Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Analisis Yuridis dan Praktis Pemberhentian Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara Simandjuntak, Reynold; Sarumaha, Pia Bertha
Jurnal Social Science Vol. 12 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/jss.v12i2.10845

Abstract

The dismissal of the President in the Indonesian constitutional system is a complex and crucial issue, especially after the amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This process involves legal and political aspects that can affect government stability. This research aims to analyze the mechanism for dismissing the President as regulated in the 1945 Constitution and the challenges faced in its implementation. The research method used is normative legal research, which examines the provisions in the 1945 Constitution and other statutory regulations. The research results show that the inconsistency between the political decisions of the People's Representative Council (DPR) and the legal decisions of the Constitutional Court (MK) is caused by normative phrases in the Constitution that provide freedom in interpretation. Therefore, better coordination is needed between the DPR, MPR, and MK to ensure a transparent and accountable process. Hopefully, this research can positively contribute to strengthening the constitutional system and law enforcement in Indonesia.
Peran Hakim dalam Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Proses Peradilan Simandjuntak , Reynold; Sarumaha, Pia Bertha
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas peran hakim sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam proses peradilan. Hakim memiliki tugas utama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan hakim harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat serta memperhatikan fakta-fakta yang relevan dalam setiap kasus yang dihadapi.Hasil analisis mengindikasikan bahwa kemandirian hakim sangat penting untuk menghindari pengaruh eksternal yang dapat mengganggu objektivitas putusan. Selain itu, hakim diharapkan mampu menggali nilai-nilai hukum yang tidak tertulis dan menafsirkan undang-undang secara fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman. Artikel ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai keadilan yang substansial, hakim perlu beradaptasi dengan dinamika sosial dan memberikan putusan yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
Peran Hakim dalam Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Proses Peradilan Simandjuntak , Reynold; Sarumaha, Pia Bertha
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas peran hakim sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam proses peradilan. Hakim memiliki tugas utama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan hakim harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat serta memperhatikan fakta-fakta yang relevan dalam setiap kasus yang dihadapi.Hasil analisis mengindikasikan bahwa kemandirian hakim sangat penting untuk menghindari pengaruh eksternal yang dapat mengganggu objektivitas putusan. Selain itu, hakim diharapkan mampu menggali nilai-nilai hukum yang tidak tertulis dan menafsirkan undang-undang secara fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman. Artikel ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai keadilan yang substansial, hakim perlu beradaptasi dengan dinamika sosial dan memberikan putusan yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
Analisis Yuridis dan Praktis Pemberhentian Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara Simandjuntak, Reynold; Sarumaha, Pia Bertha
Jurnal Social Science Vol. 12 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/jss.v12i2.10845

Abstract

The dismissal of the President in the Indonesian constitutional system is a complex and crucial issue, especially after the amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This process involves legal and political aspects that can affect government stability. This research aims to analyze the mechanism for dismissing the President as regulated in the 1945 Constitution and the challenges faced in its implementation. The research method used is normative legal research, which examines the provisions in the 1945 Constitution and other statutory regulations. The research results show that the inconsistency between the political decisions of the People's Representative Council (DPR) and the legal decisions of the Constitutional Court (MK) is caused by normative phrases in the Constitution that provide freedom in interpretation. Therefore, better coordination is needed between the DPR, MPR, and MK to ensure a transparent and accountable process. Hopefully, this research can positively contribute to strengthening the constitutional system and law enforcement in Indonesia.