Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains Journal of Law, Poliitic and Humanities
Resmaya Agnesia Mutiara Sirait
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Law and Human Rights Awareness School Group: A Multi-Dimensional Study to Build a Law-Cultured Society Aman Serah, Yenny; Rini Setiawati; Sri Ayu Septinawati; Resmaya Agnesia Mutiara Sirait
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 5 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (July-August 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i5.457

Abstract

The purpose of this study is to examine the effectiveness of the establishment and development of Law and Human Rights Aware Schools that commit to instilling legal values in their students in improving and building a law-cultured society. Through qualitative research methods and multi-dimensional studies, the results of the research show that the Law and Human Rights Awareness School coaching programme is effective in increasing students' knowledge and understanding of applicable laws and regulations. In addition, the programme also succeeded in shaping students' positive attitudes towards legal compliance and encouraging their active participation in law-related activities. A further implication is that there is a positive impact on the legal awareness of the community as a whole, where students who have participated in the Law and Human Rights Aware Schools programme become agents of change who spread legal values to their surrounding environment. Therefore, it is recommended that the Law and Human Rights Aware Schools programme be expanded and integrated more widely into the education curriculum to build a law-abiding society.
Urgensi Pendidikan Pengawasan Pemilu Demi Mewujudkan Pemilu Jujur, Adil Serta Berintergritas di Kota Pontianak: The Urgency of Election Supervision Education to Realize Honest, Fair and Integrated Elections in Pontianak City Adhytia Nugraha; Setyo Utomo; Aleksander Sebayang; Sri Ayu Septinawati; Resmaya Agnesia Mutiara Sirait
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 1: JANUARI 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i1.4479

Abstract

Pemilu menjadi keniscayaan di negara dengan Sistem Demokrasi. Penyelenggaraan Pemilihan umum sendiri didasarkan pada pasal 22E Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang penyelenggaraan Pemilihan umum, sangat jelas bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat dan Badan Pengawas Pemilu Daerah bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab mutlak untuk menjalankan fungsi pengawasan pemilu yang demokratis. Pemilu demokratis juga membutuhkan peran aktif dari kalangan Masyarakat. Pemilu yang berkualitas, transparan, dan adil merupakan landasan utama bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat. Untuk mencapai hal tersebut, pendidikan pengawasan pemilu bagi masyarakat sangatlah berperan penting dalam memastikan proses pemilu yang berintegritas dan mengedepankan asas luber jurdil dan berintegritas. Artikel ini membahas pentingnya pendidikan pengawasan pemilu dan implikasinya dalam mewujudkan asas luber jurdil serta integritas pemilu. Abstract: Elections are a necessity in countries with a democratic system. The implementation of general elections itself is based on article 22E of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 concerning the holding of general elections, it is very clear that the Central Election Supervisory Board (Bawaslu) and the Regional Election Supervisory Agency are not the only parties who are absolutely responsible for carrying out the function of democratic election supervision. Democratic elections also require an active role from among the community. Quality, transparent, and fair elections are the main foundation for the survival of a healthy democracy. To achieve this, election supervision education for the public plays an important role in ensuring an election process with integrity and prioritizing the principles of luber jurdil and integrity. This article discusses the importance of election supervision education and its implications in realizing the principle of luber jurdil and election integrity.
Penguatan Etika Bisnis Dalam Praktek Bisnis Digital Pada Siswa Jurusan Bisnis Digital Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pontianak: Strengthening Business Ethics In Digital Business Practices For Students Of Digital Business Department At State Vocational High School 1 Pontianak Annurdi; Anita Yuliastini; Resmaya Agnesia Mutiara Sirait; Thadeus Yus
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 4: April 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i4.10764

Abstract

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilatarbelakangi dengan masih sering ditemukannya tindakan curang (penipuan) dalam penyelenggaraan bisnis. Sehubungan dengan hal tersebut, adanya pergeseran pelaksanaan binis secara digital tentunya harus disertai dengan penyediaan kualitas tenaga kerja di bidang bisnis digital tersebut. Penyiapan tenaga kerja tersebut, tidak hanya pada tataran pada kompetensi berupa pengetahuan dan kemahiran dalam praktek bisnis digital. Namun penting pula adanya kesadaran hukum yang dimiliki, sehingga akan selalu mengedepankan penerapan etika dalam praktek bisnis digital. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini berupa penyuluhan hukum melalui pemaparan materi serta diskusi terkait kerangka hukum terkait penyelenggaraan kegiatan bisnis secara digital. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa secara umum para siswa telah memiliki pemahaman terkait pelaksanaan kegiatan bisnis secara digital. Selain itu, pada dasarnya para siswa telah mengetahui pula mengenai adanya penipuan yang terjadi dalam praktek bisnis digital. Namun, khusus mengenai konstruksi pengaturan hukum terkait penyelenggaraan bisnis secara digital menjadi informasi yang relatif baru dan sangat relevan dalam menambah pengetahuan praktek bisnis digital dalam perspektif hukum bagi para siswa. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini dapat menjadi salah satu media guna menumbuhkembangkan pemahaman terkait kerangka pengaturan hukum dalam bisnis digital guna membangun kesadaran mengenai penerapan etika dalam praktek bisnis digital.
Co-Authors Adhytia Nugraha Aleksander Sebayang Aman Serah, Yenny Anita Yuliastini ANNURDI Rini Setiawati Setyo Utomo Sri Ayu Septinawati Thadeus Yus