Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review JURNAL Al-AZHAR INDONESIA SERI SAINS DAN TEKNOLOGI JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika) UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Andalas Law Journal
Utama, Nanda
Unknown Affiliation
Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Education Electrical & Electronics Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS GAME EDUKASI PADA MATA PELAJARAN INFORMATIKA KELAS X TJKT SMK NEGERI 1 SINTUK TOBOH GADANG Utama, Nanda; Ade Darman, Regina; Nurdin, Bernediv
JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika) Vol. 7 No. 5 (2023): JATI Vol. 7 No. 5
Publisher : Institut Teknologi Nasional Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36040/jati.v7i5.7684

Abstract

Pendidikan merupakan aspek penting dalam membentuk generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan. Terdapat faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran antara lain pendidik, peserta didik, fasilitas, serta media pembelajaran yang digunakan. Selama penulis melakukan observasi di SMK Negeri 1 Sintuk Toboh Gadang terdapat permasalahan dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran informatika, hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan peserta didik, diketahui bahwa peserta didik belum memahami materi dengan baik dan cenderung merasa jenuh dengan media pembelajaran yang disajikan oleh pendidik, Penelitian dilakukan dengan tujuan mengembangkan media pelajaran berbasis game edukasi, mengetahui tingkat kevalidan dan kepraktisan media pelajaran berbasis game edukasi pada mata pelajaran informatika kelas X TJKT . Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan dengan menggunakan model pengembangan Multimedia Development Life Cycle (MDLC).Terdapat 6 tahapan yaitu ideasi, desain, pengumpulan dokumen, pembuatan, pengujian dan distribusi. Hasil dari analisis data tingkat dari validasi game edukasi yang dinilai oleh validator dengan rata-rata 92,22% dengan kategori “Sangat Valid”. Dari analisis data presentase tingkat kepraktisan game edukasi yang dinilai oleh guru mata pelajaran informatika mendapatkan presentase 84,49% kategori “Sangat Praktis”. Dan game edukasi yang dinilai oleh siswa mendapatkan presentase 86,32% kategori “Sangat Praktis.
The Evolving Role of the Deposit Insurance Corporation in Indonesia's Insurance Sector Sitorus, Deni Hendra; Utama, Nanda; Almaududi, Almaududi
Andalas Law Journal Vol 9 No 1 (2024)
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fak. Hukum Univ. Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/alj.v9i1.77

Abstract

The Deposit Insurance Corporation (DIC) in Indonesia has expanded its role to guarantee insurance policies under Law Number 4 of 2023. This study examines the DIC's new responsibilities, including regulator, reinsurer, liquidator, risk mitigator, and creditor, and their legal implications. The research highlights potential legal gaps and uncertainties arising from this expanded role, offering valuable insights for policymakers and practitioners. The method used in this research is normative juridical using a statutory regulation approach. The results of this research show that DIC as an insurance policy guarantor has several positions, namely as regulator, Reinsurer, Liquidator, GMS, and Creditor.
SENGKETA SAKO DAN PENYELESAIANNYA OLEH PERADILAN ADAT NAGARI DI KABUPATEN TANAH DATAR BERDASARKAN PERDA NO. 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI Utama, Nanda; Murniwati, Rahmi; Tasman, Tasman
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 4 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.290

Abstract

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui lembaga pengadilan (litigasi) dan dapat juga diselesaikan diluar lembaga pengadilan (non litigasi). Penyelesain sengketa non litigas lebih dikenal dengan Alternative Disputes Resolution (ADR). Penyelesaian sengketa secara non litigasi lahir karena beberapa kelemahan dalam penyelesaian sengketa secara litigasi. Lahirnya Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari memberikan pembaruan hukum bagi masyarakat Sumatera Barat khususnya pada Kabupaten Tanah Datar dimana semula penyelesaian sengketa sako maupun pusako diselesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari beralih kepada lembaga Peradilan Adat Nagari yang dibentuk oleh KAN. Berdasarkan hal ini maka rumusan masalah penelitian yaitu: 1) Bagaimana penyelesaian sengketa sako melalui mediasi oleh peradilan adat Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari? 2) Bagaimana peran peradilan Adat di Kabupaten Tanah Datar dalam penyelesaian sengketa sako? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, bersifat deskriptif analitis, dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian merumuskan: 1). Penyelesaian sengketa sako di oleh peradilan adat nagari di Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari dilaksanakan berdasarkan ketentuan adat yang berlaku yaitu bajanjang naiak batanggo turun. 2) . Peran Peradilan Adat di Kabupaten Tanah Datar dalam penyelesaian sengketa sako dilihat dari 3 nagari yaitu Nagari Balimbiang, Nagari Sungayang, dan Nagari Sumani yaitu tidak berperan karena diketahui bahwa KAN dari 3 Nagari tersebut belum mebentuk Peradilan Adat Nagari sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 15 Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari sehingga penyelesaian sengketa sako masih dilakukan secara musyawarah mufakat oleh Kerapatan Adat Nagari di Nagari tersebut.
Asuransi Profesi Sebagai Perlindungan Terhadap Dokter dalam Tindakan Medis Utama, Nanda
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1932

