Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Tunas Agraria Widya Bhumi Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan Jurnal Pertanahan
Amrullah, M. Nur Kamila
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Agrarian Conflict Handling Policy in the Tourism Village Development Program in the Lake Toba Area Rosiani, Lutfia Dwi; Amrullah, M. Nur Kamila
Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan Vol. 3 No. 2 (2024): Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/mj.v3i2.51

Abstract

Lack of public knowledge about land ownership and the inability of the public to control emotions in solving problems can trigger conflicts, both conflicts of interest and agrarian conflicts. Furthermore, local government policies that are not firm enough in dealing with people who do not fully understand land ownership and assets that cannot be controlled by individuals are also factors in agrarian conflicts. Agrarian conflicts in each region are different, but it is possible that the causal factors and chronology are the same as in other regions. This paper aims to discuss local government policies in handling agrarian conflict cases. Interviews were the method used. We use interview techniques to explore the chronology of conflict cases and their resolution. The study employs qualitative data analysis tech­niques. The study's results demonstrate that related parties engage in deliberation to implement the policy for handling agrarian conflicts. The land office's role in conflict resolution is to provide land administration services. Once the Ombudsman of the Republic of Indonesia receives a case report, they must proceed through several stages before issuing a decision letter. Only the Regency Government and the Land Office must cooperate by adhering to the stages and participating in the Ombudsman's examination.
Penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG) Berbasis Dusun Untuk Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Lahan Putri, Nabila Isnaen; Amrullah, M. Nur Kamila
Widya Bhumi Vol. 4 No. 1 (2024): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v4i1.93

Abstract

Land management in a region still faces internal (domestic) and external challenges. The limited natural resources necessitate innovative use of Geographic Information Systems (GIS) technology to make land management more effective and efficient. This paper aims to describe findings on the use of GIS technology in land management and to analyze the land potential in Mergan Hamlet. The research method used is a descriptive qualitative method. Field-based land use data were obtained from observations and field surveys, while secondary data were derived from literature studies. Subsequently, data analysis was conducted qualitatively using a spatial approach. The research results show that there are lands that still require monitoring and handling to optimize land use. This paper concludes that the use of GIS technology can capture, store, examine, and display land data with spatial references on a single map. This enables stakeholders to more easily view, analyze, and manage natural and artificial resources optimally. Pengelolaan lahan pada suatu daerah masih menghadapi tantangan internal (domestik) dan eksternal. Terbatasnya sumber daya alam memerlukan inovasi penggunaan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk mengefektif dan mengefisienkan pengelolaan lahannya. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan temuan atas penggunaan teknologi SIG dalam pengelolaan lahan serta menganalisis potensi lahan yang ada di Dusun Mergan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Data penggunaan lahan berbasis bidang diperoleh dari hasil observasi dan survei lapangan, sedangkan data sekundernya berasal dari studi kepustakaan. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lahan yang masih memerlukan pengawasan dan penanganan untuk optimalisasi penggunaan lahan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa penggunaan teknologi SIG mampu menangkap, menyimpan, memeriksa, dan menampilkan data pertanahan bereferensi spasial pada satu peta. Hal ini memungkinkan bagi pemangku kepentingan untuk lebih mudah melihat, menganalisis dan mengelola sumber daya alam/buatan dengan optimal.
Analisis konsistensi penggunaan lahan terhadap peta RTRW provinsi Riau di desa Beringin Jaya Muammar, Ahmad Allaam; Amrullah, M. Nur Kamila
Tunas Agraria Vol. 6 No. 2 (2023): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v6i2.222

