Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Riset Ilmu Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Diaz, Yosaphat
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Faktor Penentu dalam Vonis Pembunuhan Berencana: Analisis Kritis Pasal 340 KUHP dan Hak Terdakwa Nur Azra, Dinda; Aulia, Ardiansyah; Annisa Qutrunnadaa, Febby; Diaz, Yosaphat
Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): Volume 4, No. 1, Juli 2024, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v4i1.3317

Abstract

Abstrak Pembunuhan merupakan suatu tindakan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang dan termasuk melanggar hukum. Orang orang yang melakukan pembunuhan kepada seseorang biasanya memiliki latar belakang yang bermacam macam. Ada yang membunuh karena rasa kecemburuan, dendam dan sakit hati. Bahkan ada yang membunuh seseorang tanpa alasan, orang yang melakukan pembunuhan adalah orang yang akal sehat serta hatinya rusak. Pembunuhan juga merupakan suatu tindakan yang keji, seperti salah satu kasus pembunuhan berencana yang menimpa ibu dan anak di subang. Hal ini menarik untuk di analisis dan dibedah dari sisi kriminologi karena kajian kriminologi diharapkan dapat menjelaskan sejauh mana tingkat kejahatan pembunuhan yang terjadi di masyarakat. Lalu apakah penyebab terjadinya tindak pembunuhan pidana pembunuhan di subang? Kedua, bagaimana pencegahan pembunuhan yang terjadi jika diambil kasus pembunuhan di subang? Kemudian teori yang digunakan dalam menganalisa kasus ini adalah teori gabungan tindak pidana serta menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mana hasil penelitian ini menjelaskan salah satu penyebab pembunuhan di subang adalah ketakutan pelaku terhadap korban karena korban mengetahui hubungan gelapnya. Abstract  This investigation aims to conduct a thorough analysis of Section 340 of the Penal Statute, which deals with the offense of premeditated murder in Indonesia, employing a normative juridical approach. The study scrutinizes the juridical facets of deliberate killing, encompassing the constitutive elements of the crime, the process of gathering evidence, and the judicial reasoning behind verdicts. The research methodology entails the accumulation of data and insights through scholarly literature review and legal document scrutiny. The research outcomes reveal several challenges when applying Section 340 of the Penal Statute. These include inconsistencies in judicial interpretations of deliberate killing components and the complexity of establishing the intent to commit murder. The study also observes that the penalties meted out often do not correspond in relation to the seriousness of the crime. Consequently, the research advocates for the safeguarding of human rights, particularly ensuring a just legal procedure for the accused and enhancing the investigative and evidentiary capabilities of law enforcement authorities. Moreover, the study highlights the frequent oversight of the accused’s right to a just legal proceeding
Penerapan dan Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Acara Perdata Aulia, Ardiansyah; Rizky Ramadhan, Gilang; Fauzi, Muhammad; Doorson, Stiven; Diaz, Yosaphat; Siswajanthy, Farahdinny
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 2 No 1 (2024): 2024
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v2i1.207

Abstract

Setiap orang yang didakwa atau diduga, ditahan, ditangkap, atau dibawa ke  pengadilan dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menegaskan kesalahannya dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan dan pengaturan asas praduga tak bersalah dalam hukum acara perdata. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian dengan cara meneliti dan mengkaji objek penelitian melalui asas-asas hukum, perundang-undangan untuk lebih mempertajam analisis data penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dasar-dasar pemikiran, sejarah, latar belakang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan korban tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara perdata dihubungkan dengan Kuhaperdata. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa adalah sebagai lembaga etik independen yang berperan sebagai lembaga mediasi. Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan didalam peradilan hukum acara perdata
Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP Rizky Ramadhan, Gilang; Diaz, Yosaphat; Ul Hosnah, Asmak
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 2 No 1 (2024): 2024
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v2i1.208

Abstract

Sebagai makhluk sosial manusia tidak pernah terisolasi dari interaksi satu sama lain. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang mengatur pencemaran nama baik di media sosial serta bagaimana sistem peradilan pidana di indonesia dapat melakukan penuntutan penghinaan yang dilakukan melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa hukum pencemaran nama baik di indonesia dituangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Ini mencakup poin-poin penting Pertama, pencemaran nama baik dalam KUHP: Pencemaran nama baik diartikan sebagai tuduhan palsu terhadap seseorang yang dapat merusak nama baiknya di masyarakat. Kedua, Pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE: UU ​​ITE juga mengkriminalisasi pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sarana elektronik, seperti internet. Elemen kuncinya adalah niat subyektif untuk mencemarkan nama baik, kurangnya justifikasi hukum, dan tindakan menyebarkan atau menyebarkan informasi yang memfitnah. Ketiga, Pelanggaran terkait lainnya: Dokumen tersebut juga membahas pelanggaran terkait seperti tuduhan palsu (Pasal 317 KUHP) dan penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP).
Perbandingan Reksa Dana dan Reksadan Syariah Diaz, Yosaphat; Rizky Ramadhan, Gilang; Stiven Doorson; Aulia, Ardiansyah; Farahdinny Siswajanthy
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 2 No 1 (2024): 2024
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v2i1.209

Abstract

Reksa dana syariah membatasi investasi mereka pada komoditas yang tidak melanggar syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perbandingan reksa dana dan reksadan syariah. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan reksa dana berinvestasi di berbagai aset keuangan, baik mengikuti standar investasi syariah maupun tradisional. Standar investasi syariah melarang investasi pada sektor yang dianggap haram dalam Islam, seperti perjudian atau riba. Kriteria investasi tradisional tidak mempunyai batasan seperti itu. Peran dan tanggung jawab manajer investasi dan pemilik modal berbeda antara reksa dana syariah dan tradisional. Dana investasi syariah memberikan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan meningkatkan pembiayaan dan proses produksi syariah, mendorong produksi barang dengan keterampilan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun sistem operasional dana investasi syariah yang ada saat ini belum memadai dan dana investasi syariah belum banyak diketahui masyarakat. Reksa dana syariah dan tradisional memiliki risiko masing-masing, antara lain risiko gagal bayar, risiko likuiditas, penurunan nilai, ketidakpastian imbal hasil, serta tren ekonomi dan politik. Calon investor harus memahami risiko ini dan melakukan penelitian menyeluruh sebelum berinvestasi. Menyewa penasihat yang ahli di bidang dana investasi syariah dapat membantu mengidentifikasi produk investasi yang sesuai dengan profil risiko investor.
Co-Authors Annisa Qutrunnadaa, Febby Asmak UI Hosnah Aulia, Ardiansyah Doorson, Stiven Farahdinny Siswajanthy Farahdinny Siswajanthy Muhammad Fauzi Nur Azra, Dinda Rizky Ramadhan, Gilang Stiven Doorson