Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Muhammad Rizqi Fadhlillah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Jam Operasional Truk Tambang di Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang Nilam Cahya Kamilah; Hasan Hamid Safri; Muhammad Rizqi Fadhlillah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1479

Abstract

Penegakan hukum terhadap pembatasan jam operasional truk tambang menjadi isu penting dalam menjaga ketertiban lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. Kabupaten Tangerang telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 untuk mengatur jam operasional kendaraan angkutan barang bertonase besar, namun dalam implementasinya masih banyak ditemukan pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap peraturan tersebut serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi pemerintah daerah. Menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum belum berjalan optimal, ditandai dengan lemahnya pengawasan di lapangan, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, dan belum adanya petunjuk teknis penindakan. Kendala struktural dan kultural seperti keterbatasan personel, minimnya fasilitas parkir, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat turut memperlemah implementasi regulasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi lintas sektor, penguatan budaya hukum, dan evaluasi kebijakan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di sektor transportasi barang
Upaya Perlindungan Hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Yusmedi Yusuf; Muhammad Rizqi Fadhlillah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1697

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah menjadi isu kritis dalam hubungan industrial di Indonesia. Praktik PHK sepihak yang tidak diimbangi dengan pemberian hak normatif seperti pesangon, jaminan sosial, dan pengangkatan sebagai pekerja tetap menunjukkan lemahnya perlindungan hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pekerja PKWT yang mengalami PHK, dengan menggunakan metode yuridis normatif berdasarkan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi regulasi terkait PKWT belum menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi pekerja. Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya justru memperbesar ketimpangan relasi kerja. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang responsif dan efektif sangat diperlukan untuk mencegah eksploitasi tenaga kerja dan menjaga keadilan dalam hubungan kerja
The Development of General Elections and Regional Head Elections After the Reformasi Era Andayani Bs, Dwi; Muhammad Rizqi Fadhlillah
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 3 No. 3 (2023): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (May 2023)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v3i3.221

Abstract

Indonesia is a constitutional state (Rechtsstaat) that upholds the values of legal norms based on laws. Indonesia has the highest legal norms, namely Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Therefore, all forms of legislation that are made must not conflict with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. in the Indonesian constitutional system experienced a very significant change. The implementation of direct and simultaneous elections in the post-reform era was held on April 17 2019, which is historical in the electoral process in Indonesia. This is an implication of the Constitutional Court Decision Number 14/PUU-XI/2013 concerning the judicial review case of the Law of the Republic of Indonesia Number 42 of 2008 concerning the General Election of President and Vice President. directly by the people. Simultaneous election implementation which will be held in 2024, this has been stipulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2017 concerning General Elections and the Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 1 of 2015 Concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2014 Concerning the Election of Governors, Regents and Mayors to Become Laws. The two laws mandate that in 2024 elections will be held simultaneously in 1 (one) year, namely presidential and vice-presidential elections, legislative elections and regional head elections. In addition, there is a provision regarding the presidential threshold that has existed since the 2004 election.
Co-Authors Andayani Bs, Dwi Hasan Hamid Safri Nilam Cahya Kamilah Yusuf, Yusmedi