Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.908
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Law Reconstruction Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN LEGAL BRIEF Jurnal Kolaboratif Sains
Sumirahayu Sulaiman
Universitas Flores, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
THE LEGAL CERTAINTY OF LAND OWNERSHIP RIGHT IN REGISTRATION’S CONTEXT Christiana Sri Murni; Bernadus Basa Kelen; Sumirahayu Sulaiman
International Journal of Law Reconstruction Vol 6, No 1 (2022): International Journal of Law Reconstruction
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/ijlr.v6i1.16422

Abstract

The aims of this research is to know that certificate as a letter of evidence that is valid as strong evidence regarding the physical data and juridical data contained in it, as long as the physical data and juridical data are in accordance with the data contained in the letter of measurement and the book of land rights in question. But in reality, the certificate can still be sued by the subject of the right who feels he has the right to the land. This research used a normative legal research with qualitative descriptive data analysis. Based on the results of the study indicate that land registration activities include the collection and processing of physical data, proof of rights, bookkeeping, and issuance of certificates. With the issuance of a certificate of land rights, the owner has legal certainty and legal protection. However, in reality, land rights certificates can be sued in court. This shows the existence of legal uncertainty, because at any time the rights subject who feels he has a right or feels that his rights have been violated by another party can file a lawsuit against another party whose name has been registered in a certificate.
Persepsi Mahasiswa Terhadap Desain Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Survei pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores Konstantinus Denny Pareira Meke; Richardo Barry Astro; Christina Bagenda; Sumirahayu Sulaiman; Paulinus Seda; Ana Maria Gadi Djou
EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edukatif.v4i1.2060

Abstract

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah program pembelajaran pendidikan tinggi yang mandiri dan serbaguna yang dirancang untuk menciptakan komunitas pembelajaran kreatif yang tidak membatasi yang memenuhi kebutuhan mahasiswa Penelitian ini bertujuan untuk untuk melihat dampak dan persepsi penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) kepada seluruh mahasiswa di perguruan tinggi swasta dengan tujuan untuk melihat sejauh mana pemahaman dan persepsi mahasiswa dan dampak dari penerapan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang ada di Perguruan Tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data diperoleh dari populasi yakni 279 responden yang merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores. Data dikumpulkan melalui kuesioner. Teknik analisis data dimulai dari pengumpulan data kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian survei ini menunjukan bahwa mahasiswa pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores memberikan respon yang positif terhadap program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
Child Adoption According to Customary Law In Desa Pemo Kecamatan Kelimutu Kabupaten Ende Sumirahayu Sulaiman; Kosmas Minggu; Sakura Alfonsus
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 5 (2022): Desember: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.001 KB)

Abstract

The execution of chil adoption in Indonesia each district one differing from other district since done legalistic of custom going into effect in pertinent district. One of thet district is ini Desa Pemo. Thought of generally in java with society which have system of familiarity patrilineal with system of child adoption done do not bodly and do not in cash,however in this didtrich is child adoption conducted by bold and cash. This research target is to know execution of child adoption in endowment is Desa Pemo and to know legal consequences of child adoption in endowment in Desa Pemo. Used by research method is method qualitative since in this research depicted by an event as things have panned out, that is hit execution of child lifting and domicile foster child of acocoding to customary low in Desa Pemo. This research use method of empirical apporoach yuridis that is aim to comperehend that law is do not solely as an a set the legislation order having the character of mere normatif, however law comperehended by as society behavior wihich symptom in life socialize, always have the interaction and relate to social aspect. Pursuant to research result earn taken by a conclucion that is child adoption in Desa Pemo executed boldly and the chas that is done according to customary law in Kabupaten Ende well-held almost always in klan of hand in glove big family according to line of familiarity patrilineal
Perkawinan Wanita Hamil menurut Peraturan Perundang-Undangan : Marriage of Pregnant Women according to Legislative Regulations Sumirahayu Sulaiman
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 6 No. 10: OKTOBER 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v6i10.4217

Abstract

Pada zaman sekarang ini banyak ditemui wanita hamil luar kawin yang kemudian melangsungkan perkawinan. Tapi banyak pula wanita hamil luar kawin yang terpaksa tidak melangsungkan perkawinan karena laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggungjawab dengan berbagai alasan. Pasal 53 KHI yaitu seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis empiris, dan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu: 1) pendekatan perundang-undangan (Statute Approache), 2) pendekatan teoritis. Perkawinan wanita hamil dapat dilakukan jika memenuhi syarat sah suatu perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUHPerdata, dan tidak bertentangan dengan agama dan kepercayaan masing-masing orang. Artinya, jika dikembalikan pada aturan agama dan kepercayaan, maka perkawinan tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan ajaran agama dan kepercayaan tersebut, wanita hamil dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, dan wanita hamil dapat dikawinkan dengan laki-laki (lain) yang tidak menghamilinya sepanjang telah terjadi kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan dari masing-masing pihak.
Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah Murni, Christiana Sri; Sulaiman, Sumirahayu
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v8i2.370

