<![CDATA[This study examines in depth the role of the implementation of the Ministry of Finance's Sakti Web in optimizing the productivity of making Payment Orders (SPM) at the Office of the Ministry of Religious Affairs (Kankemenag) of Hulu Sungai Utara Regency. Using a qualitative approach with a case study design, data collection was carried out through in-depth interviews with related employees, participatory observation of the work process, and analysis of SPM documents and financial reports. The results of the study significantly indicate that the Ministry of Finance's Sakti Web has succeeded in increasing the efficiency of the SPM making process. This integrated system cuts down on manual workflows, substantially reducing the time required to complete each SPM document, thus allowing for a faster response in budget realization. Furthermore, the implementation of the Ministry of Finance's Sakti Web has contributed positively to increasing transparency and accountability in financial management at the Hulu Sungai Utara Kankemenag. Each stage of the transaction is recorded digitally, facilitating tracking and auditing, and minimizing the potential for human error. However, this study also identified several challenges, mainly related to the difficulty of some employees in adapting to new technologies and complex systems. This underscores the urgent need for a more comprehensive and sustainable training program. Overall, the Ministry of Finance's Sakti Web has had a significant positive impact on employee productivity, freeing up their time to concentrate more on other strategic tasks such as program planning and improving religious services. The main recommendation of this study is the importance of institutional commitment to provide ongoing technical support and training to maximize the potential of system utilization and ensure smooth digital transformation. These findings are expected to be a valuable reference for other government agencies in their efforts to adopt information technology to improve public administration performance and service quality. ABSTRAKPenelitian ini mengkaji secara mendalam peran implementasi Sakti Web Kemenkeu dalam mengoptimalisasi produktivitas pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Hulu Sungai Utara. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para pegawai terkait, observasi partisipatif terhadap proses kerja, dan analisis dokumen SPM serta laporan keuangan. Hasil penelitian secara signifikan menunjukkan bahwa Sakti Web Kemenkeu berhasil meningkatkan efisiensi proses pembuatan SPM. Sistem terintegrasi ini memangkas alur kerja manual, mengurangi waktu yang dibutuhkan secara substansial untuk penyelesaian setiap dokumen SPM, sehingga memungkinkan respons yang lebih cepat dalam realisasi anggaran. Lebih lanjut, penerapan Sakti Web Kemenkeu berkontribusi positif terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Kankemenag Hulu Sungai Utara. Setiap tahapan transaksi tercatat secara digital, memudahkan pelacakan dan audit, serta meminimalisir potensi kesalahan manusia. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan, utamanya terkait dengan kesulitan sebagian pegawai dalam beradaptasi dengan teknologi baru dan sistem yang kompleks. Hal ini menggarisbawahi adanya kebutuhan mendesak akan program pelatihan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, Sakti Web Kemenkeu membawa dampak positif yang signifikan terhadap produktivitas pegawai, membebaskan waktu mereka untuk lebih berkonsentrasi pada tugas-tugas strategis lainnya seperti perencanaan program dan peningkatan layanan keagamaan. Rekomendasi utama dari penelitian ini adalah pentingnya komitmen institusional untuk menyediakan dukungan teknis dan pelatihan berkelanjutan guna memaksimalkan potensi pemanfaatan sistem dan memastikan kelancaran transformasi digital. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi berharga bagi instansi pemerintah lain dalam upaya mengadopsi teknologi informasi guna meningkatkan kinerja administrasi publik dan kualitas layanan.]]>
