Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

BASIC CONCEPTS OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE Nurul Hidayati Murtafiah; Putri Intan Yulianti; Imam Nurjaman; Ridwan
Jurnal Penelitian Progresif Vol 3 No 1 (2024): SEPTEMBER 2023- FEBRUARY 2024
Publisher : CV Naskah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61992/jpp.v3i1.97

Abstract

Organizing is a process of classifying and dividing activities/work according to the expected goals of an organization, so that by organizing tasks and responsibilities can be divided among the administrators so that everything can run effectively. In organizing this article, we review the factors that influence it, namely: Human Resources, Goals and Organizational Structure. a study of Human Resource Management literature. The purpose of writing this article is to build a hypothesis of the influence between variables to be used in further research. The results of this literature review article are: (1) Human or human resource management in an organization influences the organizing process related to the implementation of the organization itself. (2) Organizational goals influence organizing, where in its activities the organization must be oriented towards organizational goals. (3) The organizational structure influences organizing because the organizational structure regulates, including the division of tasks and authority, in a simple organizational concept map.
Analisis Yuridis Efektivitas Pengawasan oleh Pemerintah terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Memiliki Izin Lingkungan Intan Maulida Nuripma; Fradisa Prabu Khairatthar; Imam Nurjaman; Linda Solihat; Hayun Halimatul Umah; Ikhwan Aulia Fatahillah
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 3 No. 4 (2025): December : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin (ACCEPTED)
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v3i4.839

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas pengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha yang beroperasi tanpa izin lingkungan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 serta perubahan kebijakan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan struktur perizinan menimbulkan ketidakpastian kewenangan dan melemahkan instrumen preventif yang sebelumnya melekat pada izin lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menilai kekaburan norma, kekosongan hukum, dan potensi disharmonisasi aturan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pengawasan tetap berada pada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan PPLH serta PPLHD sebagai pejabat fungsional yang memiliki tugas pengawasan. Namun efektivitasnya melemah ketika pelaku usaha tidak memiliki izin lingkungan, karena penghapusan izin lingkungan sebagai instrumen tersendiri dalam UU Cipta Kerja menghilangkan landasan preventif yang sebelumnya menjadi dasar pengawasan. Ketidaksinkronan antara UUPPLH dan perizinan berbasis risiko menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaan pengawasan dan keberlakuan sanksi. Penguatan kepastian hukum, kapasitas kelembagaan, dan koordinasi antarinstansi menjadi kebutuhan mendesak. Pengawasan tetap memiliki dasar hukum, tetapi efektivitasnya memerlukan penguatan struktural dan regulatif.