Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains
Adhytia Nugraha
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Tidak Pidana Perdagangan Orang: Enhancing the Role of Society in Preventing Criminal Acts of Human Trafficking Aman Serah, Yenny; Purwanto; Temmy Hastian; Rini setiawati; Adhytia Nugraha
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 11: November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i11.6417

Abstract

Perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional kompleks yang melibatkan eksploitasi fisik dan psikologis terhadap individu, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Faktor struktural seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan lemahnya penegakan hukum memperburuk situasi ini di Indonesia. Kejahatan-kejahatan ini melibatkan berbagai bentuk eksploitasi, seperti kerja paksa, prostitusi paksa, dan perbudakan hutang, yang seringkali diawali dengan penipuan atau pemaksaan oleh pelakunya. Dalam mencegah dan memberantas perdagangan orang, partisipasi masyarakat sangat penting, antara lain dengan berperan aktif dalam deteksi dini, pelaporan aktivitas mencurigakan, serta peningkatan kesadaran dan edukasi mengenai risiko eksploitasi. Kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat dapat memperkuat upaya perlindungan, memberdayakan kelompok rentan, dan membatasi pergerakan pelaku. Upaya kolektif, mulai dari pelatihan keterampilan hingga peningkatan akses terhadap layanan dasar, berkontribusi dalam mengurangi kerentanan masyarakat dan menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan partisipasi yang berkelanjutan, masyarakat dapat menjadi ujung tombak dalam memutus rantai kejahatan.
Peran Strategis Orang Tua Dalam Mencegah Perkawinan Anak: Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 (Desa Mekar Sari Kabupaten Kubu Raya: The Strategic Role of Parents in Preventing Child Marriage: Socialization of Child Protection Law No. 35 of 2014 (Mekar Sari Village, Kubu Raya Regency) Weni Sentia Marsalena; M. Fahmi Hazdan; Ivan Wagner; Adhytia Nugraha
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 10: Oktober 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i10.8820

Abstract

Perkawinan anak masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah, termasuk di Desa Mekar Sari, di mana praktik menikahkan anak di bawah umur masih sering terjadi. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, termasuk kewajiban orang tua dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Banyak orang tua belum memahami aturan hukum tersebut, sehingga ketika pengajuan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), masih ada kasus perkawinan anak yang tidak mendapat larangan tegas. Selain itu, masih minim pemahaman mengenai mekanisme dispensasi kawin yang seharusnya menjadi langkah terakhir dengan pertimbangan khusus, bukan sebagai jalan pintas untuk melegalkan perkawinan anak. Sosialisasi yang dilakukan di Desa Mekar Sari bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum orang tua mengenai pentingnya perlindungan anak dari praktik perkawinan usia dini. Penekanan diberikan pada dampak buruk yang ditimbulkan, antara lain meningkatnya risiko stunting akibat kehamilan dini, tingginya angka perceraian karena ketidakmatangan emosional, serta tingginya kasus putus sekolah yang berimplikasi pada masa depan anak dan kualitas sumber daya manusia. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak dan kewajiban orang tua, meskipun masih diperlukan upaya lanjutan berupa pengawasan ketat dan sinergi antara orang tua, aparat desa, KUA, serta tokoh masyarakat. Dengan demikian, peran strategis orang tua menjadi kunci utama dalam mencegah perkawinan anak serta memastikan implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak berjalan efektif di tingkat desa.
Urgensi Pendidikan Pengawasan Pemilu Demi Mewujudkan Pemilu Jujur, Adil Serta Berintergritas di Kota Pontianak: The Urgency of Election Supervision Education to Realize Honest, Fair and Integrated Elections in Pontianak City Adhytia Nugraha; Setyo Utomo; Aleksander Sebayang; Sri Ayu Septinawati; Resmaya Agnesia Mutiara Sirait
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 1: JANUARI 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i1.4479

Abstract

Pemilu menjadi keniscayaan di negara dengan Sistem Demokrasi. Penyelenggaraan Pemilihan umum sendiri didasarkan pada pasal 22E Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang penyelenggaraan Pemilihan umum, sangat jelas bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat dan Badan Pengawas Pemilu Daerah bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab mutlak untuk menjalankan fungsi pengawasan pemilu yang demokratis. Pemilu demokratis juga membutuhkan peran aktif dari kalangan Masyarakat. Pemilu yang berkualitas, transparan, dan adil merupakan landasan utama bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat. Untuk mencapai hal tersebut, pendidikan pengawasan pemilu bagi masyarakat sangatlah berperan penting dalam memastikan proses pemilu yang berintegritas dan mengedepankan asas luber jurdil dan berintegritas. Artikel ini membahas pentingnya pendidikan pengawasan pemilu dan implikasinya dalam mewujudkan asas luber jurdil serta integritas pemilu. Abstract: Elections are a necessity in countries with a democratic system. The implementation of general elections itself is based on article 22E of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 concerning the holding of general elections, it is very clear that the Central Election Supervisory Board (Bawaslu) and the Regional Election Supervisory Agency are not the only parties who are absolutely responsible for carrying out the function of democratic election supervision. Democratic elections also require an active role from among the community. Quality, transparent, and fair elections are the main foundation for the survival of a healthy democracy. To achieve this, election supervision education for the public plays an important role in ensuring an election process with integrity and prioritizing the principles of luber jurdil and integrity. This article discusses the importance of election supervision education and its implications in realizing the principle of luber jurdil and election integrity.
Co-Authors Aleksander Sebayang Ivan Wagner M. Fahmi Hazdan Purwanto Resmaya Agnesia Mutiara Sirait Rini Setiawati Setyo Utomo Sri Ayu Septinawati Temmy Hastian Weni Sentia Marsalena Yenny AS