Abstract

The Regional Spatial Plan (RTRW) is the basis on which the government carries out regional development. To ensure that development is carried out according to regulations, it is important to ensure compatibility between land use and the RTRW Map. Land problems arose in Beringin Jaya Village, Riau Province, due to the expansion of plantation land that penetrated into forest areas. This study aims to evaluate the extent to which the RTRW Map issued by the Provincial Government of Riau corresponds to the actual field conditions. The results showed that the level of suitability between land use and the RTRW Map was 67.78% suitable, 30.42% not suitable, and 1.48% supported. Furthermore, a suitability analysis between land parcels that have SHAT and the RTRW is carried out through overlay using parcel data downloaded with the RTRW Map. From the results of the Land Use Map overlay, it was revealed that 29% of the total area was determined according to the spatial plan, while 49% of the 45 sampled plots of land were located outside the forest area. . Thus, the local regional government needs to work together with relevant agencies in formulating appropriate, effective and efficient policies so that problems related to spatial planning can be resolved and then the Governor needs to submit a request to the Ministry of Environment and Forestry to form an Integrated Team.   Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah. Untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan peraturan, penting untuk memastikan kesesuaian antara penggunaan lahan dengan Peta RTRW. Permasalahan pertanahan muncul di Desa Beringin Jaya, Provinsi Riau, karena perluasan lahan perkebunan yang merambah ke kawasan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Peta RTRW yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Riau sesuai dengan kondisi lapangan yang sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesesuaian antara penggunaan lahan dan Peta RTRW sebesar 67,78% sesuai, 30,42% tidak sesuai, dan 1,48% mendukung. Selanjutnya, analisis kesesuaian antara bidang tanah yang memiliki SHAT dengan RTRW dilakukan melalui overlay menggunakan data persil yang diunduh dengan Peta RTRW. Dari hasil overlay Peta Penggunaan Lahan, terungkap bahwa 29% dari total luas wilayah yang ditetapkan sesuai dengan tata ruang, sementara 49% dari 45 sampel bidang tanah berada di luar kawasan hutan. Dengan demikian, pemerintah daerah setempat perlu bekerja sama dengan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan yang sesuai, efektif, dan efisien sehingga permasalahan terkait penataan ruang dapat terselesaikan dan kemudian Gubernur perlu mengajukan permohonan kepada Kementerian LHK untuk dibentuk Tim Terpadu.
Konsolidasi Tanah Kasultanan dalam Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Kampung Jlagran, Kota Yogyakarta: - Nugroho, Tanjung; Aberta, Martina; Amrullah, M. Nur Kamila; Suharto, Eko
Jurnal Pertanahan Vol 14 No 2 (2024): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v14i2.273

Abstract

Kebutuhan akan tanah di kawasan perkotaan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan laju pembangunan. Penguasaan dan penggunaan tanah yang tidak terkendali telah berdampak menjamurnya permukiman yang dibangun tanpa mengindahkan aturan dan fungsi kawasannya. Hal itu mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan, sehingga banyak di antara permukiman perkotaan terindikasi sebagai permukiman kumuh. Fenomena ini terjadi pula di Kota Yogyakarta. Untuk menangani permasalahan itu, antara lain dengan melaksanakan konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah yang sedang berjalan sebagai program peremajaan permukiman kumuh terdapat di Kampung Jlagran, Kelurahan Pringgokusuman, Kemantren Gedongtengen. Selain penataan lingkungan, hal yang menarik dari konsolidasi tanah tersebut adalah status objek konsolidasi tanahnya yang merupakan tanah milik Kasultanan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui: 1) permasalahan lingkungan di pemukiman kumuh Kampung Jlagran, 2) proses konsolidasi tanah dalam program peremajaan permukiman kumuh, 3) kendala beserta solusinya, dan 4) dampaknya. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan kumuh Kampung Jlagran cukup kompleks. Penyelenggaraan konsolidasi tanah meliputi perencanaan, penataan penguasaan dan pemanfaatan tanah, pembangunan hasil, dan pengawasan. Terdapat kendala dalam penyelenggaraan konsolidasi tanah namun berhasil diatasi dengan baik. Pembangunan hasil tahap I telah diselesaikan Februari 2024 yang berdampak pada kondisi fisik lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan sosio-ekonomi menjadi lebih baik.   The need for land in urban areas is continuously to increase along with population growth and development activities. Uncontrolled land possession and use have resulted in the proliferation of settlements built without consideration for the area’s regulations and purposes. This has resulted in a decline in environmental quality, leading to many urban settlements indicated as slum area. This phenomenon also occurs in Yogyakarta city. One approach to address this issue is through land consolidation. Slum rejuvenation program is in Kampung Jlagran, Pringgokusuman Village, Gedongtengen District is one example of ongoing land consolidation project in Yogyakarta City. This land consolidation object is intriguing due to its status as Sultan Ground, in addition to its environmental planning. The purpose of this study is to identify and analyze: 1) environmental problems in the slum settlement of Kampung Jlagran, 2) land consolidation process in the slum rejuvenation program, 3) obstacles and their solutions, and 4) their impacts. The study used a descriptive method with a qualitative approach. The results show that the slum environmental problems of Kampung Jlagran are quite complex. The implementation of land consolidation includes planning, land control and utilization arrangements, development of results, and supervision. There were challenges in implementing land consolidation, but they were effectively addressed. Implementation phase I was completed in February 2024, resulting of the enhancement of physical and environment condition, social communities, and socio-economic. Keywords : land consolidation, Slum Rejuvenation Program, Sultanate Ground
Co-Authors Aberta, Martina Eko Suharto Muammar, Ahmad Allaam Putri, Nabila Isnaen Rosiani, Lutfia Dwi Tanjung Nugroho, Tanjung