Arsad, Jamal Hi
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Effectiveness of E-Court in Handling Civil Cases in Class IA Religious Court of Ternate Yunus, Yahya; Arsad, Jamal Hi; Hardina, Hardina; Ramon, Tomás Mateo; Budiono, Arief
Law and Justice Vol. 9 No. 1 (2024): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v9i1.3903

Abstract

E-Court is a court instrument made by the Indonesian Supreme Court which provides services to society in the forms of online registration, payment, summoning, and courts based on the Supreme Court Decision No. 1 of 2019. Objective: The problems of this research are: (1) How is the effectiveness of the e-Court application in the procedural processes in the Class I A Religious Court of Ternate City and (2) What are the obstacles that influence the application of e-Court in the Class I A Religious Court of Ternate City. Method: This was empirical research which used the statute approach and the case approach. In this research, researchers used the live case study approach which was applied to a legal phenomenon with an ongoing process. Results: showed that the e-Court implementation is effective. Its application is already according to the goal of Article 2 clause (4) of Law No. 48 of 2009 on Judicial Power. The e-Court provides a simpler, quicker, and cheaper form of civil case resolution. The obstacles in e-Court include a lack of human resources, inadequate internet facilities, and social culture. An improvement of the network and socialization on the e-Court implementation under the jurisdiction of the Class I A Religious Court of Ternate are needed. Function: This paper provides information on the effectiveness of the e-Court application. Novelty: This paper provides novelty as no previous research has studied the effectiveness of the e-Court application in the procedural processes in the Class I A Religious Court of Ternate City.   E-Court adalah instrumen pengadilan yang dibuat oleh Mahkamah Agung RI yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, dan persidangan secara online berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2019. Tujuan: Permasalahan dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimana efektivitas penerapan e-Court dalam proses beracara di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Ternate dan (2) Apa saja kendala yang mempengaruhi penerapan e-Court di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Ternate. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus langsung yang diterapkan pada suatu fenomena hukum dengan proses yang sedang berlangsung. Hasil: menunjukkan bahwa penerapan e-Court sudah efektif. Penerapannya sudah sesuai dengan tujuan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. E-Court memberikan bentuk penyelesaian perkara perdata yang lebih sederhana, cepat, dan murah. Hambatan dalam e-Court antara lain kurangnya sumber daya manusia, fasilitas internet yang belum memadai, dan budaya masyarakat. Perlu adanya peningkatan jaringan dan sosialisasi mengenai penerapan e-Court di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate Kelas I A. Fungsi: Penelitian ini memberikan informasi tentang efektivitas penerapan e-Court. Kebaruan: Tulisan ini memberikan kebaruan karena belum ada penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang efektivitas penerapan e-Court dalam proses beracara di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Ternate.
Legal Considerations from Judges in Supreme Court Decree No. 85 K/Pid.Sus/2013 Concerning the Acquittal of Exhibitionism Perpetrators and Their Implications as a Jurisprudence Alwan, Sultan; Arsad, Jamal Hi; Alauddin, Rusdin; Faisal, Faisal; Laha, Fatma; Amirudin Umasangaji
Jurnal Jurisprudence Vol. 12, No. 2, December 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v12i2.1401

Abstract

ABSTRACT Purpose of the study: This paper aims to provide a juridical analysis and the implications of the Supreme Court Decision Number 85 K/Pid.Sus/2013, where an exhibitionist perpetrator was declared to have a mental illness and he could not be held responsible. Methodology: This research used a normative juridical method with a library research approach. It was a descriptive study, which aimed to provide insight into the implication of judges in Supreme Court Decree No. 85 K/Pid.Sus/2013 for the case exhibitionism as a jurisprudence.  Results: Based on the results of the Supreme Court Decision, the judge was wrong in placing exhibitionism as an excuse for eliminating criminal liability. This was based on theories and opinions which say that exhibitionism is not included in the provisions as a reason for eliminating criminal liability because exhibitionism is a type of disorder that is different from the disorders contained in the provisions regarding reasons for criminal elimination, i.e., Article 44 of the Criminal Code concerning the ability to be responsible. Exhibitionism is a sexual disorder, as opposed to a type of psychiatric disorder or psychosis contained in Article 44 of the Criminal Code. The judge also failed to base his decision on an examination by a psychiatrist who has the expertise to accurately determine the perpetrator’s mental condition. Applications of this study: This paper can be applied to prevent future occurrences of similar cases, where exhibitionists are not held accountable for their actions. This may bring more harm than good because exhibitionists will feel they have the freedom to disturb public peace by carrying out exhibitionism. Novelty/Originality of this study: No previous researchers have studied this decision and its implications. Keywords: legal consideration; supreme court; exhibitionism; implications; jurisprudence.   ABSTRAK  Tujuan: Artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis yuridis dan implikasi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 85 K/Pid.Sus/2013, dimana seorang pelaku eksibisionis dinyatakan sakit jiwa dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.  Metodologi: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang implikasi hakim dalam Keputusan Mahkamah Agung No. 85 K/Pid.Sus/2013 terhadap kasus eksibisionisme sebagai yurisprudensi.  Hasil: Berdasarkan hasil Putusan MA, hakim salah menempatkan eksibisionisme sebagai dalih penghapusan pertanggungjawaban pidana. Hal ini didasarkan pada teori dan pendapat yang mengatakan bahwa eksibisionisme tidak termasuk dalam ketentuan sebagai alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana karena eksibisionisme merupakan jenis gangguan yang berbeda dengan gangguan yang terdapat dalam ketentuan mengenai alasan penghapusan pidana yaitu Pasal 44 KUHP tentang kesanggupan untuk bertanggung jawab. Eksibisionisme adalah gangguan seksual, berbeda dengan jenis gangguan kejiwaan atau psikosis yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP. Hakim juga tidak mendasarkan putusannya pada pemeriksaan psikiater yang memiliki keahlian untuk menentukan secara akurat kondisi kejiwaan pelaku.  Aplikasi penelitian ini : Artikel ini dapat diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang, di mana eksibisionis tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka. Hal ini mungkin membawa lebih banyak kerugian karena eksibisionis akan merasa memiliki kebebasan untuk mengganggu ketentraman masyarakat dengan melakukan eksibisionisme  Kebaruan/Orisinalitas: Tidak ada peneliti sebelumnya yang mempelajari keputusan ini dan implikasinya.  Kata kunci: pertimbangan hukum; Mahkamah Agung; eksibisionisme; implikasi; yurisprudensi