Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Community Development Journal Jurnal Kolaboratif Sains Journal of Law, Poliitic and Humanities
Sri Ayu Septinawati
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PThe Role of Family Welfare Movement Team (TP-PKK) in Creating Child Protection in Fulfillment of Education Rights During the Covid-19 Pandemic Yenny Aman Serah; Anita Yuliastini; Rini Setiawati; Sri Ayu Septinawati
Community Development Journal Vol 5 No 3 (2021): Community Development Journal
Publisher : UNUSA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.725 KB) | DOI: 10.33086/cdj.v5i3.1956

Abstract

Covid-19 has a significant impact on the life of the Indonesian, including fulfilling the right to education for children. With the social distancing, the Ministry of Education in Indonesia issued a policy by closing schools and replacing the teaching and learning process using an online system. However, there are obstacles during online learning. One of them is parents' unpreparedness to accompany their children. It is necessary to build motivation for parents or families, especially mothers. Children as the goal of education and the realization of child protection have been regulated in legislation. The authors conducted the community service activity with an online legal counseling method to Family Welfare Movement Team (here and after called TP-PKK) in Regency/City throughout West Kalimantan. In conclusion, TP-PKK has a role in creating child protection in fulfillment of education rights during the Covid-19 pandemic. Legal counseling could be carried out widely and sustainably to motivate parents or families to assist their children in the online learning process, so child protection is realized  
Pencegahan dan Penanggulangan Bullying Melalui Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Pelajar Sekolah Sadar Hukum dan HAK: Prevention and Handling of Bullying Through the Formation and Development of School Student Groups Aware of Law and Rights Aman Serah, Yenny; Dami; Sri Ayu Septinawati; Rini Setiawati; Resmaya Agnesia Mutiara Sirat
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 9: September 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i9.6135

Abstract

Bullying merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi di sekolah. dan berdampak negatif terhadap korban, baik secara fisik maupun psikis. Salah satu paya untuk menangani bullying adalah dengan membentuk dan membina sekolah sadar hukum. Sekolah sadar hukum adalah sekolah yang memiliki budaya hukum yang kuat, sehingga seluruh warga sekolah memahami dan menaati hukum. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran warga sekolah tentang hukum dan hak asasi manusia, meningkatkan kemampuan warga sekolah untuk menyelesaikan konflik secara damai, dan meningkatkan peran serta warga sekolah dalam mencegah dan menangani bullying. Target yang akan dicapai dari kegiatan tersebut adalah terbentuknya Kelompok Sekolah Sadar Hukum dengan SK Kepala Sekolah dan terpenuhinya indikator capaian Sekolah Sadar Hukum dari Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat. Kegiatan ini akan dilakukan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Kegiatan yang akan dilakukan meliputi penyuluhan tentang bullying dan pembentukan sekolah sadar hukum dan HAM dengan sasaran mitra SMA Kemala Bhayangkari, Kecamatan Sui Raya Kabupaten Kubu Raya dengan sasaran siswa sejumlah lebih kurang 30 orang dan guru sejumlah 5 orang serta pelibatan mitra penyuluh hukum Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat dalam rangka fasilitasi dan pendampingan pencapaian target pemeneuhan indikator Sekolah Sadar Hukum dan HAM. Hasil dari kegiatan ini peserta teredukasi dan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum dan bullying serta terbentuknya KelompokSekolah Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak : Analisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022: Criminal Penalties for Child Sexual Crimes: Analysis of Law Number 12 of 2022 Setyo Utomo; Sri Ayu Septinawati; Sy Muhammad Ridho Rizki Maulufi Alkadrie; Weni Sentia Marsalena
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6458

Abstract

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang berdampak panjang pada korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak sebagai kelompok rentan. Artikel ini menganalisis penerapan pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak berdasarkan UU TPKS. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU TPKS memberikan sanksi berat bagi pelaku, termasuk pidana tambahan seperti kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik. Kesimpulan menegaskan pentingnya penegakan hukum yang efektif untuk menciptakan efek jera sekaligus melindungi hak anak sebagai generasi penerus bangsa.
Law and Human Rights Awareness School Group: A Multi-Dimensional Study to Build a Law-Cultured Society Aman Serah, Yenny; Rini Setiawati; Sri Ayu Septinawati; Resmaya Agnesia Mutiara Sirait
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 5 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (July-August 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i5.457

Abstract

The purpose of this study is to examine the effectiveness of the establishment and development of Law and Human Rights Aware Schools that commit to instilling legal values in their students in improving and building a law-cultured society. Through qualitative research methods and multi-dimensional studies, the results of the research show that the Law and Human Rights Awareness School coaching programme is effective in increasing students' knowledge and understanding of applicable laws and regulations. In addition, the programme also succeeded in shaping students' positive attitudes towards legal compliance and encouraging their active participation in law-related activities. A further implication is that there is a positive impact on the legal awareness of the community as a whole, where students who have participated in the Law and Human Rights Aware Schools programme become agents of change who spread legal values to their surrounding environment. Therefore, it is recommended that the Law and Human Rights Aware Schools programme be expanded and integrated more widely into the education curriculum to build a law-abiding society.
Urgensi Pendidikan Pengawasan Pemilu Demi Mewujudkan Pemilu Jujur, Adil Serta Berintergritas di Kota Pontianak: The Urgency of Election Supervision Education to Realize Honest, Fair and Integrated Elections in Pontianak City Adhytia Nugraha; Setyo Utomo; Aleksander Sebayang; Sri Ayu Septinawati; Resmaya Agnesia Mutiara Sirait
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 1: JANUARI 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i1.4479

Abstract

Pemilu menjadi keniscayaan di negara dengan Sistem Demokrasi. Penyelenggaraan Pemilihan umum sendiri didasarkan pada pasal 22E Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang penyelenggaraan Pemilihan umum, sangat jelas bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat dan Badan Pengawas Pemilu Daerah bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab mutlak untuk menjalankan fungsi pengawasan pemilu yang demokratis. Pemilu demokratis juga membutuhkan peran aktif dari kalangan Masyarakat. Pemilu yang berkualitas, transparan, dan adil merupakan landasan utama bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat. Untuk mencapai hal tersebut, pendidikan pengawasan pemilu bagi masyarakat sangatlah berperan penting dalam memastikan proses pemilu yang berintegritas dan mengedepankan asas luber jurdil dan berintegritas. Artikel ini membahas pentingnya pendidikan pengawasan pemilu dan implikasinya dalam mewujudkan asas luber jurdil serta integritas pemilu. Abstract: Elections are a necessity in countries with a democratic system. The implementation of general elections itself is based on article 22E of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 concerning the holding of general elections, it is very clear that the Central Election Supervisory Board (Bawaslu) and the Regional Election Supervisory Agency are not the only parties who are absolutely responsible for carrying out the function of democratic election supervision. Democratic elections also require an active role from among the community. Quality, transparent, and fair elections are the main foundation for the survival of a healthy democracy. To achieve this, election supervision education for the public plays an important role in ensuring an election process with integrity and prioritizing the principles of luber jurdil and integrity. This article discusses the importance of election supervision education and its implications in realizing the principle of luber jurdil and election integrity.
Co-Authors Adhytia Nugraha Aleksander Sebayang Aman Serah, Yenny Dami Resmaya Agnesia Mutiara Sirait Resmaya Agnesia Mutiara Sirat Rini Setiawati Rini Setiawati Setyo Utomo Sy Muhammad Ridho Rizki Maulufi Alkadrie Weni Sentia Marsalena Yenny AS Yuliastini, Anita