Garuda - Garba Rujukan Digital

Problematika Penerapan Hukuman Mati di Indonesia: Kajian Hukum Pidana dan Dampak Sosial-Kultural Kumajas, Merry; Mambu, Joupy G.Z; Rumagit, Harly; Mesra, Romi
JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education Vol. 6 No. 1 (2025): (JUNI 2025) JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Publisher : Labor Program Studi Pendidikan Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/jpjsre.v6i1.11858

Penelitian ini membahas problematika penerapan hukuman mati di Indonesia dengan menyoroti aspek hukum pidana serta dampak sosial-kulturalnya. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji konsistensi sistem peradilan dalam menjatuhkan vonis mati, persepsi masyarakat terhadap hukuman tersebut, serta posisi Indonesia dalam konteks hak asasi manusia internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, yang menganalisis berbagai sumber sekunder seperti peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, putusan pengadilan, dan laporan lembaga HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati di Indonesia sering tidak konsisten dan dipengaruhi oleh tekanan sosial maupun politik. Selain itu, persepsi publik terhadap hukuman mati dibentuk oleh konstruksi budaya dan agama, serta diperkuat oleh framing media. Di sisi lain, Indonesia mengalami dilema antara mempertahankan kedaulatan hukum nasional dan memenuhi komitmen terhadap standar HAM global. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi hukum pidana yang lebih akuntabel dan edukasi publik yang menekankan pentingnya prinsip keadilan substantif. Dengan demikian, hukuman mati dapat dievaluasi secara kritis dalam kerangka negara hukum yang beradab.

Problematika Penerapan Hukuman Mati di Indonesia: Kajian Hukum Pidana dan Dampak Sosial-Kultural Kumajas, Merry; Mambu, Joupy G.Z; Rumagit, Harly; Mesra, Romi
JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education Vol. 6 No. 1 (2025): (JUNI 2025) JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Publisher : Labor Program Studi Pendidikan Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/jpjsre.v6i1.11858

Penelitian ini membahas problematika penerapan hukuman mati di Indonesia dengan menyoroti aspek hukum pidana serta dampak sosial-kulturalnya. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji konsistensi sistem peradilan dalam menjatuhkan vonis mati, persepsi masyarakat terhadap hukuman tersebut, serta posisi Indonesia dalam konteks hak asasi manusia internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, yang menganalisis berbagai sumber sekunder seperti peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, putusan pengadilan, dan laporan lembaga HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati di Indonesia sering tidak konsisten dan dipengaruhi oleh tekanan sosial maupun politik. Selain itu, persepsi publik terhadap hukuman mati dibentuk oleh konstruksi budaya dan agama, serta diperkuat oleh framing media. Di sisi lain, Indonesia mengalami dilema antara mempertahankan kedaulatan hukum nasional dan memenuhi komitmen terhadap standar HAM global. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi hukum pidana yang lebih akuntabel dan edukasi publik yang menekankan pentingnya prinsip keadilan substantif. Dengan demikian, hukuman mati dapat dievaluasi secara kritis dalam kerangka negara hukum yang beradab.

Problematika Penerapan Hukuman Mati di Indonesia: Kajian Hukum Pidana dan Dampak Sosial Kultural Kumajas, Merry; Mambu, Joupy G.Z; Rumagit, Harly; Mesra, Romi
JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education Vol. 6 No. 1 (2025): JUNI 2025 JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Publisher : Labor Program Studi Pendidikan Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/jpjsre.v6i1.11858

Penelitian ini membahas problematika penerapan hukuman mati di Indonesia dengan menyoroti aspek hukum pidana serta dampak sosial kulturalnya Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji konsistensi sistem peradilan dalam menjatuhkan vonis mati persepsi masyarakat terhadap hukuman tersebut serta posisi Indonesia dalam konteks hak asasi manusia internasional Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang menganalisis berbagai sumber sekunder seperti peraturan perundang undangan artikel ilmiah putusan pengadilan dan laporan lembaga HAM Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati di Indonesia sering tidak konsisten dan dipengaruhi oleh tekanan sosial maupun politik Selain itu persepsi publik terhadap hukuman mati dibentuk oleh konstruksi budaya dan agama serta diperkuat oleh framing media Di sisi lain Indonesia mengalami dilema antara mempertahankan kedaulatan hukum nasional dan memenuhi komitmen terhadap standar HAM global Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi hukum pidana yang lebih akuntabel dan edukasi publik yang menekankan pentingnya prinsip keadilan substantif Dengan demikian hukuman mati dapat dievaluasi secara kritis dalam kerangka negara hukum yang beradab < p>

Kewenangan Diskresi Pejabat Administrasi Negara: Batasan dan Pengawasannya Wereh, Agustien Cherly; Rawung, Hendrasari; Kumajas, Merry; Sarumaha, Pia Bertha
JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education Vol. 6 No. 2 (2025): JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Publisher : Labor Program Studi Pendidikan Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/96kajt69

Penelitian ini mengkaji batasan dan pengawasan kewenangan diskresioner yang dijalankan oleh pejabat administrasi negara di Indonesia, serta membahas ketegangan yang terus berlanjut antara fleksibilitas administratif dan akuntabilitas hukum. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur kewenangan diskresioner, mengevaluasi efektivitas mekanisme pengawasan internal dan eksternal, dan mengidentifikasi tantangan yang menghambat keseimbangan yang tepat antara memungkinkan diskresi yang diperlukan dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi studi literatur, penelitian ini secara sistematis menganalisis teks hukum, keputusan pengadilan, dan literatur ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2015 dan 2023 melalui teknik analisis isi dan analisis hukum komparatif. Temuan menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menetapkan batasan normatif yang menekankan subsidiaritas, kewajaran, dan proporsionalitas, ambiguitas yang signifikan tetap ada dalam penerapan praktis, khususnya mengenai persimpangan yang bermasalah antara hukum administrasi dan hukum pidana yang menghasilkan efek menghambat diskresi yang sah. Mekanisme pengawasan internal menghadapi keterbatasan termasuk kendala sumber daya, kesenjangan kapasitas, dan kerentanan independensi, sementara badan pengawasan eksternal bergumul dengan tantangan koordinasi dan risiko penegakan hukum yang berlebihan. Faktor-faktor budaya, termasuk administrasi defensif dan kesalahpahaman publik tentang peran sah dari kewenangan diskresi, memperparah tantangan sistemik ini. Penelitian ini merekomendasikan reformasi komprehensif termasuk klarifikasi legislatif, peningkatan koordinasi antar badan pengawas, inisiatif peningkatan kapasitas, dan perlindungan hukum untuk penilaian diskresioner yang dilakukan dengan itikad baik guna mencapai keseimbangan yang tepat antara akuntabilitas dan fleksibilitas administratif.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search