Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum dan Peradilan Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Putri, Reihan
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
MENYOAL PRAKTIK PEMBERIAN DAERAH BERSIFAT KHUSUS ATAU ISTIMEWA DI INDONESIA Nabila, Nabila; Putri, Reihan
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberian kekhususan kepada Jakarta pasca perubahan statusnya yang bukan lagi menjadi ibu kota negara dan bagaimana sebenarnya praktik pemberian daerah khusus/istimewa di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka berupa bahan hukum primer yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar yuridis dalam pemberian daerah khusus/istimewa di Indonesia dapat dilihat dalam UUD NRI 1945, Pendapat Mahkamah Konstitusi, UU Pemerintahan daerah dan UU terkait Otonomi Khusus. Dalam konteks kebijakan pemberian status khusus atau istimewa kepada daerah harus memperhitungkan berbagai faktor politik, sosial, dan ekonomi, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang seimbang dan memperhatikan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Namun sayangnya pemberian status khusus/istimewa di Indonesia lebih sarat dengan kepentingan politik pemerintah yang menjabat pada saat itu. Adapun untuk pemberian status khusus kepada Jakarta meskipun tidak menjadi ibu kota negara lagi, terlihat kekhususan Jakarta saat ini seperti dicari-cari legitimasinya sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global. Dari kajian historis juga dapat dilihat bahwa tidak semua daerah bekas ibu kota negara tetap menjadi daerah khusus ketika ibu kota dipindahkan ke daerah yang lain.
Gender Mainstreaming through Guarantees of Legal Protection and Access to Justice for Women and Children in Religious Court Akram, Andi; Nugroho, Agus Digdo; Putri, Reihan; Johanes, Johanes
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 12 No 2 (2023)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.12.2.2023.267-292

Abstract

Barriers to realizing accessibility for women and children in religious courts are still quite significant. Even after five years have passed since Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 on Guidelines for Trying Women’s Cases in Conflict with the Law was published. The initial suspicion is that this is still an unresolved problem because law enforcement’s sensitivity to the needs of women and children has yet to be developed. Gender mainstreaming is then encouraged to overcome this. The problem that is the focus of discussion in this research is how to increase the accessibility of justice for women and children in religious courts. The aim is to elaborate and analyze the problem of how to increase the accessibility of justice for women and children in religious courts. The research method used is normative juridical, the research specification is descriptive analysis, and the data collection technique is library research. The research results show that most of the existing obstacles in access to justice and law for women and children after divorce still exist and still need to be resolved. The Supreme Court, as the supervisor of religious courts, has issued several regulations to overcome this problem. In fact, after several of these regulations were issued, difficulties with access to justice continued to occur, primarily related to the implementation of decisions/ executions. Gender mainstreaming by judges and religious court officials is needed to narrow the gap in access to justice and law for women and children after divorce. The urgency is because women and children are vulnerable parties, have limitations, and have extensive obstacles in accessing justice in court. Hence, they require support for convenience, priority access, simplification of business processes, and additional authority for judges in their positions (e.g., officio) when handling cases of women and children.
Co-Authors Akram, Andi Johanes Johanes, Johanes Nabila, Nabila Nugroho, Agus Digdo