Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Intan Maulida Nuripma
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Efektivitas Pengawasan oleh Pemerintah terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Memiliki Izin Lingkungan Intan Maulida Nuripma; Fradisa Prabu Khairatthar; Imam Nurjaman; Linda Solihat; Hayun Halimatul Umah; Ikhwan Aulia Fatahillah
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 3 No. 4 (2025): December : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin (ACCEPTED)
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v3i4.839

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas pengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha yang beroperasi tanpa izin lingkungan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 serta perubahan kebijakan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan struktur perizinan menimbulkan ketidakpastian kewenangan dan melemahkan instrumen preventif yang sebelumnya melekat pada izin lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menilai kekaburan norma, kekosongan hukum, dan potensi disharmonisasi aturan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pengawasan tetap berada pada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan PPLH serta PPLHD sebagai pejabat fungsional yang memiliki tugas pengawasan. Namun efektivitasnya melemah ketika pelaku usaha tidak memiliki izin lingkungan, karena penghapusan izin lingkungan sebagai instrumen tersendiri dalam UU Cipta Kerja menghilangkan landasan preventif yang sebelumnya menjadi dasar pengawasan. Ketidaksinkronan antara UUPPLH dan perizinan berbasis risiko menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaan pengawasan dan keberlakuan sanksi. Penguatan kepastian hukum, kapasitas kelembagaan, dan koordinasi antarinstansi menjadi kebutuhan mendesak. Pengawasan tetap memiliki dasar hukum, tetapi efektivitasnya memerlukan penguatan struktural dan regulatif.
Pertanggungjawaban Hukum Penggunaan Hak Potret oleh Penulis Alternative Universe Aplikasi X Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Tessa Trineni; Intan Maulida Nuripma
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 3 No. 2 (2025): Mei: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v3i2.5191

Abstract

The purpose of this article is to examine normatively how a person's liability for copyright infringement on portraits made in the framework of freedom of expression, namely writing stories, which means that it will methodologically question whether the existing liability by the author of Alternative Universe is in accordance with what is envisioned by the Copyright Law. The research methodology for the preparation of this article is through the type of normative research that views the law as a set of norms, one of which is a court decision. Through a statutory approach, the article is prepared with literature study data collection techniques and analyzes with a qualitative nature. This article concludes that the unauthorized use of portraits of public figures in commercial alternate universe (AU) fanfiction violates copyright, portrait rights, and moral rights, which can lead to both criminal and civil liability for the author, publisher, or production house. Although the publisher or producer is primarily responsible, the author can still be held liable for bad faith in using the work without permission. Therefore, creative industry players must understand and comply with legal provisions to avoid violations and the accompanying sanctions.
Co-Authors Fradisa Prabu Khairatthar Hayun Halimatul Umah Ikhwan Aulia Fatahillah Imam Nurjaman Linda Solihat Tessa Trineni