Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.8
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Ensiklopedia of Journal Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Al-DYAS : Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat Abdi Implementasi Pancasila: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Innovative: Journal Of Social Science Research Polyscopia Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi
Roberia, Roberia
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Analisis Penerapan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Putusan Dan Prosedur Di BPSK Bukittinggi Putri, Hanifah Nilau; Frinaldi, Aldri; Roberia, Roberia
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i1.2026.122-129

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam proses penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik diimplementasikan dalam prosedur dan putusan BPSK. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris, Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPSK Bukittinggi telah menerapkan sebagian besar asas AUPB dalam proses penyelesaian sengketa. Asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik telah tercermin dalam berbagai prosedur, mekanisme kerja, serta pertimbangan majelis. Namun demikian, penelitian juga menemukan sejumlah kendala struktural, terutama menyangkut keterbatasan kewenangan BPSK, potensi pembatalan putusan oleh pengadilan, serta minimnya fasilitas administratif dan digitalisasi layanan. Kondisi tersebut berdampak pada efektivitas BPSK sebagai lembaga quasi-peradilan dalam memberikan perlindungan konsumen. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta optimalisasi transparansi dan akses layanan publik untuk memperkuat fungsi BPSK sebagai penjaga kepentingan konsumen
Co-Authors Aldri Frinaldi Efendi, Tifani Frinaldi, Aldi Latifa, Asma Mudhoffar, Khosyi Mulyadi Mulyadi Nilasari, Vivi Putri, Hanifah Nilau Santi Nofria Ulfa Wardana, Rian Ismi Wulandari, Afni Y, Angye Mareta Zen, Najmatul Haya