Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education Jurnal Social Science Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Mahkamah Hukum
Sarumaha, Pia Bertha
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis dan Praktis Pemberhentian Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara Simandjuntak, Reynold; Sarumaha, Pia Bertha
Jurnal Social Science Vol. 12 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/jss.v12i2.10845

Abstract

The dismissal of the President in the Indonesian constitutional system is a complex and crucial issue, especially after the amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This process involves legal and political aspects that can affect government stability. This research aims to analyze the mechanism for dismissing the President as regulated in the 1945 Constitution and the challenges faced in its implementation. The research method used is normative legal research, which examines the provisions in the 1945 Constitution and other statutory regulations. The research results show that the inconsistency between the political decisions of the People's Representative Council (DPR) and the legal decisions of the Constitutional Court (MK) is caused by normative phrases in the Constitution that provide freedom in interpretation. Therefore, better coordination is needed between the DPR, MPR, and MK to ensure a transparent and accountable process. Hopefully, this research can positively contribute to strengthening the constitutional system and law enforcement in Indonesia.
Peran Hakim dalam Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Proses Peradilan Simandjuntak , Reynold; Sarumaha, Pia Bertha
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas peran hakim sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam proses peradilan. Hakim memiliki tugas utama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan hakim harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat serta memperhatikan fakta-fakta yang relevan dalam setiap kasus yang dihadapi.Hasil analisis mengindikasikan bahwa kemandirian hakim sangat penting untuk menghindari pengaruh eksternal yang dapat mengganggu objektivitas putusan. Selain itu, hakim diharapkan mampu menggali nilai-nilai hukum yang tidak tertulis dan menafsirkan undang-undang secara fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman. Artikel ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai keadilan yang substansial, hakim perlu beradaptasi dengan dinamika sosial dan memberikan putusan yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
Peran Hakim dalam Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Proses Peradilan Simandjuntak , Reynold; Sarumaha, Pia Bertha
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas peran hakim sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam proses peradilan. Hakim memiliki tugas utama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan hakim harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat serta memperhatikan fakta-fakta yang relevan dalam setiap kasus yang dihadapi.Hasil analisis mengindikasikan bahwa kemandirian hakim sangat penting untuk menghindari pengaruh eksternal yang dapat mengganggu objektivitas putusan. Selain itu, hakim diharapkan mampu menggali nilai-nilai hukum yang tidak tertulis dan menafsirkan undang-undang secara fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman. Artikel ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai keadilan yang substansial, hakim perlu beradaptasi dengan dinamika sosial dan memberikan putusan yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
Analisis Yuridis dan Praktis Pemberhentian Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara Simandjuntak, Reynold; Sarumaha, Pia Bertha
Jurnal Social Science Vol. 12 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/jss.v12i2.10845

Abstract

The dismissal of the President in the Indonesian constitutional system is a complex and crucial issue, especially after the amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This process involves legal and political aspects that can affect government stability. This research aims to analyze the mechanism for dismissing the President as regulated in the 1945 Constitution and the challenges faced in its implementation. The research method used is normative legal research, which examines the provisions in the 1945 Constitution and other statutory regulations. The research results show that the inconsistency between the political decisions of the People's Representative Council (DPR) and the legal decisions of the Constitutional Court (MK) is caused by normative phrases in the Constitution that provide freedom in interpretation. Therefore, better coordination is needed between the DPR, MPR, and MK to ensure a transparent and accountable process. Hopefully, this research can positively contribute to strengthening the constitutional system and law enforcement in Indonesia.
Kewenangan Diskresi Pejabat Administrasi Negara: Batasan dan Pengawasannya Wereh, Agustien Cherly; Rawung, Hendrasari; Kumajas, Merry; Sarumaha, Pia Bertha
JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education Vol. 6 No. 2 (2025): JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Publisher : Labor Program Studi Pendidikan Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/96kajt69

Abstract

Penelitian ini mengkaji batasan dan pengawasan kewenangan diskresioner yang dijalankan oleh pejabat administrasi negara di Indonesia, serta membahas ketegangan yang terus berlanjut antara fleksibilitas administratif dan akuntabilitas hukum. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur kewenangan diskresioner, mengevaluasi efektivitas mekanisme pengawasan internal dan eksternal, dan mengidentifikasi tantangan yang menghambat keseimbangan yang tepat antara memungkinkan diskresi yang diperlukan dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi studi literatur, penelitian ini secara sistematis menganalisis teks hukum, keputusan pengadilan, dan literatur ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2015 dan 2023 melalui teknik analisis isi dan analisis hukum komparatif. Temuan menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menetapkan batasan normatif yang menekankan subsidiaritas, kewajaran, dan proporsionalitas, ambiguitas yang signifikan tetap ada dalam penerapan praktis, khususnya mengenai persimpangan yang bermasalah antara hukum administrasi dan hukum pidana yang menghasilkan efek menghambat diskresi yang sah. Mekanisme pengawasan internal menghadapi keterbatasan termasuk kendala sumber daya, kesenjangan kapasitas, dan kerentanan independensi, sementara badan pengawasan eksternal bergumul dengan tantangan koordinasi dan risiko penegakan hukum yang berlebihan. Faktor-faktor budaya, termasuk administrasi defensif dan kesalahpahaman publik tentang peran sah dari kewenangan diskresi, memperparah tantangan sistemik ini. Penelitian ini merekomendasikan reformasi komprehensif termasuk klarifikasi legislatif, peningkatan koordinasi antar badan pengawas, inisiatif peningkatan kapasitas, dan perlindungan hukum untuk penilaian diskresioner yang dilakukan dengan itikad baik guna mencapai keseimbangan yang tepat antara akuntabilitas dan fleksibilitas administratif.
Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bawomataluo Kabupaten Nias Selatan Sarumaha, Pia Bertha; Timomor, Adensi; Wereh, Agustien Cherly
Jurnal Mahkamah Hukum Vol 3 No 1 (2026): (MAY) Jurnal Mahkamah Hukum
Publisher : PT. NALURI EDUKASI PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64924/4ptc1254

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum dari pengelolaan dana desa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengetahui model pengaturan pengelolaan alokasi dana desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang dana desa di Desa Bawomataluo, Kabupaten Nias Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang mencakup UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta bahan hukum sekunder dan tersier berupa jurnal, literatur, dan sumber online yang relevan. Dana desa sebagai instrumen penting pembangunan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan turunannya, menuntut pelaksanaannya secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib administratif. Ketidaksesuaian pengelolaan dana desa dengan ketentuan yang berlaku dapat mengakibatkan berbagai sanksi hukum, mulai dari sanksi administratif seperti teguran dan pemberhentian, sanksi perdata berupa ganti rugi atas kerugian negara, hingga sanksi pidana dalam kasus korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor. Selain itu, penyalahgunaan dana desa juga berdampak pada aspek tata negara dan sosial, seperti hilangnya kepercayaan masyarakat, menurunnya partisipasi warga, serta terhambatnya pembangunan desa secara menyeluruh.
Co-Authors Adensi Timomor Kumajas, Merry Rawung, Hendrasari Reynold Simandjuntak Wereh, Agustien Cherly