Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.006
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Innovation Research and Knowledge Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Media Akademik (JMA)
I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Legal Arrangements for “In Absentia” Trials in Corruption Cases I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 5 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (July-August 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i5.769

Abstract

The aim of writing this article is to analyze the legal arrangements for in absentia conferences in corruption cases using a study of decision number 65/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Bgl jucto Decision Number 15/PLW/Pid.Sus/TPK/2016 /PT. Bgl. The writing method used in this paper is the nor-mative legal writing method, namely legal research that uses an approach through documents or secondary data to be able to discuss the problem formulation in this journal. Regarding the results obtained in this writing, namely trial in absentia in cases of criminal acts of corruption as referred to in the current laws and regulations, based on the provisions of Article 38 in the PTPK Law, in principle it is carried out in two cases, namely in the event that the sender has been summoned personally. legal, and not present at the court hearing and to save state financial losses. The presence of a thief/suspect in the investigation process until the examination in court is a space for detectives who have the right to defend themselves, property rights, freedom and honor. Apart from that, by the presence of the defendant during the examination and conference, the defend-ant/suspect can clearly understand the charges presented to him as well as the information or other evidence addressed to him.
PEMBERLAKUAN RESTRAINING ORDER BAGI PELAKU STALKING Ni Made Bintang Windya Sari; I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 5 (2025): Oktober 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban stalking dengan meningkatkan efisiensi restraining order dari penghentian hingga menemukan hambatan dalam pelaksanaan dan penegakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah asas kepastian hukum, yang bertujuan untuk menetapkan peraturan hukum yang akan berlaku di masa depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restraining order adalah alat penting untuk melindungi korban stalking, namun terdapat hambatan untuk menerapkannya seperti: tidak ada peraturan khusus, sumber daya penegak hukum yang terbatas, pemahaman yang terbatas tentang dinamika tindak pidana penguntitan, dan tantangan dalam penegakan hukum yang konsisten. Oleh karena itu, reformasi sistem hukum, pelatihan yang lebih baik untuk aparat penegak hukum, dan dukungan komunitas yang kuat diperlukan agar lebih efektivitas dalam melindungi korban stalking
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK KORBAN KEJAHATAN Yoke Elizabeth Theresia; I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/sd6t9r40

Abstract

Sistem peradilan pidana di Indonesia secara bertahap mengalami pergeseran paradigma dari orientasi retributif menuju pendekatan restoratif yang menekankan pemulihan, dialog, dan pemenuhan hak-hak korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan restorative justice dalam mewujudkan pemenuhan hak korban kejahatan di Indonesia serta menilai efektivitasnya dalam mencapai keadilan yang substantif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap prinsip-prinsip hukum, doktrin, serta kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice berperan penting dalam menjamin partisipasi, perlindungan, dan pemulihan bagi korban melalui dialog dan kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Namun demikian, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti inkonsistensi pelaksanaan, kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta terbatasnya pemahaman terhadap nilai-nilai restoratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa restorative justice memiliki potensi besar dalam memperkuat sistem peradilan yang lebih humanis dan berorientasi pada korban, dengan catatan diperlukan harmonisasi hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan penguatan kesadaran masyarakat secara berkelanjutan.
POSISI HUKUM AHLI WARIS BERKEWARGANEGARAAN ASING TERHADAP TANAH HAK MILIK DARI PEWARIS BERKEWARGANEGARAAN INDONESIA I Dewa Ayu Rismayanti Alit; I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/hh4yq996

