Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PEMAHAMAN HUKUM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PERSFEKTIF NILAI-NILAI PANCASILA RZ.M. Agang Pratama; Muhammad Aldo; Raden Zainal Abidin; Nanda Rizki Yanto; Dandi Yudistira; Setyo Utomo
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): Februari
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (686.405 KB)

Abstract

AbstrakDalam menghadapi era zaman sekarang ini banyak terjadi pergeseran dari nilai-nilai perilaku yang terjadi dalam kehidupan dalam masyarakat, menurunnya nilai-nilai moral yang menyimpang dari nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Pancasila yang digali dari nilai-nilai budaya masyarakat merupakan bentuk pedoman dalam kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. salah satu nilai budaya masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila adalah timbulnya budaya korupsi yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, sehingga dapat memberikan bentuk dampak yang merugikan baik bagi masyarakat, kearah tujuan dan cita-cita negara, sebagai realisasi pelaksanan imflementasi nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Menyikapi hal ini maka perlu diberikan bentuk solusi, agar dapat mengatasi kasus-kasus korupsi yang terjadi dengan memberi bentuk kekuatan dalam merealisasikan fungsi dari nilai-nilai Pancasila dalam bentuk penerapan, pelaksanaan kehidupan kemasyarakatan baik di mulai dari masyarakat paling bawah sampai kepada masyarakat paling atas. Penelitan ini bertujuan adalah untuk memfungsikan nilai-nilai Pancasila dalam realisasi nya sebagai pedoman dalam masyarakat berprilaku, dalam upaya bentuk preventif adalah dengan memberikan bentuk pendidikan disekolah-sekolah sampai ke pendidikan perguruan tinggi serta memberikan bentuk sosialisasi dalam bentuk seminar-seminar dalam kegiatan-kegiatan organisasi kemasyarakatan, Lembaga dan institusi. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih lemahnya pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila termasuk dalam penegakan hukum serta aturan dalam bentuk undang-undang masih belum dijadikan sebagai sarana untuk dipedomi dalam upaya penanganan kasus-kasus korupsi. Kata Kunci: Korupsi, Pancasila AbstractIn the face of today's era, there are many shifts from behavioral values that occur in life in society, decreasing moral values that deviate from cultural values in society. Pancasila which is extracted from the cultural values of the community is a form of guidance in people's lives in the nation and state. One of the cultural values of society that are contrary to the values of Pancasila is the emergence of a culture of corruption that occurs in various fields of people's lives, so that it can have a detrimental impact on the community, towards the goals and ideals of the state, as a realization of the implementation of values. values in the precepts of Pancasila. In response to this, it is necessary to provide a form of solution, in order to overcome corruption cases that occur by giving a form of strength in realizing the function of Pancasila values in the form of application, in the implementation of social life, starting from the lowest society to the highest society. This research aims is to function the values of Pancasila in their realization as a guide in the behavior of society, in an effort to prevent it is to provide a form of education in schools to higher education and provide a form of socialization in the form of seminars in organizational activities. social institutions Institutions. The results of the study show that there is still a weak understanding of Pancasila values, including in enforcement Laws and laws are still not used as a means to be guided, in an effort to handle corruption cases. Keywords: Corruption, Pancasila
Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak : Analisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022: Criminal Penalties for Child Sexual Crimes: Analysis of Law Number 12 of 2022 Setyo Utomo; Sri Ayu Septinawati; Sy Muhammad Ridho Rizki Maulufi Alkadrie; Weni Sentia Marsalena
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6458

Abstract

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang berdampak panjang pada korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak sebagai kelompok rentan. Artikel ini menganalisis penerapan pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak berdasarkan UU TPKS. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU TPKS memberikan sanksi berat bagi pelaku, termasuk pidana tambahan seperti kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik. Kesimpulan menegaskan pentingnya penegakan hukum yang efektif untuk menciptakan efek jera sekaligus melindungi hak anak sebagai generasi penerus bangsa.
Penerapan Flushing Pakan untuk Meningkatkan Produktivitas Ternak Domba di Abita Farm Magelang Setyo Utomo; Nur Rasminati; Ajat Sudrajat; Allycia Ayu Pusparatri; Wawan Riyadi
Journal of Sustainable Agriculture Extension Vol 3 No 1 (2025): Journal of Sustainable Agriculture Extension
Publisher : Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47687/josae.v3i1.1275

