Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education Jurnal Social Science
Rawung, Hendrasari
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Konteks Pemilihan Umum Pilander, Marsheila Carla; Lolong, Wenly Ronald Jefferson; Rawung, Hendrasari
Jurnal Social Science Vol. 12 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the regulation of hate speech crimes in elections in Indonesia, focusing on the mechanism of action against such crimes. The type of research used is normative legal research using a legislative approach. The results of the study show that although there are laws and regulations, there is no consensus on what is meant by hate speech in elections, which causes law enforcement to be inconsistent and ineffective. The mechanism for dealing with hate speech includes campaign supervision, public reports, investigations, decision-making, sanctions, and further legal processes. Clarity in hate speech regulations is essential for effective and fair law enforcement.
Kewenangan Diskresi Pejabat Administrasi Negara: Batasan dan Pengawasannya Wereh, Agustien Cherly; Rawung, Hendrasari; Kumajas, Merry; Sarumaha, Pia Bertha
JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education Vol. 6 No. 2 (2025): JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Publisher : Labor Program Studi Pendidikan Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/96kajt69

Abstract

Penelitian ini mengkaji batasan dan pengawasan kewenangan diskresioner yang dijalankan oleh pejabat administrasi negara di Indonesia, serta membahas ketegangan yang terus berlanjut antara fleksibilitas administratif dan akuntabilitas hukum. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur kewenangan diskresioner, mengevaluasi efektivitas mekanisme pengawasan internal dan eksternal, dan mengidentifikasi tantangan yang menghambat keseimbangan yang tepat antara memungkinkan diskresi yang diperlukan dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi studi literatur, penelitian ini secara sistematis menganalisis teks hukum, keputusan pengadilan, dan literatur ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2015 dan 2023 melalui teknik analisis isi dan analisis hukum komparatif. Temuan menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menetapkan batasan normatif yang menekankan subsidiaritas, kewajaran, dan proporsionalitas, ambiguitas yang signifikan tetap ada dalam penerapan praktis, khususnya mengenai persimpangan yang bermasalah antara hukum administrasi dan hukum pidana yang menghasilkan efek menghambat diskresi yang sah. Mekanisme pengawasan internal menghadapi keterbatasan termasuk kendala sumber daya, kesenjangan kapasitas, dan kerentanan independensi, sementara badan pengawasan eksternal bergumul dengan tantangan koordinasi dan risiko penegakan hukum yang berlebihan. Faktor-faktor budaya, termasuk administrasi defensif dan kesalahpahaman publik tentang peran sah dari kewenangan diskresi, memperparah tantangan sistemik ini. Penelitian ini merekomendasikan reformasi komprehensif termasuk klarifikasi legislatif, peningkatan koordinasi antar badan pengawas, inisiatif peningkatan kapasitas, dan perlindungan hukum untuk penilaian diskresioner yang dilakukan dengan itikad baik guna mencapai keseimbangan yang tepat antara akuntabilitas dan fleksibilitas administratif.
Kekuatan Hukum ASEAN Outlook on the Indo-Pacific terhadap Konflik Laut China Selatan menurut Hukum Internasional Andresen, Kayla; Simanjuntak, Reynold; Rawung, Hendrasari; Lumenta, Henry
JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education Vol. 6 No. 2 (2025): JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Publisher : Labor Program Studi Pendidikan Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/srrxk992

Abstract

Meningkatnya kompetisi geopolitik di kawasan Indo-Pasifik telah mengangkat sengketa Laut Cina Selatan menjadi tantangan utama bagi stabilitas regional dan penerapan hukum internasional. Sebagai respons, ASEAN memperkenalkan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) untuk menegaskan kembali sentralitas ASEAN dan mendorong tatanan kawasan berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Namun, sejauh mana kewenangan hukum AOIP dalam menangani sengketa maritim konkret masih menjadi perdebatan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan melalui kajian terhadap instrumen hukum internasional, dokumen kebijakan ASEAN, putusan peradilan yang relevan, serta literatur akademik mengenai soft law dan kepatuhan dalam hukum internasional. Studi ini bertujuan untuk menilai kewenangan hukum AOIP dalam kerangka hukum internasional serta mengevaluasi efektivitasnya dalam mendukung stabilitas politik di Laut Cina Selatan. Penelitian ini juga mengkaji apakah AOIP berfungsi sebagai instrumen hukum atau lebih sebagai kerangka kebijakan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AOIP beroperasi sebagai instrumen soft law tanpa kekuatan hukum yang mengikat maupun mekanisme penyelesaian sengketa 2 formal. Meskipun AOIP memperkuat komitmen normatif terhadap UNCLOS dan memfasilitasi dialog regional, efektivitasnya sangat bergantung pada kepatuhan sukarela dan konsensus politik antarnegara anggota ASEAN, sehingga membatasi kapasitasnya dalam menyelesaikan sengketa. Studi ini menawarkan perspektif hukum yang baru dengan menerapkan teori kepatuhan untuk menganalisis pengaruh normatif AOIP meskipun bersifat tidak mengikat, serta berkontribusi pada diskursus mengenai soft law dalam tata kelola maritim regional.
Co-Authors Andresen, Kayla Kumajas, Merry Lumenta, Henry Pilander, Marsheila Carla Sarumaha, Pia Bertha Simanjuntak, Reynold Wenly R. J. Lolong Wereh, Agustien Cherly