Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Riset Ilmu Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Aulia, Ardiansyah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Faktor Penentu dalam Vonis Pembunuhan Berencana: Analisis Kritis Pasal 340 KUHP dan Hak Terdakwa Nur Azra, Dinda; Aulia, Ardiansyah; Annisa Qutrunnadaa, Febby; Diaz, Yosaphat
Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): Volume 4, No. 1, Juli 2024, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v4i1.3317

Abstract

Abstrak Pembunuhan merupakan suatu tindakan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang dan termasuk melanggar hukum. Orang orang yang melakukan pembunuhan kepada seseorang biasanya memiliki latar belakang yang bermacam macam. Ada yang membunuh karena rasa kecemburuan, dendam dan sakit hati. Bahkan ada yang membunuh seseorang tanpa alasan, orang yang melakukan pembunuhan adalah orang yang akal sehat serta hatinya rusak. Pembunuhan juga merupakan suatu tindakan yang keji, seperti salah satu kasus pembunuhan berencana yang menimpa ibu dan anak di subang. Hal ini menarik untuk di analisis dan dibedah dari sisi kriminologi karena kajian kriminologi diharapkan dapat menjelaskan sejauh mana tingkat kejahatan pembunuhan yang terjadi di masyarakat. Lalu apakah penyebab terjadinya tindak pembunuhan pidana pembunuhan di subang? Kedua, bagaimana pencegahan pembunuhan yang terjadi jika diambil kasus pembunuhan di subang? Kemudian teori yang digunakan dalam menganalisa kasus ini adalah teori gabungan tindak pidana serta menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mana hasil penelitian ini menjelaskan salah satu penyebab pembunuhan di subang adalah ketakutan pelaku terhadap korban karena korban mengetahui hubungan gelapnya. Abstract  This investigation aims to conduct a thorough analysis of Section 340 of the Penal Statute, which deals with the offense of premeditated murder in Indonesia, employing a normative juridical approach. The study scrutinizes the juridical facets of deliberate killing, encompassing the constitutive elements of the crime, the process of gathering evidence, and the judicial reasoning behind verdicts. The research methodology entails the accumulation of data and insights through scholarly literature review and legal document scrutiny. The research outcomes reveal several challenges when applying Section 340 of the Penal Statute. These include inconsistencies in judicial interpretations of deliberate killing components and the complexity of establishing the intent to commit murder. The study also observes that the penalties meted out often do not correspond in relation to the seriousness of the crime. Consequently, the research advocates for the safeguarding of human rights, particularly ensuring a just legal procedure for the accused and enhancing the investigative and evidentiary capabilities of law enforcement authorities. Moreover, the study highlights the frequent oversight of the accused’s right to a just legal proceeding
Penerapan dan Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Acara Perdata Aulia, Ardiansyah; Rizky Ramadhan, Gilang; Fauzi, Muhammad; Doorson, Stiven; Diaz, Yosaphat; Siswajanthy, Farahdinny
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 2 No 1 (2024): 2024
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v2i1.207

Abstract

Setiap orang yang didakwa atau diduga, ditahan, ditangkap, atau dibawa ke  pengadilan dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menegaskan kesalahannya dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan dan pengaturan asas praduga tak bersalah dalam hukum acara perdata. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian dengan cara meneliti dan mengkaji objek penelitian melalui asas-asas hukum, perundang-undangan untuk lebih mempertajam analisis data penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dasar-dasar pemikiran, sejarah, latar belakang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan korban tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara perdata dihubungkan dengan Kuhaperdata. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa adalah sebagai lembaga etik independen yang berperan sebagai lembaga mediasi. Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan didalam peradilan hukum acara perdata
Perbandingan Reksa Dana dan Reksadan Syariah Diaz, Yosaphat; Rizky Ramadhan, Gilang; Stiven Doorson; Aulia, Ardiansyah; Farahdinny Siswajanthy
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 2 No 1 (2024): 2024
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v2i1.209

