Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.18
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Inovasi Penelitian Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains
Maria Alberta Liza Quintarti
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
MEDIA POHON BERHITUNG UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA SEKOLAH DASAR Siti Kurniati; Melkyanus Bili Umbu Kaleka; Maria Alberta Liza Quintarti
Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2020): Volume 1 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : LPPM Universitas Flores

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37478/mahajana.v1i1.722

Abstract

Learning from home is a step taken in dealing with conditions that occur due to Corona Virus 19. One of the methods applied is to form study groups with varying frequency of teacher visits. This of course requires energy and time so that learning is more effective and efficient. Lack of mentoring by the teacher causes students to spend time playing. Through real work lectures, students of the Elementary School Teacher Education study program developed an innovative learning media, namely a counting tree to increase the learning activities of grade 1 elementary school students. This solution is taken so that students can fill their learning time while playing. The expected results after this service activity, teachers and parents can use learning media to guide students at home, and enable teachers to innovate in developing learning media.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT PRODUK MAKANAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR MUTU MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 Maria Alberta Liza Quintarti
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 1 No 4: September 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.197 KB) | DOI: 10.47492/jip.v1i4.155

Abstract

Peredaran barang dan jasa saat ini tidak lagi dapat dibatasi hanya dalam suatu lingkungan negara tertentu saja, tetati telah menembus batas-batas negara, perbedaan sosial, budaya, ras, agama, dan ideologi. Disamping itu, globalisasi perdagangan dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa yang ditawarkan. Kondisi yang demikian pada satu pihak akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Namun di sisi lain, keadaan tersebut juga berpotensi menimbulkan permasalahan atau kerugian bagi konsumen. Undang-undang No 8 Tahun 1999 memberikan batasan bagi pelaku usaha dan konsumen, juga memberikan secara khusus tugas dan langsung mengenai perlindungan konsumen, seperti yang tercantum di dalam pasal 45 Undang-Undang tersebut di atas. Dilihat dari segi perdata atau aspek perdata, apabila barabg atau jasa yang dikonsumsinya menimbulkan kerusakan, pencemaran dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha. Gugatan tersebut dapat diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum yang diatur dan tercantum dalam pasal 1365 KUHPerdata. Dalam UUPK pelanggaran-pelanggaranyang dilakukan pelaku usaha juga diancam dengan pidana baik berupa pidana penjara, denda, maupun pidana tambahan dalam Pasal 62 UUPK.
Hukum Pidana Bagi Anak di Bawah Umur Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012: Criminal Law for Minors Perspective of Law Number 11 of 2012 Christina Bagenda; Ana Maria Gadi Djou; Maria Alberta Liza Quintarti; Yohanes Don Bosco Watu; Heri Budianto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 5: MEI 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v4i8.1940

Abstract

Pergaulan bagi anak akan berdampak positif karena membawa nilai-nilai kebaikan jika berada dalam koridor yang benar. Namun, pergaulan juga sering menyeret para remaja ke dalam perbuatan melanggar hukum, melakukan perbuatan asusila, amoral, bahkan tindakan kejahatan. apabila anak dibawah umur melakukan Tindakan pidana semisal pembunuhan, diatur dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bentuk sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak diatur secara eksplisit, namun dalam UU No. 11 Tahun 2012 diatur mulai dari Pasal 69 s/d Pasal 83 yang pada intinya mengutamakan upaya diversi dan pidana penjara ½ dari maksimum pidana orang dewasa yang dikenakan sebagai upaya terakhir, tergantung dari unsur-unsur tindak pidananya dan juga melihat apakah akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan korban meninggal ataukah masih hidup.
Peran Jaksa dalam Hukum Perdata: The Role of the Prosecutor in Civil Law Maria Alberta Liza Quintarti; Iwan Riswandie; Tora Yuliana; Jamaluddin; Muhamad Ilyas
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 7: July 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i7.5467

Abstract

Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang mempunyai peran dan kedudukan yang strategis, karena bertindak selaku filter dalam proses penyidikan dan pemeriksaan di persidangan, sehingga eksistensinya dipandang harus mumpuni dalam menegakkan hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dijelaskan bahwa jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Tugas dan wewenang kejaksaan dalam hukum perdata yaitu memberikan bantuan hukum, sebagai penegak hukum, pertimbangan hukum, pelayan hukm dan Tindakan lainnya dalam ranah hukum perdata
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika: Law Enforcement Against Narcotics Crime Maria Alberta Liza Quintarti; Ilham; Mery Rohana Lisbeth Sibarani; Hajairin; Muchamad Taufiq
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 6: Juni 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i6.5540

Abstract

Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pecandu narkotika wajib direhabilitasi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pecandu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, tentang penempatan penyalah guna, korban penyalahguna dan pecandu narkotika ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan didepan sidang pengadilan dan proses eksekusi mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sedangkan dalam pengenaan sanksinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen Perspektif Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999: Forms of Legal Protection for Consumers from the Perspective of Law Number 8 of 1999 Maria Alberta Liza Quintarti
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 8: Agustus 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i8.5995

Abstract

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia, menjelaskan istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan menyatakan “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum kepada konsumen melalui penetapan hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, sanksi atas pelanggaran, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan konsumen dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam transaksi bisnis mereka, sementara pelaku usaha dapat beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas dan adil.
Konsekuensi Hukum terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Bisnis: Legal Consequences of Default in a Business Agreement Maria Alberta Liza Quintarti
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 8: Agustus 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i8.5997