Abstract

Latar belakang: Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) “Abita Farm” berada di dusun Dayogo, Desa Banyusidi kecamatan Pakis, kabupaten Magelang. Permasalahan yang dihadapi oleh CV Abita farm adalah kinerja reproduksi ternak domba belum mencapai efisiensi reproduksi yang baik, sehingga perkembangan populasinyapun menjadi rendah, sehingga target penjualan anakan (cempe) siap potong (umur 5-6 bulan) kurang. Biaya protein yang tinggi menjadi kendala di pedesaan, namun bisa di atasi dengan menggunakan bahan-bahan local yang murah dan tersedia setiap waktu seperti kuning telur, ikan lele, rebung, jantung pisang, dengan starter nasi (MOL). Metode: Pengabdian dilaksanakan pada bulan Mei-November 2024, di Abita Farm Desa Banyusidi, Kecamatan pakis, Kabupaten Magelang, Jawa tengah. Metode pelaksanaan dengan cara memberikan edukasi dan praktik secara langsung. Tahapan pelaksanaan dimulai pemaparan materi dan diakhiri dengan sesi tanya jawab peserta dan narasumber. Selanjutnya dilakukan praktik aplikasi flushing pakan. Pelaksanaan PPM meliputi orientasi wilayah, kesepahaman dengan mitra, penyadaran dan peningkatan motivasi sesuai tema kegiatan, pelatihan teknis dan evaluasi kegiatan flushing. Hasil: Hasil penerapan flushing pakan menunjukan bahwa dari 30 ekor mengalami birahi (estrus) setelah flushing selama 10 hari, kemudian dilakukan IB (inseminasi Buatan) dan hasilnya adalah 80% mengalami kebuntingan dan beranak. Tingkat pemahaman anggota (5 orang) mengaku paham akan Teknik flushing pakan local (100%) namun pemahaman proses pembuatan bahan flushing sebanyak 4 orang paham (80%). Kesimpulan: Disimpulkan bahwa penerapan teknologi flushing pada UMKM Abita Farm berhasil meningkatkan efisiensi reproduksi, yaitu mampu beranak 3 kali per tahun dari semula 2 kali dalam 2 tahun.
Urgensi Pendidikan Pengawasan Pemilu Demi Mewujudkan Pemilu Jujur, Adil Serta Berintergritas di Kota Pontianak: The Urgency of Election Supervision Education to Realize Honest, Fair and Integrated Elections in Pontianak City Adhytia Nugraha; Setyo Utomo; Aleksander Sebayang; Sri Ayu Septinawati; Resmaya Agnesia Mutiara Sirait
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 1: JANUARI 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i1.4479

Abstract

Pemilu menjadi keniscayaan di negara dengan Sistem Demokrasi. Penyelenggaraan Pemilihan umum sendiri didasarkan pada pasal 22E Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang penyelenggaraan Pemilihan umum, sangat jelas bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat dan Badan Pengawas Pemilu Daerah bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab mutlak untuk menjalankan fungsi pengawasan pemilu yang demokratis. Pemilu demokratis juga membutuhkan peran aktif dari kalangan Masyarakat. Pemilu yang berkualitas, transparan, dan adil merupakan landasan utama bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat. Untuk mencapai hal tersebut, pendidikan pengawasan pemilu bagi masyarakat sangatlah berperan penting dalam memastikan proses pemilu yang berintegritas dan mengedepankan asas luber jurdil dan berintegritas. Artikel ini membahas pentingnya pendidikan pengawasan pemilu dan implikasinya dalam mewujudkan asas luber jurdil serta integritas pemilu. Abstract: Elections are a necessity in countries with a democratic system. The implementation of general elections itself is based on article 22E of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 concerning the holding of general elections, it is very clear that the Central Election Supervisory Board (Bawaslu) and the Regional Election Supervisory Agency are not the only parties who are absolutely responsible for carrying out the function of democratic election supervision. Democratic elections also require an active role from among the community. Quality, transparent, and fair elections are the main foundation for the survival of a healthy democracy. To achieve this, election supervision education for the public plays an important role in ensuring an election process with integrity and prioritizing the principles of luber jurdil and integrity. This article discusses the importance of election supervision education and its implications in realizing the principle of luber jurdil and election integrity.