Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

PELATIHAN PENINGAKTAN KAPASITAS PEMUDA UNTUK BELA NEGARA DALAM MENYONGSONG HARI PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI 17 AGUSTUS 1945 DI TAHUN 2025 Daholu, Ahmad; Suriadi, Suriadi; Azaluddin, Azaluddin; Tri Pratiwi, Endang; Jasiyah, Rabiyatul; Malik, Ernawati
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka Vol 4 No 05 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/sabangka.v4i05.1767

Abstract

This community service (PKM) activity was implemented in the form of training to increase the capacity of youth to defend the nation in Lapandewa Kaindewa Village, Lapandea District, South Buton Regency. The background to this activity was the challenge of declining nationalism and the weakening understanding of national values among the younger generation amidst the rapid flow of globalization. The method used was a qualitative descriptive approa ch, involving 40 participants consisting of village youth, youth organizations, and local youth leaders. The activity was carried out through the delivery of national insight and discipline, and included a follow-up plan. The results of this activity showed a significant increase in the training participants' understanding of the concept of national defense. The impact of this activity was felt not only by the participants but also by the wider community, with community enthusiasm and commitment to establishing a youth forum for nation al defense as a follow-up. Thus, this PKM makes a tangible contributi on to developing youth with a patriotic character and a role in nation al development in general and regional development in particular
UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN (WOMAN TRAFFICKING) STUDI DI UNIT PPA POLRES BAUBAU Abdullah, La Ode Dedi; Tri Pratiwi, Endang
JIMR : Journal Of International Multidisciplinary Research Vol 1 No 02 (2022): JIMR : Journal Of International Multidisciplinary Research
Publisher : Pusat Studi Ekonomi Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/jimr.v1i02.424

Abstract

Upaya-upaya penanggulangan kejahatan perdagangan manusia atau wanita adalah upaya-upaya penanggulangan kejahatan dapat bersifat preventif dan represif. Upaya preventif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Polri dengan dukungan masyarakat guna mencegah bertemunya niat dan kesempatan guna melakukan kejahatan. Upaya represif adalah segaia upaya yang ditempuh guna penanggulangan setelah terjadinya suatu kejahatan yang terjadi dari kegiatan penyilidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan Pengadilan dan pelaksanaan eksekusi. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan manusia (terutama wanita) adalah lebih disebabkan oleh faktor kemiskinan, pendidikan dan kurangnya kesadaran kaum perempuan dalam menyingkapi berbagai persoalan kehidupan yang terjadi, ditambah lagi dengan keadaan ekonomi dan memanfaatkan kelemahan-kelemahan kaum perempuan yang berada didesa-desa terpencil dimana semua informasi tentang segaia hal tidak dapat diperoleh secara maksimal.
PENDAMPINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA DAN USAHA PADA PELAKU UMKM KELURAHAN BUSOA Tri Pratiwi, Endang; Katjina, Husnah; Saputra, Erdin; Wahyuni, Vivin
Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya Vol. 2 No. 06 (2023): Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/berkarya.v2i06.940

Abstract

Tingginya signifikansi peran UKM bagi pemerataan ekonomi Indonesia masih memunculkan berbagai persoalan diantaranya masih rendahnya produktivitas UMKM, terbatasnya akses sumberdaya produktif, terutama terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar. Hingga saat ini, tidak sedikit pelaku usaha mikro yang mengeluhkan tentang perkembangan usahanya karena disebabkan kekurangan modal dalam bentuk uang. Begitu juga banyak kegiatan usaha mikro mengalami kegagalan atau bangkrut dikarenakan tidak mampu mengelola keuangan dengan baik. Kondisi ini seringkali disebabkan karena keuangan usaha mikro yang dikelola tidak dipisahkan dengan keuangan keluarga. Tim pengabdi Univesitas Muhammadiyah Buton melakukan pendampingan pengelolaan keuangan keluarga dan usaha pada pelaku UMKM di Kelurahan Busoa Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan sejak bulan oktober 2023. Kegiatan pendampingan berlangsung selama 4 minggu yang diikuti 30 orang peserta. Kegiatan pendampingan tersebut menemukan bahwa praktik pengelolaan keuangan bagi para pelaku UMKM di Kelurahan Busoa belum dilakukan secara maksimal dan masih sederhana. Pencatatan dilakukan hanya sebatas mencatat penjualan dan buku catatan kecil sebagai pengingat utang konsumen. Kondisi ini tidak mampu mengukur kinerja dan keberlangsungan usaha. Selain itu, pemisahan kas usaha dan kas keluarga pada pelaku UMKM di Kelurahan Busoa masih sulit dilakukan. Kondisi ini disebabkan pemilik menangani langsung kas usaha dan belum mampu melakukan pencatatan untuk memisahkan kas usaha dan kas keluarga.
PENDEKATAN EKONOMI TERHADAP RESTITUSI DALAM TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Abdullah, La Ode Dedi; Tri Pratiwi, Endang; Jamil, Jamil
Jurnal Multidisipliner Bharasumba Vol 5 No 01 (2026): BHARASUMBA: Jurnal Multidisipliner
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/bharasumba.v5i01.2207

Abstract

This study aims to analyze the regulation and implementation of restitution in juvenile criminal offenses and examine it from an economic law perspective. The findings indicate that although restitution is normatively recognized within the Juvenile Criminal Justice System, its regulation remains partial and not comprehensive. This situation results in suboptimal implementation in practice, preventing the full achievement of child protection, victim rights restoration, and restorative justice objectives. Therefore, regulatory strengthening and harmonization are required to ensure effective and equitable application of restitution. From an economic law perspective, restitution serves as an effective and efficient instrument, capable of compensating victims’ losses while reducing the social costs associated with penal sanctions. However, its application still faces constraints due to normative regulatory limitations. Consequently, a more integrated restitution framework is necessary so that economic efficiency aligns with child protection and the realization of restorative justice goals.
PENGUATAN LEGAL AWARENESS DAN ECONOMIC LITERACY BAGI PELAKU USAHA MIKRO DI DESA KOLOWA Abdullah, La Ode Dedi; Tri Pratiwi, Endang
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/sabangka.v5i01.2211

Abstract

Based on the results of normative research, it can be concluded that (1) the application of legal awareness and economic literacy for micro-business actors in Kolowa Village shows that despite having great economic potential, business legal awareness is still low and economic literacy is only at the basic-intermediate level, with limitations in financial management and planning. These two aspects are interconnected and play an important role in opening access to capital, markets, and business protection but are still constrained by limited information and mentoring. Therefore, integrated and sustainable legal and economic education programs are needed to support the sustainability and competitiveness of microenterprises. (2) Research results in Kolowa Village show that strengthening legal awareness and economic literacy among microentrepreneurs is still hampered by limited access to information and infrastructure, cultural resistance, low managerial capacity, weak sustainable mentoring, and a lack of coordination among village institutions. This impacts legal certainty, economic resilience, and business competitiveness, necessitating an integrated and sustainable approach that combines legal and economic education with practical mentoring based on the village ecosystem.