Abstract

Dalam produk peransuransian terdapat pula tanggung jawab tertanggung kepada pihak ketiga yang mungkin diakibatkan tertanggung. Produk asuransi profesi bagi dokter sebuah sarana bagi dunia medis di Indonesia dalam menghadapi resiko-resiko dari tindakan dokter secara disengaja maupun kelalaiannya. Asuransi profesi sebagai alat bagi dokter untuk menanggulangi berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu pekerjaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum atau disebut sebagai doctrinal research. Pendekatan penelitian ini menggunakan statute approach, conceptual approach, dan case approach. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap profesi dokter dapat meliputi Informed consent dan Rekam Medis untuk membuktikan tindakan medis yang dilakukan kepada pasien. Asuransi profesi pada dokter sebagai alat untuk melindungi dari masalah hukum meliputi Mengganti kerugian cedera fisik/mental/kematian dari pasien, Penggantian terhadap biaya pengacara atau pengadilan dan Menjamin kelalaian dokter saat bertugas di luar lingkup ruang praktek sehari-hari karena keadaan mendesak atau darurat. Dengan begitu, seorang dokter dapat menanggulangi risiko hukum berupa kerugian akibat tindakan medis terhadap pasien.
Analisis Perbandingan Bahan Bakar Gas dan Energi Listrik Dari Biogas Dengan Memanfaatkan Feses Manusia Utama, Nanda; Jelita, Marhama
JURNAL Al-AZHAR INDONESIA SERI SAINS DAN TEKNOLOGI Vol 9, No 1 (2024): January 2024
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/sst.v9i1.2619

Abstract

The increasing population growth every year results in many problems, the problem that arises is the increasing amount of waste in the form of human feces that is thrown into septic tanks. Large amounts of human feces can be found, such as in Islamic boarding schools with the number of students continuing to increase, causing the amount of feces to also continue to increase. The problem of human feces can be overcome by utilizing feces into biogas. Utilizing biogas is a solution to replace fossil fuels and also prevents human waste from polluting the environment. The aim of the research is to find out the potential amount of student feces, find out the biogas produced using the anaerobic method, find out the results of converting biogas to LPG fuel and electrical energy and compare the costs of the energy conversion process so as to save the operational costs of the Islamic boarding school. The amount of feces produced from 59 people was 14.75 kg/day with the biogas obtained being 0.068 m3/day, the conversion of biogas to LPG fuel as much as 0.03128 kg/day, the electrical energy produced was 223,892 kJ/day, the result of converting biogas to electrical energy is 0.06224 kWh/day, the cost of saving gas fuel is IDR. 33,456 and the cost of saving electrical energy is Rp. 2,524. So the result of using biogas from human feces is that the greatest energy obtained is electrical energy, while the greatest savings are gas fuel.Keywords - Human Feces, Gas Fuel, Electrical Energy, Biogas, Anaerobic Methods.
PENERAPAN PERMA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT) DALAM PENYELESAIAN PENUMPUKAN (KONGESTI) PERDATA PADA PENGADILAN DI SUMATERA BARAT Ulfanora, Ulfanora; Amelia, Dian; Utama, Nanda
UNES Law Review Vol. 5 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.358

Abstract

The judicial process prioritizes legal certainty both in time and minimizes costs for the parties as Law Number 48 of 2009 in Article 2 and Article 4 paragraph (2) requires the existence of important principles in civil procedural law, namely Simple, Fast, Low Cost. Settlement of disputes at the first level with the a quo principle is certainly the hope of the whole community, especially those who want to resolve disputes through the courts, with the application of this principle, it is hoped that the settlement of cases, especially in the civil sector, will not be delayed and can be resolved in a short period of time, so that the costs incurred by the parties are not too high. However, the settlement of civil disputes through a simple trial under examination is regulated in a limited manner with a material claim value of a maximum of Rp. 500,000,000.00 (five hundred million rupiah) preceded by a dismissal process and the settlement period of this case is not more than 25 (twenty five) ) working days. The results of this study explain firstly the application of Perma Number 4 of 2019 procedures for resolving simple lawsuits at the District Court in West Sumatra can run effectively such as providing convenience for parties to access and register simple lawsuits both online and offline, educating Registrars and Judges about simple lawsuits so that can degrade errors (human error), as well as proven by a matrix of cases per year that are decided through a simple lawsuit. Second, the obstacle that often occurs in the process of resolving simple lawsuits is that judges often do not read the lawsuit comprehensively and immediately set a trial day so that when the trial takes place it is proven that the dispute cannot be resolved with a simple lawsuit (there are provisions in Articles 3 and 4 of this Perma). met) and ended up not being able to continue (NO).
Urgensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penolakan Perkawinan Beda Agama Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 Amelia, Dian; Utama, Nanda; Zulfa, Fadhilla
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.874

Abstract

The existence of Article 36 of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration becomes a weapon for couples who wish to marry with different religions in registering their marriage through a decision from the District Court. This is contrary to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which prohibits interfaith marriages and also prohibits these marriages from being registered. In 2022 a citizen named E. Ramos Petege submitted a request for judicial review of Article 2 paragraph (1) and Article 8 letter F of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage because these articles were considered to violate his constitutional rights. The Constitutional Court also decided to reject the petition of the applicant. Research using normative juridical method with the nature of descriptive analysis research. The results of this study explain that violations in the legal order of marriage in Indonesia are motivated by minimal understanding of religion with the assumption that marriage is only limited to civil relations and the Marriage Law does not explicitly imply a prohibition against interfaith marriages. Furthermore, the reasons for the District Court granting interfaith marriages are related to human rights in the 1945 Constitution and legal rules on population administration. So that the urgency of the decision of the Constitutional Court in rejecting interfaith marriages is to provide legal certainty and become a final and binding legal reference for all law enforcement agencies in Indonesia.
Co-Authors Ade Darman, Regina Almaududi, Almaududi Amelia, Dian Jelita, Marhama Nurdin, Bernediv Rahmi Murniwati Sitorus, Deni Hendra Tasman Tasman Ulfanora, Ulfanora Zulfa, Fadhilla