Abstract

Abstrak Sertifikat hak milik atas tanah diperoleh dari perbuatan hukum, yakni dengan mendaftarkan hak atas tanah di Kantor Pertanahan. Dengan mendaftarkan hak atas tanah maka akan diterbitkan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan tanah bagi pemegang hak. Sesuai dengan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahu 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagai tanda bukti hak yang berlaku untuk alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan tanah. Sertifikatmerupakan tanda bukti hak yang bersifat mutlak apabila memenuhi unsur-unsur secara kumulatif, yaitu sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum, tanah diperoleh dengan etikad baik, tanah dikuasai secara nyata dan dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota setempat ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atas penerbitan sertifikat (Pasal 32 Ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). Kata Kunci:Hak milik, sertifikat, tanda bukti hak. Abstract Land title certificates are obtained from legal actions, namely by registering land rights at the Land Office. By registering land rights, a certificate of proof of rights will be issued as a strong evidence of land ownership for rights holders. In accordance with Article 32 Paragraph (1) Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration confirms that the certificate issued for the benefit of the right holder concerned is in accordance with the physical data and juridical data that has been registered in the land book as proof of rights applicable to evidence strong over land ownership. Certificate is proof of absolute rights if it fulfills the elements cumulatively, namely the certificate is legally issued in the name of a person or legal entity, the land is obtained in good faith, the land is in real possession and within 5 years of the issuance of the certificate nothing has been issued. file a written objection to the certificate holder and the Head of the local Regency or City Land Office or not file a lawsuit to the Court regarding land control over the issuance of the certificate (Article 32 Paragraph (2) Government Regulation Number 24 Year 1997 concerning Land Registration).
Konsekuensi Hukum terhadap Malpraktek dalam Kedokteran: Legal Consequences of Malpractice in Medicine Sumirahayu Sulaiman; Soni Fino Bahari; Denny Achsanul Hak; Tunjung Laksono Utomo; Heri Budianto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 6: Juni 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i6.5546

Abstract

Malpraktik merupakan suatu kegiatan yang salah yang dilakukan oleh dokter dan tidak sesuai dengan standar oprasional prosedurnya, terjadinya malpraktek dalam kedokteran itu bisa berupa malpraktik medik, malpraktik etik dan malpraktik yuridis. Dan jika malpraktek tersebut benar-benar dilakukan oleh tenaga Kesehatan dalam terhadap pasiennya, maka konsekwensi hukumya dapat berupa malpraktik perdata yang dapat diajukan gugatan secara keperdataan, malpraktik pidana yang dapat digugat secara pidana dan malpraktik administrasi negara yang dapat digugat secara keadministrasian negara. Namun jika dalam prakteknya tindakan kedokteran sudah mendapat persetujuan pasien, maka tanggung jawab hukumnya ada pada dokter. Hal ini diatur Pasal 17 ayat (1) Permenkes No.290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Bila pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran atau semua bentuk kelalaian tenaga kesehatan yang merugikan pasien di rumah sakit atau terhadap semua bentuk kelalaian atau kesalahan dalam pelayanan terhadap pasien, maka tanggung jawab hukumnya ada pada rumah sakit. Hal ini diatur Pasal 17 ayat (2) Permenkes No. 290/MENKES/PER/III/2008; Pasal 46 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Pasal 58 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan Pasal 77 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
Eksistensi Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Pasangan Suami dan Istri: The Existence of Religious Courts in Resolving Disputes Between Husband and Wife Sumirahayu Sulaiman; Kalijunjung Hasibuan; Amir Machmud; Dolfries Jakop Neununy; Heri Budianto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 8: Agustus 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i8.5906