Abstract

Reksa dana syariah membatasi investasi mereka pada komoditas yang tidak melanggar syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perbandingan reksa dana dan reksadan syariah. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan reksa dana berinvestasi di berbagai aset keuangan, baik mengikuti standar investasi syariah maupun tradisional. Standar investasi syariah melarang investasi pada sektor yang dianggap haram dalam Islam, seperti perjudian atau riba. Kriteria investasi tradisional tidak mempunyai batasan seperti itu. Peran dan tanggung jawab manajer investasi dan pemilik modal berbeda antara reksa dana syariah dan tradisional. Dana investasi syariah memberikan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan meningkatkan pembiayaan dan proses produksi syariah, mendorong produksi barang dengan keterampilan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun sistem operasional dana investasi syariah yang ada saat ini belum memadai dan dana investasi syariah belum banyak diketahui masyarakat. Reksa dana syariah dan tradisional memiliki risiko masing-masing, antara lain risiko gagal bayar, risiko likuiditas, penurunan nilai, ketidakpastian imbal hasil, serta tren ekonomi dan politik. Calon investor harus memahami risiko ini dan melakukan penelitian menyeluruh sebelum berinvestasi. Menyewa penasihat yang ahli di bidang dana investasi syariah dapat membantu mengidentifikasi produk investasi yang sesuai dengan profil risiko investor.
Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Penadahan: (Fokus Pada Pengaturan, Pertanggungjawaban Pidana, dan Penyelesaian Berprinsip Restorative Justice di Indonesia) Aulia, Ardiansyah; Doorson, Stiveen; Ul Hosnah, Asmak
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 2 No 1 (2024): 2024
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v2i1.210

Abstract

Kejahatan penadahan, dimana tersebar luas di seluruh Indonesia, secara logis menjadi salah satu kejahatan yang menduduki peringkat tertinggi di antara pelanggaran terhadap harta kekayaan lainnya. Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji pengaturan tindak pidana penadahan dalam kerangka hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti pembahasan diskusi dilaksanakan dengan cara menyajikan dan menguraikan data secara menyeluruh, terperinci, dan terstruktur. Hasil penelitian ini ditemukan hukum yang mengatur tindak pidana penadahan pada tanah air ini terdapat pada Pasal 480 KUHP. tindakan yang dijelaskan pada sub 1 dari pasal tersebut. Sub 1 menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai penadah jika ia menjalankan aksi misalnya yaitu membeli, menyewa, lalu juga menerima tukar, kemudian aksi menerima gadai, ada juga yang menerimanya dengan menjadi hadiah, ataupun sebab ingin memperoleh laba, memperdagangkannya, menukarkan, menggadaikan, lalu yang membawa, menyimpan, ataupun melakukan penyembunyian suatu barang yang diketahui olehnya ataupun yang patut dianggap didapatkan sebab kejahatan. Prinsip utama dalam konsep keadilan restoratif adalah bukanlah mengenakan hukuman terhadap para pelaku kejahatan, namun bagaimana pelaku bisa mengakui tanggung jawab atas perbuatannya. Pada konteks restorative justice, pelakunya diharapkan untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya, yang akhirnya diharapkan mereka bisa menyadari kesalahan yang telah dilakukan.
Analisis Yuridis tentang Wewenang Pemerintahan dalam Implementasi Kebijakan Publik Doorson, Sriveen; Rizky Ramadhan, Gilang; Doorson, Stiven; Aulia, Ardiansyah; H Insan, Isep
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 2 No 2 (2024): 2024
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v2i2.211

Abstract

Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemerintahan modern adalah salah satu faktor penting yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan publik. Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang kompleks, dan undang-undangnya mengatur kewenangan ini. Beberapa contohnya adalah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang tentang Sumber Daya Alam dan Pelayanan Publik.Tujuan penelitian ini ntuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, menerapkan otonomi daerah membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang kewenangan yang dimiliki oleh pusat dan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan, yaitu penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan membaca dan menelaah berbagai jurnal, buku, dan naskah terbitan lainya yang berkaitan dengan topik penelitian saat menulis karya tulis  berkaitan topik yang sedang di teliti. Dengan fokus pada analisis yuridis yang mendalam, jurnal ini mengkaji peran penting pemerintah dalam penerapan kebijakan publik. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasi negara. Pengawasan, termasuk pengawasan publik, dianggap sebagai alat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi rakyat.
Co-Authors Annisa Qutrunnadaa, Febby Asmak UI Hosnah Diaz, Yosaphat Doorson, Sriveen Doorson, Stiveen Doorson, Stiven Farahdinny Siswajanthy Farahdinny Siswajanthy Isep H. Insan Muhammad Fauzi Nur Azra, Dinda Rizky Ramadhan, Gilang Stiven Doorson