

The most important thing for Class 8 Students at Mts Fattah Hasyim Tambak Beras Jombang is that it is hoped that it will provide the best results for the students of Al Mardliyah Islamic Boarding School and the targets targeted by the program. The first problem is the lack of knowledge that Islamic boarding school students have regarding Arabic. The solution provided is through muhadatsah yaumiyah in learning Arabic. The approach method for implementing community service activities at the Al Mardliyah Islamic Boarding School in this PKM activity includes providing muhadtsah yaumiyah material, and practicing speaking Arabic well and correctly. The provision of Arabic language material is carried out at the beginning of learning activities and the introduction of Arabic language mufrodat. The material taught in this activity is Arabic and mufrodat yaumiyah material through writing and delivery and intensive assistance until students can speak Arabic well and correctly. Through this learning activity, it is hoped that it can solve the problems faced by grade 8 students of Mts Fattah Hasyim. This activity aims to see the activeness and skills of female students in participating in Arabic language learning (muhadtsah yaumiyah).
AWAL MASA IDDAH CERAI HIDUP PRESPEKTIF MASLAHAH Holik, Abd; Lutfiah, Siti
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 3 No. 1 (2022): Januari
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v3i1.853

Abstract

Perbedaan dimulainya masa idah dalam hukum Islam dan hukum positif ternyata memberikan dampak yang begitu signifikan, pasalnya ketika awal idah mengikuti aturan hukum positif harus menunggu jatuhnya putusan bagi cerai gugat dan pembacaan ikrar talak bagi permohonan cerai talak, hal ini mengakibatkan semakin panjangnya masa idah ketika aturan hukum islam dianggap sah dan secara administratif yang berkekuatan hukum harus mengikuti aturan hukum positif, faktanya masih banyak perceraian yang diucapkan oleh pihak suami diluar sidang pengadilan agama, logikanya ketika mengikuti aturan hukum Islam dimanapun dan bagaimanapun keadaanya ketika talak sudah diucapkan seketika itu pula dimulainya masa idah. .Bagaimana perbedaan awal masa idah dalam hukum Islam dan hukum positif ketika dianalisis dengan Maslahah, apakah mengikuti hukum positif akan lebih banyak menarik kemaslahatan atau sebaliknya.