Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains
Denny Achsanul Hak
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Konsekuensi Hukum terhadap Malpraktek dalam Kedokteran: Legal Consequences of Malpractice in Medicine Sumirahayu Sulaiman; Soni Fino Bahari; Denny Achsanul Hak; Tunjung Laksono Utomo; Heri Budianto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 6: Juni 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i6.5546

Abstract

Malpraktik merupakan suatu kegiatan yang salah yang dilakukan oleh dokter dan tidak sesuai dengan standar oprasional prosedurnya, terjadinya malpraktek dalam kedokteran itu bisa berupa malpraktik medik, malpraktik etik dan malpraktik yuridis. Dan jika malpraktek tersebut benar-benar dilakukan oleh tenaga Kesehatan dalam terhadap pasiennya, maka konsekwensi hukumya dapat berupa malpraktik perdata yang dapat diajukan gugatan secara keperdataan, malpraktik pidana yang dapat digugat secara pidana dan malpraktik administrasi negara yang dapat digugat secara keadministrasian negara. Namun jika dalam prakteknya tindakan kedokteran sudah mendapat persetujuan pasien, maka tanggung jawab hukumnya ada pada dokter. Hal ini diatur Pasal 17 ayat (1) Permenkes No.290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Bila pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran atau semua bentuk kelalaian tenaga kesehatan yang merugikan pasien di rumah sakit atau terhadap semua bentuk kelalaian atau kesalahan dalam pelayanan terhadap pasien, maka tanggung jawab hukumnya ada pada rumah sakit. Hal ini diatur Pasal 17 ayat (2) Permenkes No. 290/MENKES/PER/III/2008; Pasal 46 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Pasal 58 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan Pasal 77 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
Legal Implications of Health Service Denial for BPJS Patients: A Study on the Principles of Universal Health Coverage Maria Alberta Liza Quintarti; Endah Labati Silapurna; Denny Achsanul Hak; Ady Purwoto; Bambang Supriadi
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 1: January 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i1.6787

Abstract

Both the patients and the service providers face serious legal ramifications when health services are denied to BPJS Kesehatan participants. Such rejection might have serious legal repercussions in the context of Universal Health Coverage (UHC), which seeks to provide inclusive and equitable access to health treatments. Using the core tenets of UHC, which uphold everyone's access to healthcare free from discrimination, this article seeks to examine the legal ramifications of BPJS patients' refusal of health services. This article examines a number of variables that contribute to service denials and the legal tools that can be employed to safeguard patients' rights within the BPJS-based healthcare system by looking at pertinent legal legislation and industry practices.
Co-Authors Ady Purwoto Endah Labati Silapurna Heri Budianto Maria Alberta Liza Quintarti Soni Fino Bahari Sumirahayu Sulaiman Supriadi, Bambang Tunjung Laksono Utomo