Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

THE DEVELOPMENT AND LIMITATIONS OF DECENTRALIZATION IN INDONESIA WHEN LAW NUMBER 5 OF 1974 CONCERNING THE PRINCIPLES OF GOVERNMENT IN THE REGIONS CAME INTO FORCE: PERKEMBANGAN DAN BATASAN DESENTRALISASI DI INDONESIA PADA SAAT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH BERLAKU Edward, Aurelia Valentin; Akbar, Wahyu Saputra; Marantika, Jerry; Frinaldi, Aldi; Hendranaldi, Hendranaldi; Magriasti, Lince
Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Vol 8 No 2 (2024): SANTHET: (JURNAL SEJARAH, PENDIDIKAN DAN HUMANIORA) 
Publisher : Proram studi pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/santhet.v8i2.4718

Abstract

Artikel ini mengulas perkembangan desentralisasi pada masa orde lama khususnya setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 telah mengatur bagaimana pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah di daerah. Namun, sebagaimana terwujud dalam praktiknya, Undang-Undang tersebut tampaknya lebih disusun dalam kerangka sentralisasi ketimbang merupakan sebuah landasan bagi terlaksananya desentralisasi. Artikel ini mengulas terkait perkembangan dan batasan dari desentralisasi pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dengan pendekatan metode studi literasi dari berbagai sumber bacaan terkait.
PENERAPAN KEBIJAKAN APLIKASI SIPD DI BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI Edward, Aurelia Valentin; Akbar, Wahyu Saputra; Marantika, Jerry; Frinaldi, Aldi; Asnil, Asnil; Putri, Nora Eka
Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Vol 8 No 2 (2024): SANTHET: (JURNAL SEJARAH, PENDIDIKAN DAN HUMANIORA) 
Publisher : Proram studi pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/santhet.v8i2.4719

Abstract

Artikel ini mengulas mengenai penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) dimana sebagai bentuk pengintegrasian sistem informasi pembangunan daerah dengan keuangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Namun, sebagaimana terwujud dalam praktiknya, masih ada hambatan dan penyesuaian baru terhadap sistem aplikasi ini. Artikel ini menggunakan metode pendekatan deskriptif. Hasil kesimpulan analisa penerapan SIPD ini sudah mulai diterapkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku meski masih ada beberapa hambatan yang harus disesuaikan.
Peran Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Good Governance di Era Digital Zen, Najmatul Haya; Frinaldi, Aldi; Roberia, Roberia
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.17408

Abstract

Governance faces new challenges in the digital era, including misuse of technology and unequal access to information. State Administrative Law (HAN) is crucial in ensuring that digital transformation is in line with the principles of Good Governance. This research aims to analyze the role of HAN in supporting the implementation of Good Governance in the digital era. This research uses a qualitative approach with a descriptive analysis method. The results show that HAN has an important role in realizing Good Governance in the digital era, especially in the aspects of regulation, supervision, and community empowerment. HAN encourages the use of technology to increase efficiency and community involvement, but needs to be balanced with strong regulations to protect community rights. Digitalization can support Good Governance if implemented with a clear legal framework and effective oversight. Optimal implementation of HAN can strengthen public trust and ensure sustainable digital transformation. The government needs to strengthen regulations and supervision related to the application of technology in public administration. Improving people's digital literacy is also important to support participation and oversight of the government.