Abstract

Wanprestasi dalam perjanjian bisnis merujuk pada kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam konteks hukum, wanprestasi dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang mempengaruhi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Wanprestasi dalam perjanjian bisnis dapat memiliki berbagai konsekuensi hukum yang signifikan. Dalam hukum positif Indonesia, pihak yang wanprestasi dapat dikenakan tuntutan untuk pemenuhan kewajiban, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian. Prinsip-prinsip umum hukum kontrak juga menekankan pentingnya pelaksanaan perjanjian dan keadilan dalam penyelesaian sengketa. Menangani wanprestasi secara efektif memerlukan pemahaman yang baik tentang ketentuan hukum yang berlaku dan upaya penyelesaian yang bijaksana.
Analisis Yuridis bagi Penjual dalam Melayani Bisnis Online yang Tidak Sesuai Pesanan: Legal Analysis for Sellers in Serving Online Businesses that Do Not Match Orders Yohanes Don Bosco Watu; Maria Alberta Liza Quintarti; Rosita; Hamzah Mardiansyah; Yuko Fitrian
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 9: September 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i9.6043

Abstract

Era digital saat ini, bisnis online telah menjadi salah satu metode utama untuk melakukan transaksi perdagangan. Namun, ketidaksesuaian barang yang diterima dengan pesanan yang dilakukan oleh pembeli sering kali menjadi isu utama yang menimbulkan sengketa. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hak dan kewajiban penjual dalam konteks bisnis online ketika menghadapi kasus barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Berdasarkan analisis yuridis, hak-hak pembeli meliputi hak untuk menerima barang sesuai pesanan, hak untuk mengembalikan barang, hak untuk mendapatkan pengembalian uang atau penggantian barang, dan hak atas ganti rugi. Di sisi lain, kewajiban penjual mencakup memberikan informasi yang akurat, mengirimkan barang sesuai dengan spesifikasi, memperbaiki atau mengganti barang, serta mengembalikan uang dan menanggung biaya pengembalian jika barang tidak sesuai. Konsekuensi hukum bagi penjual yang tidak memenuhi kewajiban meliputi kewajiban ganti rugi, sanksi administratif, dan kemungkinan gugatan di pengadilan. Kesimpulan dari analisis ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perlindungan konsumen dan prosedur penyelesaian sengketa untuk memastikan transaksi yang adil dan efisien dalam bisnis online.
Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual: Legal Protection for Victims of Sexual Violence Charistina Bagenda; Maria Alberta Liza Quintarti; Hanuring Ayu; Edwin; Heri Budianto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 9: September 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i9.6099

Abstract

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan kekerasan atau pemaksaan yang terkait dengan aktivitas seksual tanpa persetujuan korban, kekerasan seksual ini mencakup berbagai bentuk kekerasan, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi salah satu landasan utama yang memberikan perlindungan lebih komprehensif dibandingkan undang-undang sebelumnya. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia mengalami kemajuan dengan adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022. Bahkan konsekunsi hukumnya bagi pelaku dapat dijerat hukuman penjara, denda, rehabilitasi, pencatatan rekam jejak dan juga melakukan ganti rugi. Namun, masih terdapat tantangan signifikan dalam implementasi, terutama dalam hal dukungan psikologis dan pendidikan hukum.
The Role of Criminal Law in Handling Cyber Crimes: Challenges and Solutions Maria Alberta Liza Quintarti; Riadi Asra Rahmad; Zulkarnain S; Budi Handayani; Rica Gusmarani
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 6 No. 4: October 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v6i4.6269

Abstract

Cybercrime includes various illegal acts committed via the internet or digital technology. With the rapid development of information technology, criminal law is faced with new challenges in dealing with this crime. Cybercrime is any unlawful act carried out via a computer, network or digital device that can harm individuals or society as a whole. Among the forms of cybercrime are online fraud, identity theft, malware and ransomware, hacking and also cyberbullying. In this crime, criminal law has a vital role in dealing with cybercrime through law enforcement, crime prevention, victim protection, increasing law enforcement capabilities, and international cooperation. Continuous efforts are needed to ensure the law can keep up with technological developments and the changing dynamics of crime. Even though it also faces various challenges, it can take appropriate solution steps, such as strengthening regulations, international cooperation, and increasing awareness, so that it can be more effective in fighting cybercrime and protecting society in general.
Co-Authors Adwin Tista Ady Purwoto Alief Akbar Musaddad Ana Maria Gadi Djou Ayi Ishak Sholih Muchtar Budi Handayani Chris Anggi Natalia Berutu Christina Bagenda Denny Achsanul Hak Edwin Endah Labati Silapurna Gusmarani, Rica Hajairin Hamzah Mardiansyah Hanuring Ayu Ardhani Putri Heri Budianto Heri Budianto ILHAM Jamaluddin Kaleka, Melkyanus B.U. Lia Fadjriani Mery Rohana Lisbeth Sibarani Muchamad Taufiq Muhamad Ilyas Muktar Randi Riadi Asra Rahmad Riswandie, Iwan Rosita Silvester Magnus Loogman Palit Siti Kurniati Supriadi, Bambang Tauratia Tora Yuliana Yohanes Don Bosco Watu Yuko Fitrian Zulkarnain S