Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Mitsaq : Islamic Family Law Journal
Idzhar, Muhammad
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Distribusi Infaq bagi Santri Yatim Piatu dan Penghapal Al-Qur'an Nur, Muhammad; Pancasilawati, Abnan; Idzhar, Muhammad
Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 1 No 2 (2023): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Islamic State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v1i2.5302

Abstract

Potensi dana infaq di Pasukan Amal Sholeh atau yang biasa dikenal dengan istilah PASKAS sangat unggul. PASKAS sebagai salah satu pengelola dana umat di Kutai Barat harus memiliki program untuk dapat mencapai efektivitas yang tinggi dalam pendistribusiannya. Dalam praktiknya PASKAS Kutai Barat memangkas dana umat sebesar 10% untuk biaya operasional. Sehingga muncul pertanyaan bagaimana praktek distribusi infaq yang dilakukan oleh PASKAS dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemotongan distribusi infaq bagi anak yatim piatu dan penghafal Qur’an di Kabupaten Kutai Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan metode penelitian kualitatif yang analisis datanya bersifat deskriptif. Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan konseptual dengan menggunakan konsep upah (ijarah) dalam Islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah teknik observasi, teknik wawancara dan dokumenter. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik distribusi infaq oleh PASKAS Kutai Barat menerapkan pemotongan dana infaq sebesar 10% untuk memenuhi biaya operasional. Pemotongan dana infaq ini dilakukan dengan akad ijarah (upah-mengupah) dalam Fikih Muamalah. Menurut pandangan Islam, pemotongan dana infaq ini hukumnya boleh, karena telah sesuai dengan syarat dan rukun ijarah (upah-mengupah) dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat serta Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Aturan Denda Sewa Menyewa Rental Mobil di Kota Samarinda Ridwan, Muhammad; Idzhar, Muhammad; Noor, Muhammad
Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 2 No 1 (2024): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Islamic State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v2i1.8095

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui praktik penerapan denda pada sewa-menyewa mobil dengan akad yang belum dijelaskan pada saat proses penyewaan mobil. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris-normatif, dengan menggunakan metode kualitatif serta menggunakan pendekatan socio legal research. Subjek penelitian ini adalah PT Adi Sarana Armada tbk (Assa Rent) sedangkan sumber data penelitian yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan, reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada praktik penerapan denda yang diterapkan PT Adi Sarana Armada tbk (Assa Rent) kepada costumernya dengan kesepakatan perjanjian secara tertulis dari para pihak, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat sebagaimana layaknya undang-undang. Assa Rent mempunyai kebijakan dan mekanisme aturan diterapkannya denda bagi costumer lalai atau melanggar perjanjian sewa-menyewa yang telah disepakati. Sementara itu, jika ditinjau dari pandangan fikih muamalah penerapan denda pada sewa-menyewa rental mobil ini diperbolehkan sebagaimana dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 36, sanksi atau denda dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji serta dikenakannya hukuman berupa denda didasarkan pada prinsip ta’zir yaitu bertujuan agar costumer lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya, mencegah terjadinya pelanggaran, memberikan efek jera, dan menjaga keadilan sebagaimana juga telah sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah.
Analysis of Fiqh Muamalah and Positive Law on Auction Transactions on Instagram Waru, Putra Warna; Idzhar, Muhammad
Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 2 No 2 (2024): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Islamic State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v4i2.8825

Abstract

The development of technology 4.0 in today's society is growing rapidly. Until finally business actors and consumers in auction buying and selling transactions are very easy and no longer face to face in offering and selling a product to consumers. This is influenced by the shift in people's lifestyles that utilize technology in buying and selling auctions on one of the intagram social media. This research will analyze first how the practice of auctioning on Instagram, second how the analysis of fiqh muamalah and positive law on auction transactions on Instagram. The method used in this research is the Normative Law method, with the approach (Comparative Approch), in collecting data this research uses (Library search) and instagram posts, and there are data processing techniques namely editing, systematic and description and data analysis techniques used are qualitative analysis for presentation done descriptively. The results of this study indicate that, first, the practice of organizing buying and selling auctions on Instagram is not much different from the practice of organizing organized by the auction hall Second, the organization of buying and selling auctions on Instagram in the view of fiqh muamalah is permissible. It is different with positive law that the organization of the practice of buying and selling auctions on Instagram is said to be illegal and is a form of illegal action.
UPAYA TOKOH AGAMA TERHADAP PERCERAIAN DI KOTA BALIKPAPAN Rais, Muhammad Amin; Haries, Akmad; Idzhar, Muhammad
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 1 No 1 (2023): MITSAQ VOLUME 1, NOMOR 1, 2023
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v1i1.5854