Abstract

Pengadilan Agama (PA) memegang peranan penting dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan pasangan suami istri. Sebagai lembaga peradilan yang khusus menangani masalah-masalah keluarga, Pengadilan Agama berfungsi untuk memberikan solusi hukum dalam berbagai kasus yang berhubungan dengan pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan harta bersama. Artikel ini akan mengulas eksistensi dan peran penting Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa pasangan suami istri. Dengan kewenangan yang jelas dan prosedur yang terstruktur, Pengadilan Agama membantu menyelesaikan berbagai permasalahan keluarga sesuai dengan hukum Islam. Meskipun ada tantangan, eksistensi dan fungsi Pengadilan Agama tetap penting dalam memastikan keadilan dan penyelesaian sengketa secara efektif. Pengadilan Agama memiliki kewenangan khusus untuk menangani perkara-perkara Pernikahan, Perceraian, Hak Asuh Anak, Harta Bersama dan Warisan
Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Konsumen dalam Produk Halal : Tantangannya di Era Globalisasi: Islamic Law Review on Consumer Protection in Halal Products: Challenges in the Era of Globalization Sumirahayu Sulaiman; Herwantono; Rio Akmal Syahbana; Nining Suningrat; Hendrikus Haipon
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.6221

Abstract

Perlindungan konsumen dalam konteks produk halal merupakan aspek penting dalam hukum Islam. Hal ini mencakup berbagai prinsip yang menekankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam transaksi. Selain itu ini merupakan isu penting yang mencerminkan prinsip-prinsip etika dan syariah dalam transaksi perdagangan. Islam menekankan pentingnya kehalalan dan keamanan produk yang dikonsumsi oleh umatnya. Perlindungan konsumen dalam produk halal berdasarkan hukum Islam merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, terutama di era globalisasi yang penuh tantangan. Untuk mencapai tujuan ini, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan masyarakat untuk memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi standar halal dan aman. Perlindungan konsumen dalam produk halal merupakan hal yang penting dalam hukum Islam, mengingat kehalalan makanan dan barang merupakan salah satu aspek fundamental bagi umat Muslim. Hukum Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai kehalalan, keamanan, dan tanggung jawab dalam transaksi.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham dalam Perusahaan Syariah: Legal Protection for Shareholders in Sharia Companies Sumirahayu Sulaiman; Nadzif Ali Asyari; Syahriati Fakhriah; Neneng Puspitasari; Muhammad Syahrial Fitri
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 2: Februari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i2.7086

Abstract

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham merupakan aspek krusial dalam setiap perusahaan, termasuk yang beroperasi dengan prinsip syariah. Sebagai pihak yang berinvestasi, pemegang saham memiliki hak-hak yang harus dilindungi baik secara hukum maupun sesuai dengan prinsip syariah. Perlindungan ini mencakup tidak hanya hak ekonomi, seperti pembagian laba, tetapi juga hak moral dan etis yang sejalan dengan prinsip syariah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif perlindungan hukum bagi pemegang saham dalam perusahaan yang berlandaskan syariah, melalui regulasi hukum yang berlaku di Indonesia dan penerapan prinsip syariah yang menjadi dasar operasional perusahaan tersebut.
Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi di Pengadilan: Legal Analysis of Civil Dispute Resolution Through Mediation in Court Sumirahayu Sulaiman; Dwi Anindya Harimurti; Diana Pujiningsih; Bambang Teguh Handoyo; Muchamad Taufiq
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 2: Februari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i2.7087

Abstract

Salah satu metode penyelesaian sengketa alternatif (ADR) yang semakin populer di sistem peradilan Indonesia adalah mediasi pengadilan. Ini menawarkan sejumlah keuntungan, termasuk waktu yang lebih singkat, biaya yang lebih rendah, dan hasil yang lebih baik bagi kedua pihak. Oleh karena itu, pemahaman mengenai dasar hukum serta prosedur mediasi yang diatur dalam peraturan yang berlaku sangat penting, di samping tantangan dan dampak penerapannya dalam sengketa perdata. Artikel ini bertujuan untuk mengulas peraturan terbaru tentang mediasi, prosedur pelaksanaannya di pengadilan, serta dampaknya terhadap sistem peradilan perdata di Indonesia.
Co-Authors Amir Machmud, Amir Ana Maria Gadi Djou Bambang Teguh Handoyo Bernadus Basa Kelen Christiana Sri Murni Christina Bagenda Denny Achsanul Hak Diana Pujiningsih Dita Pratama Dolfries Jakop Neununy Dora Tiara Dwi Anindya Harimurti Hendrikus Haipon Heri Budianto Herwantono Kalijunjung Hasibuan Karolus Charlaes Bego Konstantinus Denny Pareira Meke Kosmas Minggu Muchamad Taufiq Muhammad Syahrial Fitri Nadzif Ali Asyari Neneng Puspitasari Nining Suningrat Paulinus Seda Richardo Barry Astro Rio Akmal Syahbana Sakura Alfonsus Soni Fino Bahari Syahriati Fakhriah Tunjung Laksono Utomo