Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna (Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.) Permata, Setya Wanda Mega; Mastutik, Siti; Sapitri, Nopi; Pebriyani, Aulia
Diponegoro Private Law Review Vol 7, No 2 (2023): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Banyaknya Perusahaan Asuransi yang mengalami gagal bayar menimbulkan keresahan di masyarakat. Salah satu upaya hukum yang banyak dilakukan nasabah adalah PKPU sedangkan perlu diperhatikan legal standing nasabah asuransi dalam mengajukan permohonan PKPU secara langsung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, penulisan deskriptif analitis, melalui penulisan kepustakaan data sekunder dan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Nasabah asuransi tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi secara langsung. Judex Factie keliru dalam meniutus PKPU Kresna Life. Mahkamah Agung menegaskan lembaga yang berwenang mengajukan adalah Otoritas Jasa Keunganan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Keputusan Mahkamah Agung Nomor 109/2020 tentang Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU, dan Peraturan OJK Nomor 28 Tahun 2015dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan yang diajukan oleh kreditur terhadap Perusahaan Asuransi kepada pengadilan niaga kurang tepat karena pemegang polis tidak memiliki kedudukan hukum sebab berdasarkan pada Pasal 223 jo, Pasal 2 ayat (5) jo. Pasal 55 bahwa yang dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi hanya OJK

Analisis Prosedur Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia Putri, Aprillia Eka; Permata, Setya Wanda Mega; Pebriyani, Aulia; Ammalufi, Anis
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2305

Artikel ini membahas tentang prosedur pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia tentunya membutuhkan pendapatan negara yang cukup besar baik dari pajak maupun sumber lainnya agar dapat terus berkembang. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Keuangan Negara. Penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah merupakan pendapatan negara. Pajak merupakan salah satu aliran penerimaan negara yang memberikan kontribusi paling besar. Pajak Pertambahan Nilai adalah pungutan yang dikenakan atas penjualan beli barang dan jasa oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah selisih lebih Pajak Masukan (PM) yang dibayar perusahaan diatas Pajak Keluaran (PK) yang terutang pada suatu Masa Pajak tertentu. Apabila jumlah Pajak Masukan yang dilaksanakan melebihi jumlah Pajak Keluaran yang terutang, maka perusahaan dapat meminta pengembalian kepada fiskus. Hal ini sering terjadi pada perusahaan dimana pembelian barang atau jasa yang dikenakan PPN (Pajak Masukan) oleh pengusaha melebihi jumlah penjualan barang atau jasa yang dikenakan PPN (Pajak Keluaran) dalam suatu masa pajak tertentu.

Gugatan Class Action dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia Eka Putri, Aprillia; Wanda Mega Permata, Setya; Pebriyani, Aulia; Ammalufi, Anis
Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Vol. 1 No. 4 (2024): AGUSTUS-OKTOBER 2024
Publisher : UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/mister.v1i4.2296

Gugatan perwakilan kelompok, atau class action, adalah inovasi hukum dalam penanganan perkara perdata untuk mewakili sejumlah besar individu dengan kepentingan yang serupa. Berawal dari sistem hukum Anglo-Saxon seperti Amerika Serikat dan Inggris, gugatan class action diperkenalkan di Indonesia melalui Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tahun 1997 dan diformalkan melalui PERMA No. 1 Tahun 2002. Penelitian ini membahas kerangka hukum dari gugatan class action di Indonesia, dengan menekankan pentingnya mekanisme ini dalam menjamin efisiensi peradilan dan akses keadilan bagi kelompok masyarakat luas. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian pustaka (library research), yang melibatkan berbagai aktivitas pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis. Dengan menganalisis aspek prosedural dan substansial, kajian ini menyoroti peran penting gugatan class action dalam mewujudkan keadilan dan konsistensi dalam sistem hukum.

Analisis Prosedur Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia Putri, Aprillia Eka; Permata, Setya Wanda Mega; Pebriyani, Aulia; Ammalufi, Anis
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2305

Artikel ini membahas tentang prosedur pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia tentunya membutuhkan pendapatan negara yang cukup besar baik dari pajak maupun sumber lainnya agar dapat terus berkembang. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Keuangan Negara. Penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah merupakan pendapatan negara. Pajak merupakan salah satu aliran penerimaan negara yang memberikan kontribusi paling besar. Pajak Pertambahan Nilai adalah pungutan yang dikenakan atas penjualan beli barang dan jasa oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah selisih lebih Pajak Masukan (PM) yang dibayar perusahaan diatas Pajak Keluaran (PK) yang terutang pada suatu Masa Pajak tertentu. Apabila jumlah Pajak Masukan yang dilaksanakan melebihi jumlah Pajak Keluaran yang terutang, maka perusahaan dapat meminta pengembalian kepada fiskus. Hal ini sering terjadi pada perusahaan dimana pembelian barang atau jasa yang dikenakan PPN (Pajak Masukan) oleh pengusaha melebihi jumlah penjualan barang atau jasa yang dikenakan PPN (Pajak Keluaran) dalam suatu masa pajak tertentu.

Securing the Right to Housing: Legal Review of Rusunawa on Local Government Land in Brebes Pebriyani, Aulia
Indonesian Journal of Agrarian Law Vol. 2 No. 1 (2025): March, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jal.v2i1.31102

The development of low-cost rental apartments (Rusunawa) is a government initiative aimed at providing decent housing for low-income communities (MBR), especially in areas with high urbanization rates such as Brebes Regency. However, the utilization of regional government-owned land for the construction of Rusunawa raises legal issues regarding ownership status and residents' housing rights. This study aims to examine the legal provisions surrounding the use of state/regional land for apartment development, as well as the form of ownership or housing rights granted to residents of public apartments built on such land. The research adopts a normative legal method with a descriptive-analytical approach, using primary data from statutory regulations and secondary data from field observations at the Brebes Rusunawa. The findings reveal that the land remains the property of the regional government and cannot be transferred to residents. Thus, residents are granted only temporary rental rights through agreements with the local government. These rights are non-permanent, non-inheritable, and non-transferable—unlike the Ownership Certificate of Strata Title Units (SHMSRS). Accordingly, legal regulations in Brebes affirm that housing rights in Rusunawa are temporary and based solely on lease agreements, in accordance with the Regent Regulation and Government Regulation on the Management of Regional Assets.

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search