Abstract

Perceraian merupakan putusnya suatu hubungan antara suami dan istri. Perceraian juga menjadi solusi terakhir bagi kedua pasangan suami istri untuk mengakhiri pernikahan. Kota Balikpapan juga banyak terjadi kasus perceraian dan jika dilihat dari Data yang didapat dari Pengadilan Agama Balikpapan angka perceraian setiap tahunnya meningkat dari tahun 2019 terdapat 1.736 perkara kasus perceraian di Kota Balikpapan dan pada tahun 2020 terdapat 1.503 perkara kasus perceraian, kemudian pada tahun 2021 terdapat 1.704 kasus perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perceraian dan mengetahui Upaya Tokoh Agama Balikpapan mengenai perceraian. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan dengan metode kualitatif yaitu metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam, melalui pendekatan yuridis empiris dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah; pertama, mengenai faktor penyebab terjadinya perceraian karena suami istri yang melakukan cerai maka ada faktor permasalahan yang menyebabkan terjadinya perceraian, Perceraian terjadi tidak terlepas dari masalah atau faktor penyebab yang mempengaruhi putusnya suatu perkawinan,.sehingga permasalahan itu yang menjadikan bukti untuk suami atau istri buat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama diantaranya karena faktor mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad dan faktor ekonomi. Kedua, mengenai upaya tokoh agama terhadap perceraian di Kota Balikpapan terdapat solusi dari Kementerian Agama Balikpapan sudah membuat program yaitu bimbingan perkawinan kepada calon pengantin untuk diberikan bekal atau ilmu pengetahuan tentang berumah tangga yang baik dan bahagia agar terhindar dari perceraian yang tidak diinginkan. Kata kunci: Pengadilan Agama Balikpapan, Tokoh Agama, Perceraian
PRAKTIK ARISAN EMAS DI DESA TANJUNG ARU: TELAAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH Patmawati, Patmawati; Idzhar, Muhammad
Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 3 No 2 (2025): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Islamic State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v3i2.6219

Abstract

Masyarakat memiliki kebutuhan akan simpanan atau tabungan yang tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga mudah dicairkan ketika menghadapi kebutuhan mendesak. Salah satu bentuk simpanan yang populer adalah perhiasan emas, yang selain berfungsi sebagai tabungan juga dapat dijadikan modal usaha melalui penjualan kembali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan arisan perhiasan emas di Desa Tanjung Aru serta meninjau praktik tersebut dari perspektif Fikih muamalah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sampel penelitian terdiri dari ketua arisan dan 11 anggota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan perhiasan emas di Desa Tanjung Aru secara teknis sama dengan arisan pada umumnya, di mana setiap anggota membayar iuran sebesar Rp 20.000, kemudian dilakukan undian setiap lima hari untuk menentukan penerima perhiasan emas atau uang tunai. Dari tinjauan fikih muamalah, akad arisan ini memenuhi rukun dan syarat qardh serta ijarah. Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa permasalahan, antara lain perbedaan hasil undian yang berpotensi merugikan pihak tertentu, keterlambatan pembayaran iuran, ketidakadilan dalam pemberian upah ketua arisan, serta adanya ketidakjelasan penggunaan kelebihan dana dari pembelian perhiasan. Hal tersebut menimbulkan ketidakadilan dan tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip fikih muamalah.
PERAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH Hajati, Syifa; Alfitri, Alfitri; Idzhar, Muhammad
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 4 No 1 (2026): MITSAQ VOLUME 4, NOMOR 1, 2026
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v4i1.11512

Abstract

The Government of Samarinda City has enacted Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning Gender Mainstreaming (PUG) as part of its mission to achieve gender equality and justice. Based on this, the researcher is interested in examining the following issues: (1) What are the rights of women and children guaranteed in the Regional Regulation on Gender Mainstreaming?; (2) What is the role of the Samarinda City Government in ensuring and protecting the rights of women and children?; and (3) How is the legal review of the implementation of the Regional Regulation on Gender Mainstreaming? This research is a type of Normative-Empirical legal research (applied law research). The data were analyzed qualitatively using deductive reasoning, and based on Lawrence Meir Friedman’s legal system theory, which consists of legal structure, legal substance, and legal culture. The results of this research show that, first, the Regional Regulation on Gender Mainstreaming regulates the rights of women and children in general terms, through a clause stating that the roles, positions, and responsibilities of women are equal to those of men as development resources. Second, the role of the Samarinda City Government in ensuring and protecting the rights of women and children is carried out by making efforts to implement gender mainstreaming based on the Regional Regulation. Third, from the perspective of legal system theory, the implementation of the Regional Regulation on Gender Mainstreaming shows inconsistencies between the regulation and its implementing policies. In terms of substance, the regulation normatively outlines efforts to achieve equality in women's roles across various sectors.
Co-Authors Abnan Pancasilawati Alfitri Alfitri Hajati, Syifa Haries, Akmad Muhammad Noor Muhammad Nur Muhammad Ridwan Patmawati Patmawati, Patmawati Rais, Muhammad Amin Waru, Putra Warna