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mendalami posisi hukum ahli waris yang mempunyai kewarganegaraan asing (WNA) tekait kepemilikan tanah penguasaan yang diturunkan melalui oleh pewaris yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI). Timbulnya permasalahan itu akibat adanya perbedaan antara ketentuan hukum perdata (Hukum Waris Perdata) yang tidak membedakan kewarganegaraan ahli waris dan ketentuan Hukum Agraria (UUPA) yang menerapkan Asas Nasionalitas, yang dimana secara tegas melarang kepemilikan warga negara Asing terhadap tanah hak miliki dari pewaris warga negara Indonesia. Studi ini pada prinsipnya memakai metode yuridis normatif berdasarkan pada pendekatan perundang-undangan (statute approach) terkait definisi hukum berdasarkan prinsip-prinsip hukum melalui hasil dari kajian peraturan perundang-undangan dan studi literatur terhadap peraturan atau regulasi serta doktrin hukum yang relevan, dengan menjadikan KUHPerdata dan UUPA sebagai bahan hukum utama. Sehingga hasil studi ini menunjukkan bahwa secara hukum perdata, WNA tetap dikatakan sah sebagai ahli waris dari pewaris, namun dalam perspektif hukum agraria posisinya terbatas. Hak atas tanah yang paling sesuai untuk dipertahankan oleh WNA adalah Bentuk tanah Hak Pakai. Hak ini memungkinkan adanya kesempatan WNA untuk menggunakan tanah di Indonesia dengan pembatasan pada waktu tertentu tanpa melanggar asas nasionalitas itu, serta sebagai alternatif yang memungkinkan didapat bagi warga negara Asing itu dalam bentuk menerima kompensasi yakni berupa uang tunai atau berupa hal lain dari penjualan tanah warisan tersebut.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA Ni Komang Intan Pradnya Dewi; I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/95zpyh91

Abstract

Perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan isu penting dalam konteks hak asasi manusia, mengingat anak mempunyai hak yang melekat untuk melangsungkan kehidupan dengan tentram, merdeka dari kebrutalan, dan bebas dari diskriminasi. Tujuan dari dilakukannya studi ini untuk meneliti regulasi hukum yang saat ini diterapkan di Indonesia seputar jaminan hukum teruntuk anak korban kekerasan seksual, serta mengklasifikasi berbagai rintangan yang muncul dalam praktiknya. Studi ini memanfaatkan metode penelitian hukum normatif, dengan melakukan analisis terhadap instrumen hukum baik nasional maupun internasional yang berkenaan seputar pengamanan anak korban kekerasan seksual. Kendati demikian, dipraktiknya, pemberian jaminan hukum belum berjalan optimal. Hambatan utama yang ditemukan meliputi substansi hukum yang belum sepenuhnya komprehensif, proses peradilan yang tidak ramah anak, serta masyarakat masih memiliki pandangan budaya hukum yang melihat kekerasan seksual sebagai sebuah aib, dan cenderung menyalahkan korban. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan berbasis hak asasi di dalam setiap tahapan perlindungan hukum, serta perlunya reformasi sistem hukum yang mengutamakan dukungan teruntuk anak, baik dari sisi regulasi, struktur, maupun budaya hukum.
KAJIAN STRUKTURAL DENGAN PENDEKATAN MORAL TERHADAP CERPEN  “TIGA FASE KEHIDUPAN SEBUAH BUKU” KARYA YOGARTA AWAWA PRABANING ARKA Fenky; I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/svp2zt94

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis sejauh mana hukum pidana Indonesia mampu merespons persoalan penodaan agama, baik melalui pendekatan preventif maupun represif, dengan berlandaskan pada teori tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menelaah kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dan realitas penegakan hukum. Fokus kajian diarahkan pada Pasal 156 dan 156a KUHP serta ketentuan relevan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selama ini menjadi dasar penindakan terhadap tindak pidana penodaan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun regulasi tersebut telah menyediakan kerangka hukum yang cukup jelas, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan tafsir, ketidakkonsistenan aparat penegak hukum, serta minimnya upaya pencegahan yang berorientasi pada edukasi publik. Kondisi ini berdampak pada lemahnya efek jera dan belum optimalnya perlindungan terhadap kebebasan beragama maupun kerukunan antarumat beragama. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum pidana yang lebih responsif, termasuk penyelarasan norma, penguatan kapasitas aparat, serta formulasi kebijakan yang menyeimbangkan antara perlindungan kepentingan publik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Co-Authors Fenky I Dewa Ayu Rismayanti Alit Ni Komang Intan Pradnya Dewi Ni Made Bintang Windya Sari Yoke Elizabeth Theresia